MUI Banten Sarankan Pemerintah Lanjutkan Proyek PSN PIK 2

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten Bidang Infokom dan Kebudayaan Islam, Alwiyan Qosid Syam'un meminta Pemerintah melanjutkan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tropical Coastland di area yang bersebelahan dengan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, di Tangerang, Banten.

“Perlu saya sampaikan, terjadi simpang siur informasi di masyarakat, bahwa PIK 2 adalah PSN. Padahal bukan. Saya survei ke sana, itu tanahnya masih belum diapa-apakan,” kata Alwiyan seusai acara Tasyakuran dan Silaturrahim MUI Provinsi Banten di Gapura Indra Function Hall, Kota Serang, Banten, Kamis (9/1/2025).

Diketahui, PSN di area dekat PIK 2 menjadi polemik setelah MUI Pusat mengeluarkan rekomendasi agar Pemerintah menghentikan proyek ini lantaran lebih banyak mudharatnya.

Secara geografis, ada lima PSN di area PIK 2 seluas 28 ribu hektar. Di antara PSN, akan dijadikan konservasi lahan gambut. Alwiyan menceritakan, persoalan PSN dan PIK 2 ini sempat menjadi salah satu topik di acara Tasyakuran dan Silaturahmi MUI Provinsi Banten.

Baca juga : Pemerintah Sukses Gaet Investor Qatar

Bahkan, pihaknya menghadirkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten untuk menjelaskan persoalan ini. Dipastikan, PSN dan PIK 2 itu berbeda kepemilikan. PSN, merupakan lahan proyek milik negara di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara PIK 2, milik swasta.

“Fakta sebenarnya tentang PSN dan PIK 2 itu dua hal yang berbeda, jangan disamakan," tegasnya.

Selain itu, Alwiyan juga menepis asumsi jika PSN itu merampas tanah rakyat. Baginya, ini adalah program baik Pemerintah untuk menjaga lingkungan sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, PSN itu juga akan dijadikan tempat pariwisata yang dapat menyerap tenaga kerja lokal.

“Di Banten ini banyak yang nganggur. Jika kita serap sekitar 30-50 ribu tenaga kerja, artinya yang terselamatkan dari angka kemiskinan itu tinggi,” katanya.

Baca juga : Pilkada Ulang Bangka Butuh Anggaran Rp 35 M

Alwiyan juga menambahkan, bahwa program pemerintah seperti PSN itu baik, pasti MUI akan mendukung. “PSN didukung kenapa? Mungkin selalu bicaranya maslahat, mendorong dan itu harus melalui suatu kajian yang mendalam dan prosedural, untuk menyimpulkan suatu pendapat,” pungkasnya.

Sebelumnya, MUI Pusat meminta Pemerintah untuk menghentikan pembangunan PSN di PIK 2. Sekretaris Jenderal MUI Pusat, Amirsyah Tambunan mengatakan, proyek tersebut banyak mafsadatnya.

"MUI sejauh ini hasil dari Mukernas sudah diketahui oleh publik tentu kita minta dihentikan. Kenapa? Karena lebih banyak mafsadatnya," ujar Amirsyah usai rapat di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Menurutnya, dalam proses pembangunan proyek tersebut masih ada hal-hal yang belum selesai, baik sisi perizinan maupun kompensasi.

Baca juga : Gebrakan Dan Tantangan Pemerintahan Prabowo Subianto

"Terjadi beberapa kerugian hak-hak warga misalnya, kemudian juga proses hukum yang belum sesuai dengan prosedur, yang ini terkonfirmasi kepada pihak-pihak yang berwenang," pungkasnya.

Dalam acara silaturrahim yang dihadiri 600 peserta ini, MUI Banten membahas isu-isu kontemporer. Acara ini juga dihadiri para tokoh Banten. Yaitu, Kapolda Banten Irjen Suyudi Ario Seto, Pj Gubernur Banten A. Damenta, Komandan Korem (Danrem) 064/Maulana Yusuf Brigjen TNI Fierman Sjafirial Agustus, dan pejabat Bappeda. Kemudian, Danrem Banten, Anggota Komisi V DPRD Banten, Ketua dan anggota dewan pertimbangan MUI Banten, Prof. Dr. Syibli Syarjaya, Prof. Dr. Tihami, Prof. Dr. Wawan, Prof. Dr. Sholeh Hidayat. Kemudian, jajaran MUI se-Banten, hingga 40 ormas Islam se-Banten.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.