Sekolah Rakyat Dan Mimpi Ki Hajar Dewantara

RM.id  Rakyat Merdeka - “Saya tidak akan menyelenggarakan pesta kemerdekaan di negeri yang kita rampas kemerdekaannya.” 

Begitu kira-kira isi tulisan Soewardi Soerjaningrat (Ki Hajar Dewantara) dalam artikel legendarisnya tahun 1913, Als ik een Nederlander was. Sebuah sindiran tajam terhadap pemerintah kolonial yang hendak merayakan kemerdekaan Belanda di tanah jajahan—bahkan dengan meminta sumbangan dari rakyat jajahan itu sendiri.

Lebih dari sekadar kritik politik, tulisan itu menyingkap apa yang kini nyaris punah: keberanian moral dan kepekaan batin seorang pemimpin terhadap realitas rakyat. Dibuang ke Belanda akibat tulisan itu, Soewardi tak berhenti di sana. Ia kembali ke tanah air, mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara, dan mendirikan Taman Siswa—sebuah gerakan pendidikan yang berpijak pada kebudayaan sendiri, berpihak pada mereka yang selama ini tak terjangkau oleh sekolah-sekolah kolonial.

Inovasi Pendidikan: Proyek Karitatif?

Dalam suasana Hari Pendidikan Nasional, pemerintah menyampaikan berbagai langkah konkret untuk memperbaiki sistem pendidikan dasar dan menengah. Perbaikan tata kelola, penguatan pembelajaran mendalam (deep learning), penerapan Tes Kemampuan Akademik (TKA), serta pengenalan kecerdasan buatan dan koding menjadi bagian dari narasi modernisasi. 

Pendidikan karakter pun diperkuat lewat kebijakan “Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat” dan program “Pagi Ceria” yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan hidup sehat sejak dini. Namun semua itu patut dipertanyakan kembali: apakah langkah ini menjawab kesenjangan mendasar antardaerah, atau justru membungkus ketimpangan dengan bahasa kemajuan?

Kita mesti jujur. Inovasi teknologi dan pembaruan manajerial tidak akan berarti jika sekolah-sekolah di pelosok belum memiliki guru tetap, akses internet, atau ruang belajar yang layak. Kebijakan yang berangkat dari pusat sering kali gagal menjangkau realitas pinggiran. Alih-alih memperkuat otonomi pendidikan lokal, kebijakan nasional yang seragam berisiko melanggengkan ketergantungan baru: pada negara yang masih belum sepenuhnya hadir di banyak tempat.

Lalu kini kembali terdengar gema kata-kata keramat: “sekolah rakyat.” Sebuah program baru Pemerintah Prabowo-Gibran lewat tiga kementeriannya. Nama yang menggugah. Eufonik. Sarat janji. Namun di balik nama yang nyaring itu, muncul pertanyaan mendasar: rakyat yang mana? 

Baca juga : SIM Keliling Jakarta Minggu 27 April, Hadir Di 2 Lokasi

Sekolah Rakyat, dalam versi idealnya, seharusnya menghidupkan kembali semangat Taman Siswa—yakni pendidikan yang berpihak, membebaskan, dan kontekstual. Ki Hadjar tidak pernah membayangkan pendidikan sebagai industri administrasi atau alat statistik.Ia meletakkan dasar pendidikan sebagai proses kebudayaan: membentuk manusia merdeka dalam pikir, rasa, dan karsa. Tapi dalam praktik hari ini, Sekolah Rakyat menjelma sebagai proyek karitatif: menyasar anak-anak miskin sebagai “sasaran bantuan”, bukan sebagai warga negara yang berhak atas sistem pendidikan yang adil dan bermartabat.

Kita telah lama hidup dalam negara yang sibuk memproduksi solusi dari atas. Seakan semua permasalahan pendidikan bisa diselesaikan lewat proyek-proyek besar yang diumumkan melalui konferensi pers dan baliho. Bung Hatta dalam napas perjuangannya tidak pernah mengamini konsep pendidikan yang tercerabut dari akar sosialnya. Ia menekankan pentingnya kesadaran lokal sebagai dasar pembangunan bangsa. Sementara Bung Sjahrir lebih tegas lagi: demokrasi adalah pengakuan terhadap yang berbeda. Maka pendidikan, sebagai rahim demokrasi, mestinya tumbuh dari keberagaman—bukan memaksakan keseragaman.

Langkah konkret pemerintah seperti deep learning, TKA, kecerdasan buatan, hingga koding memang terdengar progresif. Namun kita perlu bertanya: apakah semua sekolah di pelosok—yang bahkan belum memiliki akses listrik atau guru tetap—sudah siap dengan infrastruktur dan kapasitas pendukung untuk menjalankan itu? Tanpa distribusi sumber daya yang merata dan kepekaan terhadap ketimpangan struktural, kebijakan ini berisiko memperlebar jurang antara sekolah di pusat dan di pinggiran.

Demikian pula dengan pendidikan karakter yang diusung lewat program “Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat” dan “Pagi Ceria”—ia bisa menjadi inisiatif yang baik, tetapi perlu dievaluasi dari segi relevansi kultural. Apakah anak-anak di perkampungan pesisir, di pegunungan, atau komunitas adat merasa memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai yang dikemas dari Jakarta? Pendidikan karakter yang memaksa keseragaman berisiko menyingkirkan nilai-nilai lokal yang telah hidup dan terbukti membentuk generasi tangguh selama puluhan tahun.

Pada akhirnya, kita harus kembali ke pertanyaan mendasar: untuk siapa sekolah ini didirikan, dan oleh siapa ia dikelola? Apakah negara benar-benar membuka ruang dengar bagi para guru di pelosok, bagi orang tua yang saban hari menjemput anaknya menyeberangi sungai dan laut, atau bagi pemuda kampung yang terpaksa pergi ke kota karena di desanya tak ada SMA? Ataukah Sekolah Rakyat hanyalah gema dari kekuasaan yang ingin tampak peduli, tapi tak benar-benar hadir?

