Dark/Light Mode

Antisipasi Ancaman Non Militer

Perpamsi Usul Pemerintahan Prabowo Bentuk Kementerian Air

Kamis, 19 September 2024 23:10 WIB
Foto: Antara.
Foto: Antara.

RM.id  Rakyat Merdeka - Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) mengusulkan agar pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming membentuk kementerian baru yang khusus menangani masalah air.

Dengan begitu, Indonesia bisa terhindar dari ancaman serius nonmiliter akibat kurang memadainya pengolahan akses air bersih kepada masyarakat.

Wakil Ketua Umum Perpamsi Arief Wisnu Cahyono mengatakan, usulan tersebut dilatarbelakangi masih banyaknya daerah yang masih mengalami kekeringan di musim kemarau.

Tata kelola air menjadi satu-satunya yang belum memenuhi undang-undang. Padahal, air sangat melimpah di Indonesia.

“Untuk mengatur ini harus ada Kementerian yang mengelola air minum. Sebab, ini bisa jadi ancaman serius nonmiliter bila tidak dikelola dengan baik,” kata Arief Wisnu Cahyono dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Baca juga : Hadiri Milken Asia Summit, Anindya Optimistis pada Pemerintahan Prabowo-Gibran

Dia mengungkapkan, usulan ini sebenarnya sudah disuarakan sejak gelaran World Water Forum (WWF) di Bali pada beberapa waktu lalu.

Beberapa negara di Asia bahkan telah membentuk kementerian tersebut guna mengantisipasi terjadinya ancaman tersebut. Di antaranya, Malaysia, China dan Singapura.

"Karena kementerian ini juga bisa difungsikan untuk memberitahu edukasi bagaimana mengelola air minum. Kita lihat masyarakat kita sangat boros, meskipun air melimpah di sini,” tuturnya.

Wisnu mengakui, pemerintah sejatinya telah meluncurkan program percepatan sambungan air minum perpipaan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2024.

Namun, Perpamsi yang beranggotakan pengurus Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) masih kesulitan untuk memberikan pelayanan air kepada masyarakat.

Baca juga : Perusahaan Keamanan Siber Rusia: Institusi Pemerintah Asia Sexy Di Mata Hacker

Sebab, secara administratif PDAM ada di bawah Kementerian Dalam Negeri, tetapi teknisnya di bawah Kementerian PUPR.

“Di situlah kami kesulitan. Air baku ada Ditjen Sumber Daya Air (Kementerian PUPR), air minum di bawah Ditjen Cipta Karya Direktorat Air Minum. Ini kan seolah-olah dua entitas," lanjutnya.

Terkait masalah ini, Wisnu mengaku telah menyampaikannya kepada Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo dan mendapat respons positif.

Setidaknya, terbuka peluang sektor air minum diurus di level eselon I (ditjen) pada kabinet selanjutnya.

"Cuma maksud saya kalau ada satu kementerian yang dedikasi dengan nama air minum itu kan semangatnya jauh lebih bagus, jadi lebih menjadi perhatian semua pihak," tandasnya.

Baca juga : Dukungan Terhadap Pemerintahan Baru Prabowo-Gibran Kian Solid

Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Perpamsi Subekti mengungkapkan bahwa berdasarkan data BPS 2023, capaian akses air minum perpipaan di Indonesia hingga tahun 2022 hanya sebesar 19,76 persen.

Capaian ini bahkan termasuk yang terendah dibandingkan negara tetangga.

“Singapura itu sudah mencapai 100 persen, Malaysia 95 persen, Thailand 71 persen, Filipina 60 persen, Myanmar 27 persen, dan Kamboja 25 persen. Kita sangat malu, karena layanan air minum terendah di ASEAN,” kata Subekti.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.