Buntut Naikkan Pajak, Demonstran Desak Bupati Pati Dimakzulkan

RM.id  Rakyat Merdeka - Keputusan Bupati Pati Sudewo menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sampai 250 persen berbuntut panjang. Meskipun kebijakan itu sudah dicabut, amarah warga Pati terhadap Sudewo tidak reda. Puluhan ribu warga menggelar demonstrasi mendesak Sudewo mundur. 

Rabu (13/8/2025) pagi, massa dari berbagai desa berdatangan, mengepung kantor bupati.  Mereka yang datang dari berasal dari berbagai latar belakang ; petani, nelayan, buruh, hingga kalangan santri. Dari mulai orang tua, emak-emak, hingga anak-anak tumpah ruah ke jalan. Mereka membawa spanduk, poster, sampai keranda mayat. Isinya jelas: Sudewo harus turun.

“Bupati Pati mundur secara ksatria atau dilengserkan paksa!” begitu tulisan yang dibentang di tengah kerumunan.

Aksi awalnya berjalan tertib. Orator Syaiful Ayubi sempat mengingatkan massa agar tetap damai. Kapolresta Pati Kombes Jaka Wahyudi dan Dandim 0718/Pati Letkol Arm Timotius Berlian Yogi Ananto pun turun langsung mengawal.

Tensi mendadak naik ketika Sudewo muncul dari kendaraan taktis milik polisi. Berkemeja putih, berkacamata hitam, ia berdiri di atas mobil lapis baja, memulai pidato dengan salam dan permintaan maaf.

Namun belum sempat lanjut bicara, sandal dan air mineral melayang ke arahnya. Polisi buru-buru menghalau, Sudewo pun cepat-cepat kembali masuk ke kendaraan.

Baca juga : KAI Janji Kebut Inovasi Dan Kerek Pelayanan

Menjelang tengah hari, amarah massa meledak. Lemparan botol berubah jadi aksi perusakan. Gerbang masuk kantor bupati berhasil dirubuhkan. Tak hanya gerbang, kaca pendopo juga pecah. Sebuah mobil milik polisi ditemukan terbalik dan terbakar di Jalan Dokter Wahidin. 

Untuk menghalau massa yang makin beringas, pihak kepolisian menembakkan gas air mata. Massa sempat dipukul mundur. Namun, tak berangsur lama, tensi makin panas. Beberapa personel kepolisian bahkan  jadi amukan massa. 

Tak hanya kantor bupati, gedung DPRD juga jadi sasaran demonstran. Massa yang berhasil masuk, sebagian melakukan perusakan. Pot-pot tanaman dirusak, tanah-tanah berserakan di lantai. 

Di tengah tensi yang makin panas, DPRD Pati  langsung menggelar rapat paripurna. Hasilnya: Pansus Hak Angket resmi dibentuk. “Bupati melanggar janji sumpahnya. Kebijakan yang diambil bikin kegaduhan,” tegas Joni Kurnianto dari Fraksi Demokrat.

Fraksi PKS lewat Narso menyoroti polemik pengisian jabatan Direktur RSUD Soewondo dan pergeseran anggaran 2025. PKB lewat Mahdun mengingatkan agar pemerintah hati-hati mengambil kebijakan. Dari Gerindra, Yeti menekankan pentingnya transparansi.

Sementara itu, Fraksi PKB melalui Mahdun menyoroti kebijakan kenaikan PBB yang meskipun akhirnya dibatalkan, telah memicu keresahan masyarakat. “Proses penetapan kenaikan PBB itu menimbulkan kegaduhan. Pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan,” jelas Mahdun.

Baca juga : Pemerintah Gercep Aliri Listrik Di 10.068 Dusun

Ketua DPRD Pati Ali Badrudi, yang memimpin rapat paripurna, akhirnya mengetok palu persetujuan pembentukan Pansus Hak Angket. “Pansus ini akan mengusut kebijakan Bupati Pati secara menyeluruh,” tegas Ali.

Dengan terbentuknya Pansus Hak Angket, DPRD Pati akan memulai proses investigasi yang dapat berujung pada pemakzulan kepala daerah sesuai mekanisme perundang-undangan.

Bupati Tolak Mundur

Meskipun gelombang protes membesar, Bupati Sudewo tak bergeming. Dia menolak menanggalkan jabatan yang baru beberapa bulan di dudukinya.

“Saya dipilih rakyat secara konstitusional dan demokratis, jadi tidak bisa saya berhenti hanya karena tuntutan itu. Semua ada mekanismenya,” tegas Sudewo. 

Namun, Sudewo menghormati langkah DPRD Pati yang menggunakan hak angket. “Itu kan hak DPRD, jadi saya menghormati hak angket tersebut, termasuk paripurna yang digelar,” imbuh politisi Gerindra itu. 

Baca juga : Disdik DKI Didorong Data Ulang Anak Putus Sekolah

Sudewo menyebut aksi unjuk rasa hari ini sebagai pembelajaran bagi dirinya dan masyarakat Pati. “Ini pembelajaran bagi seluruh masyarakat Pati untuk menjaga soliditas dan kekompakan, jangan sampai terprovokasi siapapun. Pati ini milik bersama, yang harus menjaganya adalah warga Pati sendiri,” pungkasnya. 

Diketahui, protes warga awalnya disebabkan oleh kebijakan Sudewo menaikan PBB hingga 250 persen sebenarnya sudah berlangsung sejak awal bulan. Aksi penolakan makin besar setelah video Sudewo viral. 

Dalam video itu, politisi dari Partai Gerindra itu justru menantang warga untuk berunjukrasa. Sudewo mengaku tidak takut dan tidak akan membatalkan kebijakannya meskipun warga yang protes mencapai 50 dribu.

Tantangan ini memicu kemarahan warga. Posko relawan langsung didirikan di depan kantor bupati. Para warga rame-rame menyumbang berbagai kebutuhan untuk para demonstran. Mulai dari buah-buahan seperti pisang, roti, hingga air mineral. Bahkan dus-dus berisi air mineral bertumpuk-tumpuk di sepanjang jalan kantor bupati. Para demonstran mengancam akan tetap berunjuk rasa sampai Sudewo mundur.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.