Pendidikan Indonesia: Membangun Dari Pinggiran

Indonesia bukan hanya Jakarta dan satelit kota-kotanya. Ia adalah gugusan lebih dari 17.000 pulau, tempat anak-anak berjalan kaki berjam-jam melewati hutan, menyeberangi laut dengan perahu bocor, atau tinggal di kampung-kampung tanpa listrik, sinyal, atau guru tetap. Di sana, pendidikan bukan hak, melainkan harapan—kadang samar, kadang nyaris punah.

Dalam konteks itu, “Sekolah Rakyat” muncul sebagai program yang katanya solutif dan revolusioner. Tapi ia datang dari pusat, dengan narasi dan desain yang canggung membaca realitas. Seakan pendidikan bisa diselesaikan lewat konferensi pers, dikawal baliho, dan diatur melalui angka-angka. Kita seperti sedang mengulang pola lama: memproduksi kebijakan dari atas, tanpa mendengar suara dari bawah.

Baca juga : Panen Cahaya, Panen Harapan: Inovasi Hijau Pertamina untuk Masyarakat

Padahal Bung Hatta, jauh hari, mengingatkan bahwa rakyat tak butuh belas kasih. Mereka butuh pengakuan akan kapasitas mengatur diri sendiri. Pendidikan, menurutnya, harus dibangun dari penghormatan terhadap otonomi lokal, bukan belas kasihan negara pusat.

Sementara Bung Sjahrir lebih tegas lagi. Ia melihat Indonesia sebagai negeri plural—dengan masyarakat gunung, pesisir, kota, dan hutan—yang harus dipahami secara sosiologis. Kebijakan, apalagi pendidikan, tak bisa disamaratakan. Demokrasi, kata Sjahrir, adalah pengakuan terhadap yang berbeda. Maka pendidikan, sebagai rahim demokrasi, semestinya tumbuh dari perbedaan, bukan memaksakan keseragaman.

Sayangnya, “Sekolah Rakyat” justru menjanjikan hal sebaliknya: asrama, seleksi berdasarkan garis kemiskinan, dan penyederhanaan kompleksitas realitas sosial menjadi satu formula teknokratis. Anak-anak pesisir yang belajar dari laut dan musim, kini digiring ke sistem yang tak mengenali habitat sosial mereka. Padahal pendidikan bukan hanya soal kurikulum dan bangunan, tapi juga tentang pengakuan pada pengetahuan lokal, pada ritme hidup komunitas.

Di titik ini, mimpi Ki Hajar terasa makin jauh. Pendidikan yang dulu diimpikan sebagai alat pembebasan, kini kerap menjadi alat penyeragaman. Alih-alih membentuk manusia merdeka, kita membentuk manusia yang seragam, patuh pada logika negara, dan jauh dari kebudayaannya sendiri.

Yang lebih menyedihkan, pendidikan kini makin terseret dalam logika administratif. Sekolah dibangun bukan karena rakyat membutuhkannya, tetapi karena negara perlu laporan. Target SDGs, angka partisipasi sekolah, dan retorika “pengentasan kemiskinan ekstrem” dijadikan tujuan akhir, bukan alat untuk memperbaiki kualitas hidup.

Kita lupa bahwa pendidikan adalah proses jangka panjang. Ia tak bisa diburu dengan tenggat anggaran atau termin laporan. Ia membutuhkan kesabaran, kehadiran, dan yang paling penting: kerendahan hati untuk belajar dari rakyat itu sendiri.

Maka sebelum bicara tentang “Sekolah Rakyat”, negara perlu menjawab satu pertanyaan: sudahkah ia mendengar suara rakyat yang sebenarnya?

Sudahkah ia membuka ruang bagi guru honorer di desa terpencil? Sudahkah ia berbicara dengan orang tua yang tiap hari mengantar anaknya menyeberangi sungai demi mengejar pelajaran? Sudahkah ia menengok pemuda kampung yang terpaksa merantau karena di desanya tak ada SMA?

Baca juga : SIM Keliling Jakarta Minggu 13 April, Hadir Di 2 Lokasi

Atau jangan-jangan, program ini hanya didesain di ruang-ruang rapat kementerian—jauh dari tanah becek yang dilewati anak-anak tiap pagi, jauh dari bau asin laut, jauh dari suara rakyat yang dijadikan slogan?

Mimpi Ki Hajar bukan soal membangun sekolah semata. Ia soal membangun manusia. Manusia yang ngerti, ngrasa, lan ngelakoni—mengerti realitas, merasai penderitaan sesama, dan bertindak berdasarkan kesadaran dan nilai.

Kita butuh lebih dari Sekolah Rakyat. Kita butuh keberanian untuk desentralisasi sejati—bukan sekadar soal anggaran, tapi dalam cara berpikir. Kita perlu sistem pendidikan yang membiarkan anak-anak tumbuh dalam kebudayaan mereka, dengan pengetahuan lokal sebagai dasar, bukan beban. Pendidikan harus menghormati laut bagi anak pesisir, hutan bagi anak adat, dan bahasa ibu bagi semua.

Jika tidak, kita hanya sedang membangun sekolah yang kehilangan jiwa. Dan rakyat, sekali lagi, hanya akan jadi nama yang dipinjam demi proyek kekuasaan.

Oleh: Muhammad Farid

Penulis adalah pengajar Sejarah di Universitas Banda Naira, dan Sosiologi Pendidikan di Program Doktoral Universitas Islam Internasional Dalwa, Bangil-Jawa Timur

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.