Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Pakar hukum tata negara yang dikenal gigih memperjuangkan anti korupsi, Mahfud MD, mengomentari komitmen dan janji Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi.
Menurutnya, Presiden Prabowo sangat pantas dan beralasan untuk memberantas korupsi saat segala kewenangan kini berada di tangannya. Meskipun beberapa menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) pernah terkait dugaan korupsi.
"Artinya, begini, secara hukum mereka memang boleh diangkat, tapi memang secara moral dan kesan publik kurang positif," kata Mahfud dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di kanal YouTube Mahfud MD Official dilihat Kamis (24/10/2024).
Baca juga : Ini Alasan Prabowo Bentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
Akan tetapi, Mahfud menekankan, pemilihan menteri dan wakil menteri jadi hak prerogatif Presiden Prabowo. Sekalipun, lanjut Mahfud, masyarakat sebenarnya sudah tahu semuanya.
Diingatkan Mahfud, integritas seseorang atau kadar bersih seseorang, berpengaruh kepada efektivitas keputusan yang akan diambil atau dijalankan.
Sebab, ia melihat, selama ini orang-orang yang sedang mendapatkan sorotan karena tersangkut dugaan kasus rasuah pasti mencari cara untuk selamat.
Baca juga : Presiden Prabowo Gelar Sidang Kabinet Perdana Sore Ini
"Pasti berpengaruh karena kalau misalnya orang sedang disorot, apalagi sedang ditangani oleh aparat penegak hukum, itu selalu mencari cara untuk selamat. Dan mencari untuk selamat itu kadang kala melanggar hukum, melanggar etika, melanggar moral," ujar mantan Menko Polhukam itu.
Mahfud meyakini, Presiden Prabowo pada saatnya mengambil langkah-langkah yang membahagiakab rakyat atau memuaskan kebutuhan rakyat akan tata politik dan tata hukum yang benar.
Saat ini, Mahfud berpendapat, Prabowo masih harus melakukan hal-hal untuk keseimbangan semacam political trade off.
Baca juga : Menkomdigi Diyakini Tetap Fokus Berangus Judol
"Saya kira melakukan hal-hal untuk keseimbangan, political trade off, tidak bisa dihindari. Tapi, menurut saya kita tunggu saja, 100 hari pertama kita akan tahu mana badan-badan yang diperlukan, mana wamen-wamen yang diperlukan dari begitu banyak itu," kata Mahfud.
Menteri Pertahanan di era Presiden Gus Dur tersebut. menyarankan, langkah awal yang harus segera dilakukan Presiden Prabowo yaitu penguatan lembaga-lembaga penegak hukum.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
