Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
Sebelumnya
Selain itu, KPK menemukan persekongkolan atau konspirasi antara pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan operator tambang ilegal.
Misalnya, di kawasan IUP PT ILBB ditemukan aktivitas penambangan ilegal. Papan tanda IUP di lahan konsesi PT ILBB baru dipasang pada Agustus 2024, setelah terjadi aktivitas penambangan ilegal bertahun-tahun.
“Mungkin dengan tujuan untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak, royalti, dan kewajiban lainnya kepada negara,” ujar Dian curiga.
Baca juga : Tantang Edward Datang Ke Rumah
Saat pengecekan ke lokasi penambangan ilegal ditemukan sebagian besar alat berat dan bahan kimia didatangkan dari luar negeri.
Dian mengungkapkan, terpal khusus yang dipakai untuk proses penyiraman sianida berasal dari luar negeri.
Limbah merkuri dan sianida dari proses pengolahan emas ini bisa mencemari lingkungan sekitarnya. Termasuk sumber air dan pantai yang tak jauh dari kawasan tambang.
Baca juga : Keppres Pemindahan Ibu Kota Negara, Jokowi Serahkan Ke Prabowo
“Jika terus dibiarkan, dampaknya akan sangat merugikan masyarakat dan lingkungan setempat,” kata Dian.
Sementara Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Mursal mengemukakan, tambang emas ilegal di Sekotong merupakan yang terbesar di Pulau Lombok dan NTB.
Ia mengapresiasi KPK yang melakukan pendampingan penegakan hukum terhadap tambang ilegal.
Baca juga : Urusan Perumahan, Netizen Soroti Beda Nasib Rakyat dan Wakil Rakyat
Mursal berharap KPK makin sering berkolaborasi dengan penegak hukum lokal. Kehadiran KPK memberikan dukungan moril dalam menegakkan aturan di kawasan Hutan Produksi Terbatas.
“Kami merasa lebih percaya diri dengan kehadiran KPK, karena kegiatan-kegiatan ilegal seperti ini sering kali ada yang membekingi,” kata Mursal.
Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Selasa, 8 Oktober 2024 dengan judul Bersama KPK, Pemda Pede Tutup Tambang Emas Ilegal
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya