Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Sebelumnya
Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyatakan, kesepakatan ini tertuang lewat daftar inventarisir masalah (DIM) RUU Haji yang dikirim Pemerintah ke DPR. Ada perubahan pada semua kata badan dalam RUU Haji dan Umrah diganti dengan kata kementerian.
"Saya kira catatannya begini, setiap frasa badan nanti menjadi kementerian, supaya jangan bolak-balik ya kita. Kami senang saja, memang itu juga usulan kami," kata Marwan.
Perwakilan Pemerintah, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menyatakan ada penambahan Pasal 21-23 dalam revisi UU Haji. Isinya pembentukan kementerian khusus urusan haji dan umrah.
Pasal 23 akan menegaskan kedudukan Kementerian baru tersebut sebagai institusi yang menyelenggarakan sub urusan Pemerintahan haji dan umrah dalam lingkup bidang agama.
Baca juga : BP Haji Siap Bertransformasi Jadi Kementerian Haji dan Umrah
Ketua Panja RUU Haji Singgih Januratmoko langsung setuju dengan kesepakatan ini. "Kita setuju, Pak. Untuk (Pasal) 23 satu irama," timpalnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengamini rencana perubahan BP Haji jadi Kementerian. "Ada rencana seperti itu. Karena dibutuhkan setingkat menteri untuk koordinasi dengan pihak Arab Saudi," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Prasetyo menegaskan, pembentukan Kementerian Haji murni usulan Pemerintah. Ini hasil evaluasi pelaksanaan ibadah haji selama ini. "Ada kebutuhan kita meningkatkan kelembagaan dari badan," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji KH. Mochamad Irfan Yusuf membenarkan, BP Haji akan resmi jadi Kementerian usai disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (26/8/2025) nanti.
Baca juga : PTPN IV PalmCo Dukung PSSI Gelar Turnamen Sepakbola Piala Kemerdekaan 2025
Meskipun BP Haji tak hadir dalam Rapat Panja bareng DPR, pihaknya tetap memberikan masukan melalui tim teknis haji Pemerintah.
"Ada kesepakatan, tetapi belum disahkan. Pengesahannya di Rapat Paripurna. Kita tunggu, Selasa nanti ada Paripurna DPR, di situ akan muncul kejelasan," kata Gus Irfan dalam keterangannya, Sabtu (23/8/2025).
Cucu pendiri NU Hadratussyaikh Hasyim Asy'arie ini menilai, BP Haji jadi Kementerian akan memudahkan koordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi.
"Lebih leluasa kita melangkah. Tapi kalai istilah pesantren, kami sami'na wa atho'na, diperintah sebagai kementerian siap, dijadikan tetep badan pun siap," ujar Waketum Gerindra ini.
Baca juga : ISI Dukung Kementerian ATR/BPN Kawal Tata Ruang
Jika nanti disahkan menjadi kementerian, pihaknya bersyukur. Namun, ini menjadi amanah besar dan kepercayaan dari Presiden Prabowo serta rakyat melalui DPR. "Tentu harus kami balas dengan pelayanan terbaik bagi jamaah haji," ujarnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
