UI Soroti Pendataan Transaksi untuk Cegah Pencucian Uang-Pendanaan Terorisme

RM.id  Rakyat Merdeka - Universitas Indonesia (UI) membuat sebuah kajian terkait pentingnya pendataan transaksi ekonomi dengan mencegah terjadinya tindak pidana.

Mulai dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hingga pendanaan aksi terorisme.

Dalam kajian itu, sampel yang diambil adalah soal aktivitas ekonomi di wilayah Pasar Minggu. Hasil dari kajian itu menunjukan ada 44 persen pedagang yang belum menerapkan sistem transaksi tercatat.

Artinya, sebagian besar para pedagang hanya mengandalkan transaksi secara cash atau tunai.

Merujuk kajian itu, Kriminolog dari FISIP UI, Adrianus Meliala mengatakan, banyak aktivitas ekonomi lokal yang saat ini belum terdata atau disebut sebagai underground economy.

Padahal, penerapan transaksi ekonomi terdata ini terbilang mudah. Misalnya dengan menerapkan metode pembayaran menggunakan sistem perbankan seperti transfer atau QRIS.

Baca juga : Program Kepemimpinan Strategis untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dengan menggunakan metode itu, maka seluruh transaksi keuangan akan tercatat dalam sistem perbankan.

"Jadi kalau kita beli sesuatu nggak tercatat, enggak bayar pajak, maka yang tahu hanya kita berdua (penjual dan pembeli," kata Adrianus usai memaparkan hasil kajian di Polsek Pasar Minggu, Kamis (3/10/2024).

Kata Adrianus, transaksi ekonomi tak terdata itu bisa menjadi celah atau pintu masuk terjadinya tindak pidana.

Apalagi, transaksi semacam ini juga tak bisa dilacak oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Adrianus menyebut dengan pendataan ini akan memudahkan PPATK dalam melacak transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan.

"Titik temunya dengan PPATK, harapannya agar studi ini juga membantu mereka agar dari praktik-praktik ekonomi lokal tidak menjadi perantara bagi kegiatan pencucian uang," ujarnya.

Baca juga : BRI Raih Penghargaan CSR Untuk Negeri di Ajang Merdeka Award 2024

Disampaikan Adrianus, selama ini PPATK baru menjangkau transaksi keuangan bernilai besar. Padahal, transaksi keuangan bernilai kecil semestinya juga harus diawasi.

"Selama ini PPATK mainnya gede-gede, angka-angka miliaran, padahal yang miliaran itu bersumber dari kecil-kecil, bersumber, berawal dan berakhir, maka menjadi penting untuk PPATK turun ke bawah, ke grassroot, ke ekonomi lokal dengan menyadari bahwa mereka belum menyentuh ke ekonomi terdata itu," tutur Adrianus.

"Padahal kan modal PPATK data, mereka tahu dari mana transaksi mencurigakan rekening-rekening kan itu dari keuangan, kalau orang main di luar itu gimana," imbuhnya.

Dalam kesempatan sama Kapolsek Pasar Minggu Kompol Anggiat Sinambela berharap kajian atau penelitian dari UI ini bisa menjadi pembelajaran bagi warga Pasar Minggu, khususnya para pedagang.

Terlebih, kata dia, saat ini sistem pembayaran lewat perbankan juga sedang digalakkan oleh pemerintah.

"Siapa yang tidak mengikuti, sekarang ini sudah harus punya rekening, (kalau tidak) mesti ketinggalan, sama dengan pembayaran QRIS, itu pasti ketinggalan, karena itu sekarang lagi naiknya untuk urusan perbankan, itu harapannya," ucap dia.

Baca juga : FWD Group Perpanjang Kemitraan Dengan INSEAD Untuk Agency Leaders

Anggiat menyampaikan, sejauh ini pihaknya belum menemukan indikasi ada transaksi ekonomi di wilayah Pasar Minggu yang terkait TPPU maupun pendanaan teroris.

"Belum ada indikasi, itu hanya mengaitkan dengan kejadian di tempat lain, kalau di sini kan mereka berjibaku untuk hidup dari jam 11 malam sampai jam 5 pagi, itu mereka tiap hari," tuturnya.

"Moga-moga tidak ada tadi yang sekilas diucapkan untuk pendanaan teroris dari pedagang pasar, karena itu berdampak sayang sekali mungkin itu salah jalur atau gimana," imbuh Adrianus.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.