Bacakan Pledoi, Hasto Singgung Ada Pengaruh Kepentingan Politik di Kasusnya

RM.id  Rakyat Merdeka - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, kasus dugaan suap pengurusan pergantian antara waktu (PAW) DPR periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan Harun Masiku, yang menjadikannya sebagai terdakwa, dipengaruhi kepentingan politik pihak tertentu.

Hasto menuangkan hal itu dalam nota pembelaan atau pledoi pribadinya di hadapan majelis hakim. Dia membacakannya dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).

"Proses daur ulang ini tidak berada di ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan politik kekuasaan yang melatarbelakanginya," tuding Hasto membacakan pledoi pribadinya.

Kata Hasto, adanya pengaruh kepentingan politik tersebut merupakan realitas kehidupan sosial politik berkata lain.

Baca juga : CIMB Niaga Dukung Literasi Hingga Pertumbuhan Bisnis Di Jayapura

Meskipun tudingannya sempat dibantah oleh jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan dengan agenda jawaban atas eksepsi pada 11 April 2025 lalu.

Menurutnya, adanya pengaruh politik dalam kasusnya dimulai dari periode 2023 hingga selesainya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, yang tidak bisa dinafikan.

"Terlebih saya tidak mengalaminya sendiri. Ada kalangan jurnalis, tokoh prodemokrasi, pengamat politik, dan lain-lain yang menjadi korban intimidasi akibat sikap kritis mempersoalkan demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum, serta pemilu jurdil," katanya.

Hasto membeberkan, tekanan politik yang dialami dimulai saat menyatakan sikap politik menolak kehadiran tim nasional (timnas) Israel dalam Piala Dunia U-21 di Indonesia pada 2010.

Baca juga : Piala Presiden, RD Siap Bayar Kepercayaan Publik

Aspek ideologis dan historis sikap PDI Perjuangan yang disuarakan tersebut berhubungan dengan komunike politik dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955 di Bandung.

"Kesepakatan politik tersebut ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan memberikan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina. Sikap tersebut dijalankan dengan konsisten sebagai sebuah prinsip," beber Hasto.

Meskipun sikap kritis PDI Perjuangan tersebut mengakibatkan penurunan elektoral partai, namun kebenaran adalah kebenaran yang tidak bisa ditransaksikan, selain harus untuk diperjuangkan.

"Sementara saya yang menerima kriminalisasi hukum, yang salah satunya disebabkan oleh penolakan terhadap kehadiran Israel, menjadikan proses daur ulang kasus ini sebagai konsekuensi atas sikap politik yang saya ambil," sambungnya.

Baca juga : PT Pos-BPKH Kerja Sama Pengiriman Logistik Haji Dan Umrah

Meskipun tekanan terus berdatangan, Hasto menyebut bahwa PDIP mengajarkan untuk menghadapinya. Hal ini semata agar kepentingan Indonesia tercapai.

"Meskipun harus menghadapi tekanan dan intimidasi, kami diajarkan di PDI Perjuangan bahwa berbagai tantangan yang dihadapi adalah bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita dan kesetiaan pada perjuangan ideologi partai yang selaras dengan kepentingan Indonesia," tandas Hasto.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.