Luthfi Tampil Brewokan, Pramono Sudah Ukur Jas

RM.id  Rakyat Merdeka - Pelantikan kepala daerah terpilih yang sebelumnya disepakati pada 6 Februari 2025, diputuskan ditunda. Padahal, sejumlah calon kepala daerah sudah bersiap-siap untuk dilantik. Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) terpilih Pramono An­ung sudah ukur jas untuk pelantikan. Sedangkan Gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmad Luthfi sowan ke Polda Jateng dan Pangdam IV Di­ponegoro dengan tampil brewokan.

Keputusan bahwa pelantikan kepala daerah tanggal 6 Februari 2025 ditunda disampaikan langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Tito menegaskan, jadwal pelantikan kepala daerah tak sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan mundur dari jadwal semula. Nantinya, pelantikan akan digabung dengan kepala daerah hasil putusan sela atau dismissal di MK.

"Yang 6 Februari karena disatukan dengan nonsengketa dengan MK, dismissal, maka otomatis yang 6 Februari kita batalkan. Kita secepat mungkin lakukan pelantikan yang lebih besar," kata Tito di Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).

Baca juga : Makan Bergizi Gratis Akan Ditambah 100 T

Namun, Tito belum bisa memastikan kapan tepatnya pelantikan akan digelar. Dia mengatakan pemerintah bersama KPU dan Bawaslu, akan rapat lagi bersama DPR, Senin (3/2/2025).

"Ya kira-kira 18, 19, 20 (Februari) kira-kira gitu," jelas Tito.

Tito mengatakan mundurnya jadwal itu lantaran adanya putusan dismissal yang dipercepat oleh MK. Tito mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta agar pelantikan digelar secara efisien.

Baca juga : PKB Siap Menangkan Pertarungan Politik

"Beliau berprinsip kalau jaraknya nggak jauh, untuk efisiensi sebaiknya satukan saja, yang nonsengketa dan dismissal, untuk efisiensi," ujarnya.

Dijelaskan Tito, dalam Undang-Un­dang Nomor 10/2016 tentang Pilkada mengatur kewenangan Presiden menen­tukan tanggal pelantikan. "Nanti saya akan melakukan exercise ya. Karena saya sudah menyampaikan tanggal-tanggal tersebut kepada Pak Presiden. Dan Pak Presiden masih punya waktu untuk me­mutuskan tanggal mana," ujarnya.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ah­mad menjelaskan penyebab mundurnya pelantikan kepala daerah. Kata Dasco, kepala daerah akan lebih banyak dilantik serentak apabila waktunya diundur.

Baca juga : Musda Golkar Lampung Dianggarkan Rp 800 Juta

"Mungkin lebih baik kita kemudian menunggu hasil putusan MK. Supaya kemudian bisa dilantik secara bersa­ma-sama lebih banyak daripada ren­cana semula," ucap Dasco di Gedung DPR/DPD/MPR, Senayan, Jakarta.

Dasco mengaku pihaknya telah me­nerima informasi soal putusan dismissal atau sela MK terkait sengketa Pilkada. Kata Dasco, hakim mahkamah akan memutus perselisihan hasil pemilihan (PHP) Pilkada yang bisa atau tidak bisa dilanjut lebih cepat. Pembacaan putusan antara tanggal 4 atau 5 Februari 2025.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.