Soal Reshuffle, Mensesneg Bilang Belum Ada

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjawab isu tentang reshuffle kabinet yang tiba-tiba ramai di publik. Mensesneg memastikan, sampai saat ini, belum ada petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto akan melakukan kocok ulang kabinet.

Isu reshuffle pertama kali muncul dalam pertemuan sejumlah aktivis 1998 di Jakarta, Rabu (21/5/2025). Dari sana, isu ini kemudian menggelinding dan dibahas banyak pihak.

Untuk meredamnya, Mensesneg menegaskan, di internal Istana belum ada pembahasan isu tersebut. “Sampai hari ini, belum ada pembahasan mengenai reshuffle,” tegasnya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/5/2025).

Yang ada, kata Mensesneg, adalah evaluasi rutin. “Secara rutin Bapak Presiden melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kinerja menteri,” imbuhnya.

Mensesneg menerangkan, evaluasi berkala merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan. Dalam evaluasi ini, beberapa menteri memang mendapat catatan agar kinerjanya lebih baik lagi. Beberapa menteri lainnya mendapatkan apresiasi, agar terus meningkatkan kinerja.

Baca juga : Lindungi Driver, Dukung Aplikator Berkembang

Dia lalu mencontohkan menteri yang mendapat apresiasi. Salah satunya adalah sektor pangan.

“Teman-teman di bidang ini berhasil menunjukkan prestasi luar biasa. Produksi pangan kita melimpah, bahkan tertinggi sepanjang sejarah. Cadangan beras nasional kini mencapai 3,5 juta ton,” ungkap politisi Partai Gerindra ini.

Hasil evaluasi rutin ini, lanjut Mensesneg, tidak selalu berarti berujung reshuffle. Sebab, tujuan utama evaluasi adalah meningkatkan kinerja kabinet.

“Yang paling penting adalah memastikan kabinet bekerja secara efektif dan memberi dampak nyata bagi rakyat. Semua keputusan strategis, termasuk soal komposisi kabinet, akan ditentukan dengan pertimbangan matang oleh Presiden,” terangnya. 

Jebolan Taruna Nusantara ini kemudian bicara soal pelanggaran yang dilakukan anggota kabinet. Misalnya, dalam hal komunikasi. Hal itu juga tidak langsung berujung para reshuffle. Presiden lebih mengutamakan evaluasi dan pembinaan dalam mengelola kinerja kabinet dibandingkan langsung mengambil langkah reshuffle.

Baca juga : Rachel Cia, Tunggu Dikta Main Tenis, Pacaran Ya?

“Untuk catatan perbaikan bagi para anggota kabinet, kami semua diimbau oleh Bapak Presiden agar fokus bekerja untuk masyarakat. Beliau juga mengingatkan agar menghindari pernyataan-pernyataan yang bisa memicu kegaduhan, terutama yang bisa menyinggung masyarakat,” terangnya.

Menurut Mensesneg, arahan semacam itu merupakan bagian dari evaluasi rutin Presiden. “Pak Presiden selalu mengingatkan kami agar bekerja benar demi kepentingan masyarakat. Itu dilakukan secara berkala dan bersifat umum, bukan ditujukan kepada individu tertentu,” tegasnya.

Dia menambahkan, koordinasi dan penguatan komunikasi dalam kabinet terus dilakukan melalui jalur resmi seperti Sekretariat Kabinet, Sekretariat Negara, dan para Menteri Koordinator.

“Intinya, Presiden ingin semua pembantu beliau menjaga ritme kerja, komunikasi, dan stabilitas. Evaluasi dilakukan, tapi pendekatannya adalah pembinaan, bukan reaksi cepat,” tekannya.

Dari parpol koalisi, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan hal serupa. "Sejauh ini, saya belum mendapatkan informasi tentang pandangan dan pemikiran tersebut dari Presiden. Sejauh ini belum," ucapnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/5/2025).

Baca juga : Sempat Pisah Sektor, Sarimin-Marisah Kini Satu Hotel Lagi

Kendati begitu, dia mengingatkan para menteri agar bekerja lebih giat lagi. Kinerja para menteri harus bisa mengikuti ritme Presiden Prabowo.

"Ketika Presiden melangkah 20, para menteri juga harus mengikuti langkah yang sama. Ketika Presiden berputar ke kanan, ikutilah langkah ke kanan dan seterusnya," saran Ketua MPR itu.

Sementara, Sekjen Partai Golkar Sarmuji tak ingin meramaikan isu reshuffle. Dia menekankan, reshuffle kabinet merupakan wewenang penuh Presiden. "Reshuffle atau tidak reshuffle, tergantung Presiden," ucapnya.

Dia menerangkan, Golkar belum mendengar isu reshuffle, sehingga tidak tahu kapan akan ada kocok ulang kabinet. "Kapan dilakukan, hanya Presiden yang tahu. Reshuffle wewenang penuh Presiden," tandasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.