Prediksi Hendri Satrio Terhadap Politik Indonesia Di Kuartal Pertama 2025

RM.id  Rakyat Merdeka - Memasuki 2025, dinamika politik Indonesia diperkirakan semakin memanas, terutama pada kuartal pertama. Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensat) menyebutkan beberapa isu utama yang akan menjadi sorotan berdasarkan perkembangan di 2024.

“Kuartal pertama 2025 akan diwarnai oleh berbagai isu seperti penyesuaian PPN 12 persen, Kongres PDI Perjuangan, evaluasi 100 hari kerja kabinet Prabowo Subianto, pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024, serta tantangan ekonomi yang dihadapi pemerintah,” ujar Hensat kepada wartawan.

Berikut prediksi Hensat terkait isu-isu utama tersebut:

1. Penyesuaian Pajak 12 Persen

Salah satu isu hangat yang diperkirakan memengaruhi ekonomi adalah rencana pemerintah menerapkan tarif PPN baru sebesar 12 persen mulai awal 2025. Meski begitu, rincian barang dan jasa yang terkena pajak ini masih belum jelas, memunculkan spekulasi di kalangan masyarakat dan pelaku usaha.

“Semoga penyesuaian ini tidak menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok seperti sembako, air, dan kebutuhan dasar lainnya,” kata Hensat.

Baca juga : Fadli Zon Ungkap Posisi Indonesia sebagai Peradaban Tertua Dunia

Ia juga menyoroti program makan bergizi gratis yang dianggap sebagai kompensasi pemerintah atas kenaikan pajak tersebut. Namun, sumber pembiayaan program ini yang diduga melibatkan China menimbulkan pertanyaan tentang dampak jangka panjangnya.

“Masyarakat pasti bertanya apa yang didapat China dari pembiayaan ini. Kita tunggu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah,” tambahnya.

2. Kongres PDI Perjuangan

Kongres PDI Perjuangan pada 10 Januari 2025 diprediksi menjadi perhatian publik. Isu penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK dan pencegahan keluar negeri terhadap Hasto serta Yasonna Laoly diperkirakan memperkuat sorotan terhadap partai berlambang banteng tersebut.

“Pidato Megawati Soekarnoputri akan menjadi momen penting yang dinanti masyarakat, termasuk kemungkinan pergantian Sekjen partai,” ujar Hensat.

3. Evaluasi 100 Hari Kabinet Prabowo Subianto

Baca juga : Sharp Indonesia Raih Beragam Penghargaan Bergengsi Sepanjang 2024

Tanggal 21 Januari 2025 akan menandai 100 hari kerja Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Evaluasi kinerja kabinet diprediksi menjadi sorotan, terutama terkait potensi reshuffle.

“Jika reshuffle terjadi, kemungkinan akan dilakukan sebelum atau sesudah Ramadan,” ungkap Hensat.

4. Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024

Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 dijadwalkan berlangsung pada 7 dan 10 Februari 2025. Momen ini diharapkan membawa perubahan positif dalam pelayanan publik dan pembangunan daerah.

“Pelantikan ini juga akan menjadi ajang bagi partai politik untuk menunjukkan kekuatan mereka di tingkat daerah,” jelas Hensat.

5. Tantangan Ekonomi dan Utang Pemerintah

Baca juga : Rod Brazier Jadi Dubes Australia Untuk Indonesia, Gantikan Penny Williams

Hensat mengingatkan bahwa pemerintah akan menghadapi tantangan besar berupa pembayaran utang sebesar Rp 800 triliun yang jatuh tempo pada 2025. Hal ini kemungkinan menjadi salah satu alasan di balik penyesuaian pajak dan kebijakan ekonomi lainnya.

“Pengelolaan utang yang bijak sangat diperlukan agar tidak membebani masyarakat,” kata Hensat.

Meski banyak tantangan, Hensat mengajak masyarakat untuk tetap optimis menghadapi 2025.

“Kita berdoa agar Indonesia lebih baik, kehidupan lebih sejahtera, dan kebijakan pemerintah dapat membawa manfaat bagi rakyat,” pungkasnya.

Berbagai isu ini tidak hanya akan memengaruhi kuartal pertama, tetapi juga diperkirakan berdampak pada dinamika politik dan ekonomi kuartal-kuartal berikutnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.