Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Pakar Komunikasi Keberlanjutan dari Diginusantara, Glenn Jolodoro menilai tekad Presiden Prabowo Subianto meraih kemandirian bahan bahan bakar minyak (BBM) dalam lima tahun mendatang patut didukung.
Kata Glenn, Pemerintah memang harus berani menggencarkan program swasembada energi. Menurut Glenn, Indonesia telah mengalami defisit BBM sejak 2004. Saat ini, 56 persen atau sekitar 284 juta barel pasokan BBM Indonesia diperoleh dari impor.
"Jika rata-rata harga minyak dunia di kisaran 70 dolar AS per barel, maka kita menghabiskan hampir 20 miliar dolar AS, atau setara dengan sekitar 9 perden APBN. Maka usaha penghapusan impor ini, perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh," kata Glenn, dalam keterangannya, Rabu (7/5/2025).
Glenn memandang, peningkatan bauran biodiesel bukan satu-satunya cara. Apalagi, bauran tersebut hanya terbatas untuk mesin diesel. Cara lainnya dapat dilakukan dengan mempercepat konversi kendaraan listrik.
Baca juga : Pacu Digitalisasi Sekolah, Prabowo Target Layar TV Masuk Kelas Dalam 2 Bulan Ini
"Jika Indonesia berhasil mengganti mobil konvensional dengan 5 juta mobil listrik dalam jangka panjang, maka Indonesia dapat menghemat impor BBM hingga 25 persen," ungkapnya.
Keunggulan lainnya, tambah lulusan Master Ilmu Keberlanjutan Universitas Padjajaran ini, pasokan batu bara sebagai sumber utama listrik di Indonesia sangat melimpah. Sehingga cita-cita kemandirian dan keberlanjutan energi yang dicanangkan Presiden sangat mungkin tercapai.
Sementara, Pengamat Ekonomi Universitas Padjadjaran (Unpad) Ina Primiana menilai, cita-cita kemandirian dan keberlanjutan energi, bisa terwujud dengan merujuk kepada kelapa sawit. Pasalnya, komoditas ini memiliki potensi besar sebagai bahan baku BBM di masa depan.
"Ya, kalau menurut saya, yang berpotensi untuk BBM itu dari kelapa sawit. Sekarang, 67 persen dari kelapa sawit itu udah jadi produk olahan. Salah satunya BBM," ujar Ina.
Baca juga : Partai Gema Bangsa: Prabowo Presidennya Kaum Buruh!
Untuk mencapai target swasembada BBM berbasis kelapa sawit dalam lima tahun ke depan, diperlukan data yang akurat dan menyeluruh. Ia menekankan pentingnya pemetaan produksi, kebutuhan dalam negeri, dan volume ekspor kelapa sawit secara terperinci.
"Nah, untuk mencapai 5 tahun itu, kita perlu ada data tentang berapa banyak produksi kelapa sawit kita, terus untuk apa. Berapa yang diekspor? Berapa untuk kebutuhan dalam negeri," jelasnya.
Ina juga mengingatkan agar perhitungan dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dan proyeksi lima tahun ke depan. Ia menyebutkan, meskipun menjadi salah satu produsen terbesar, Indonesia masih harus mempertimbangkan banyak aspek, termasuk posisi negara lain seperti Malaysia.
Lebih lanjut, Ina menyoroti pentingnya kebijakan pemerintah dalam menjaga kesinambungan produksi kelapa sawit, termasuk melalui proses replanting dan penguatan rantai pasok dari hulu ke hilir.
Baca juga : Haris Rusly: Produksi Beras Melimpah, Prabowo Berhasil Bangun Kemandirian Pangan
"Jadi, tergantung kebijakan pemerintah untuk menjaga itu dari hulu ke hilir. Untuk mau semuanya, rantai pasoknya itu juga harus dijaga," tutupnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
