PKS Dan PDIP Jabar Desak Moratorium DOB Dicabut

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jawa Barat (Jabar) mendesak Pemerintah Pusat, mencabut moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Pasalnya, terjadi ketimpangan jumlah kabupaten/kota antara Jabar dengan provinsi lain.

Ketua DPW PKS Jawa Barat (Jabar), Haru Suandharu ber­harap pemerintahan Prabowo-Gibaran segera mengoreksi kebi­jakan moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Dia mengatakan, saat ini jumlah penduduk Jabar yang sudah tem­bus 50 juta jiwa, sehingga sudah harusnya mendapat penyesuaian pada jumlah kabupaten/kota.

“Ya, harapan kita tentu dengan pemerintahan Pak Prabo­wo dan Pak Gibran nanti, ini (DOB) bisa dikoreksi,” ujar Haru di sela kegiatan Walk, Run and Fun Menuju Kemenangan Hakiki, memperingati Haul ke 5 Pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) KH Hilmi Aminuddin, Senin (30/6/2025).

Dia berharap, setelah masa efisiensi, Pemerintah bisa masuk ke fase pemerataan. Kebijakan pemerintah, kata dia, harus mempertimbangkan jumlah pen­duduk, bukan hanya jumlah kabupaten/kota.

“Jika tidak dilakukan, maka akan berdampak pada bantuan berupa dana desa dan nantinya Koperasi Merah Putih tidak bisa maksimal,” ujarnya.

Baca juga : Baru Bebas, Eks Sekretaris MA Kembali Ditangkap KPK

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mu­lai membuka ruang untuk mengevaluasi kelanjutan moratorium DOB yang telah diberlakukan sejak 2014. Hal itu menyusul lon­jakan jumlah usulan pemekaran dari seluruh penjuru Indonesia.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto mengonfir­masi, pembahasan masa depan ke­bijakan moratorium menjadi salah satu agenda utama Kemendagri. Namun, dia menekankan, pen­cabutan moratorium DOB tidak bisa dilakukan secara gegabah.

“Harus serius, baik dari sisi kesiapan anggaran, infrastruktur, hingga penentuan daerah mana yang layak menjadi prioritas,” tegas mantan Walikota Bogor ini.

Data Kemendagri, sebanyak 337 usulan DOB telah diterima. Rinciannya, 42 usulan provinsi, 248 kabupaten, 36 kota, enam daerah istimewa, dan lima dae­rah otonomi khusus.

Sumatera Utara dan Papua menjadi dua provinsi dengan jumlah usulan tertinggi. Namun, tak kalah sibuk adalah Jawa Barat, yang tengah menginten­sifkan langkah strategis agar ma­suk ke dalam daftar prioritas jika moratorium benar-benar dicabut.

Baca juga : BSI International Expo Catat Transaksi 2,66 T

Anggota DPRD Jawa Barat, Ono Surono meminta Pemerin­tah Provinsi bersikap proaktif atas usulan-usulan pembentu­kan DOB. Dia juga mendesak kabupaten/kota induk untuk membenahi infrastruktur dasar sebagai bentuk keseriusan dalam mendukung pembentukan DOB.

“Persaingan antar daerah sangat ketat. Jadi, Jawa Barat harus lebih siap secara adminis­tratif dan teknis,” ujarnya.

Ono juga menyebut peluang daerah baru lainnya seperti Bandung Selatan dan Cikampek. Kata dia, dengan jumlah pen­duduk 50 juta jiwa, sangat masuk akal jika Jawa Barat mempunyai 45 kabupaten/kota. Saat ini, kata dia, Jawa Barat baru memiliki 27 kabupaten/kota.

“Jawa Timur dengan jumlah penduduk lebih sedikit saja punya yang memiliki 38 daerah admi­nistratif,” kata politisi PDIP ini.

Pada kesempatan yang sama, Haru menjelaskan kegiatan jalan dan lari bersama yang diikuti oleh banyaknya peserta dalam rangka memperingati Haul ke 5 Pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) KH Hilmi Aminuddin.

Baca juga : Dagang Makin Gampang, Pengusaha Lebih Lincah

Haru berharap, nilai-nilai per­juangan KH Hilmi bisa terus diamalkan kader PKS untuk ber­sama-sama membangun bangsa.

Presiden PKS, Almuzammil Yusuf menegaskan, kegiatan haul merupakan momen reflektif sekaligus ajang konsolidasi kader menyongsong kontestasi politik 2029. Kegiatan ini, kata dia, pertanda PKS tidak saja bergerak secara fisik, tapi juga secara spiritual dan emosional.

Almuzammil mengatakan, KH Hilmi Aminuddin merupakan figur sentral dalam sejarah PKS. Peran KH Hilmi, kata dia, tidak hanya sebagai pendiri, tetapi juga pemikir dengan visi jauh ke depan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.