Dukung Kementerian Haji dan Umrah, LDII Dorong Gus Irfan Transformasi Pelayanan

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII) menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan penuh kepada KH Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan untuk mengemban amanah sebagai Menteri Haji dan Umrah, werta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri.

Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso menilai, Gus Irfan memiliki kapasitas, integritas, serta pengalaman keagamaan yang mumpuni.

Dia dikenal memiliki rekam jejak yang baik di dunia pesantren, sekaligus berkomitmen tinggi terhadap pelayanan umat.

Menurutnya, penyelenggaraan ibadah haji membutuhkan pemimpin yang bukan hanya memahami manajemen pelayanan, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual dan kepedulian terhadap jamaah.

Selain itu, dia menilai, Dahnil Anzar Simanjuntak juga sosok yang mumpuni dalam perubahan tata kelola haji nasional.

Baca juga : Program MBG, Keberlanjutan, Infrastruktur Dan Transportasi Yang Berkeselamatan

"Kami yakin beliau bisa menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji yang transparan, efisien, dan penuh kebarokahan,” ujar KH Chriswanto Santoso dalam keterangan persnya pada Selasa (10/9/2025).

DPP LDII berharap, penyelenggaraan haji semakin berorientasi pada peningkatan kualitas layanan, transparansi anggaran, dan kepuasan jamaah.

Diingatkannya, haji adalah ibadah akbar umat Islam. Penyelenggaraannya harus menghadirkan ketenangan, kenyamanan, serta pengalaman spiritual yang mendalam.

"Kami percaya Gus Irfan dan Bang Dahnil mampu mewujudkan itu. Kami menitipkan harapan besar pada jajaran Kementrian Haji dan Umroh RI ini, " tegas Chriswanto.

Menurutnya, pelayanan terhadap jamaah haji harus ditempatkan sebagai prioritas utama.

Baca juga : Peluang dan Tantangan Transformasi Perpustakaan Digital

"Haji bukan hanya perjalanan ibadah, tapi juga perjalanan spiritual yang menjadi kenangan seumur hidup. Karena itu, negara harus menjamin keselamatan, kenyamanan, kesehatan, serta kepuasan jamaah dalam setiap tahap pelaksanaan,” ujar KH Chriswanto.

LDII menurut KH Chriswanto telah menitipkan 10 poin pembenahan layanan, beberapa di antaranya adalah pelayanan terbaik bagi seluruh jamaah tanpa diskriminasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana serta fasilitas.

Efisiensi biaya tanpa mengurangi kualitas layanan. Perhatian terhadap kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan jemaah sebagai prioritas dan peningkatan pengalaman spiritual, agar jamaah pulang membawa predikat haji mabrur.

LDII berharap pemerintah terus meningkatkan inovasi layanan, mulai dari sistem digitalisasi, edukasi manasik, hingga penguatan tenaga pendamping di lapangan.

"Dengan begitu, jamaah haji Indonesia bisa lebih fokus dalam beribadah. Salah satu yang paling penting adalah memperpendek antrean haji," tambah KH Chriswanto.

Baca juga : KPI Tekankan Pemenuhan TKDN dan Transparansi Pengadaan

LDII juga menegaskan komitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam menyukseskan program-program keagamaan, khususnya dalam bidang haji dan umrah.

Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat ikhtiar bangsa Indonesia dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.