Kejagung, KPK Dan Polri Kompak Usut Pagar Laut

 Sebelumnya 
Atas perintah itu, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro menyampaikan saat ini pihaknya tengah melakukan pengecekan. Terma­suk, melakukan beberapa koordinasi dengan KKP, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), hingga pihak kelurahan tempat terbitnya SHM maupun SHGB.

“Sampai saat ini masih melak­sanakan penyelidikan dengan mengum­pulkan berbagai barang bukti ataupun keterangan (pulbaket),” ungkapnya kepada awak media di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat, (31/1/2025).

Dari hasil pulbaket, Brigjen Dju­handani berharap pihaknya dapat mene­mukan ada atau tidaknya pelanggaran. Sebab, penyelidikan ini bergerak atas dugaan pelanggaran Pasal 236 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan surat dan penggunaan surat palsu. Kemudian pelanggaran atas Pasal 234 KUHP ten­tang pemalsuan dokumen resmi, serta Undang-Undang (UU) tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Baca juga : Kabinet Prabowo Banyak Triliuner

Ia pun memastikan pihaknya bakal memeriksa sejumlah saksi dalam perka­ra itu. Termasuk peluang memanggil Arsin bin Asip selaku Kepala Desa Ko­hod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang ataupun anggota Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Semoga kami bisa mengungkap apakah ada tindak pidana dalam hal ini,” tandasnya.

Persoalan pagar laut ilegal di be­berapa wilayah, rupanya membuat Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo geram. Adik Presiden Prabowo Subianto ini mengatakan keberadaan pagar laut sejatinya mengganggu aktivitas nelayan.

“Dengan peristiwa pagar laut, di mana para nelayan kita merasa ter­ancam dengan kenaikan permukaan laut,” ujar Hashim dalam acara ESG Sustainability Forum 2025 di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Baca juga : Luthfi Tampil Brewokan, Pramono Sudah Ukur Jas

Sejurus kemudian, Hashim me­ngatakan, saat ini Indonesia sedang dihadapkan pada ancaman perubahan iklim. Akibatnya, rentan mengalami kerusakan hutan, polusi udara, hingga kenaikan muka air laut.

Namun, Hashim menegaskan, Peme­rintahan Prabowo tidak tinggal diam dan membuat sejumlah kebijakan khu­sus. Antara lain membangun tanggul laut raksasa sepanjang 700 kilometer dari Banten sampai Jawa Timur.

“Program ini mungkin akan me­makan waktu cukup lama, mungkin 10-20 tahun tapi harus segera dimulai untuk kita melindungi jutaan hektar sawah yang terletak di pantai utara Pulau Jawa,” kata dia.

Baca juga : Makan Bergizi Gratis Akan Ditambah 100 T

Ia menyatakan, pembangunan tang­gul laut raksasa itu juga bertujuan untuk melindungi jutaan hektar lahan sawah yang paling produktif dan paling subur di pantai utara Pulau Jawa. Menurutnya, kebijakan ini sebenarnya sudah digagas sejak era Order Baru, tapi belum juga dilaksanakan meski ancamannya terus meningkat.

“Sekarang kami sudah lihat mungkin sedikit terlambat, tapi never too late,” tandasnya. [BYU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.