DPR Desak Bulog Turun Tangan Beli Gabah Petani Sesuai Harga Pembelian Pemerintah

RM.id  Rakyat Merdeka - Perum Bulog diharapkan segera menyerap Gabah Kering Panen sejumlah daerah sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan mengungkapkan, di sejumlah daerah masih ada yang membeli Gabah Kering Panen di bawah HPP. Karena itu, Perum Bulog harus segera turun, menyerap dan membeli gabah petani sesuai HPP.

"Jangan sampai pada panen raya dari Februari hingga April 2025 petani belum merasakan HPP gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg)," kata Yohan dalam keterangan persnya, Kamis (6/2/2025).

Baca juga : Petani Banyuasin Tetap Bersyukur Meski Harga Gabah Belum Sesuai HPP

Diketahui, dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPR, Selasa (4/2/2025) dengan Badan Pangan Nasional, terungkap pembelian GKP yang sesuai bahkan di atas HPP terjadi di tujuh provinsi. Di antaranya  NTT, Sumatera Barat, Sulawesi Barat, Aceh, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Barat. 

Sementara, harga pembelian GKP di bawah HPP terjadi di 10 provinsi. Yakni, Jawa Tengah Rp 6.412/kg, Nusa Tenggara Barat Rp 6.400/kg, Kalimantan Tengah Rp 6.400/kg, Jambi Rp 6.336/kg, Yogyakarya Rp 6.320/kg, Sumatera Utara Rp 6.252/kg, Banten Rp 6.243/kg, Bali Rp 6.100/kg, Sulawesi Tenggara Rp 6.000/kg dan Sumatera Selatan Rp 5.558/kg.

"Pembelian di bawah HPP ini karena penyerapan oleh pihak swasta, seperti pabrik penggilingan padi. Karena itu, Bulog harus turun tangan, membeli gabah petani sesuai HPP," papar Yohan.

Baca juga : Puncak Libur Panjang, 55 Ribu Penumpang Migrasi Dari Jawa Ke Sumatera

Mengingat, kata Politisi PAN ini, Pemerintah telah menyediakan dana sebesar Rp 39 triliun untuk Perum Bulog melakukan pengadaan gabah dalam negeri pada 2025.

"Anggaran tersebut kami rasa sangat cukup bagi Perum Bulog untuk menyerap sebanyak 3 juta ton gabah selama panen raya pada awal tahun ini," ucap Yohan.

Terkait imbauan Presiden Prabowo Subianto agar pabrik penggilingan membeli harga GKP sesuai HPP, Yohan menyampaikan hal tersebut bentuk kepedulian Presiden terhadap nasib para petani.

Baca juga : SIM Keliling Bekasi Rabu 22 Januari Hadir Di Metropolitan Mall

"DPR mendukung imbauan Presiden agar pabrik penggilingan juga membeli gabah sesuai HPP. Jangan beralasan karena kualitas gabah, kadar air, rendeman sehingga pembelian di bawah HPP," ucap Yohan Anggota DPR RI dari Dapil NTT 1 ini.

Yohan juga menyampaikan, pihaknya mengapresiasi langkah tegas Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan yang akan mengusulkan pemecatan terhadap Kepala Bulog daerah yang membeli gabah di bawah HPP.

"Kami juga mengapresiasi Pemerintah yang telah buat kebijakan berpihak pada petani. Semoga ini bisa meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mewujudkan swasembada pangan," pungkas Presidium MN KAHMI ini.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.