Himalo: Pengendalian Kerusuhan Bukan Hal Mudah, Polri Perlu Diapresiasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Pasca-demonstrasi besar yang berujung kerusuhan akhir Agustus lalu, desakan agar institusi Polri melakukan reformasi internal kian menguat. Ketua Himpunan Masyarakat Lombok (Himalo), Karman BM, menilai desakan reformasi Polri bentuk kepedulian dan kecintaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Menurutnya, reformasi memang perlu diarahkan untuk meningkatkan kinerja. “Saya sepakat jika reformasi diarahkan pada kinerja dan profesionalisme,” tegas Karman, seperti keterangan yang diterima redaksi, Minggu (14/9/2025).

Namun, ia menolak gagasan agar Polri kembali ditempatkan di bawah kementerian. “Posisi Polri sekarang yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden itu ideal. Dengan begitu, independensi Polri tetap bisa dijaga,” tambahnya.

Baca juga : Pemanfaatan Bantuan Buku dari Perpusnas Perkuat Literasi Masyarakat

Karman menegaskan, wacana pergantian pucuk pimpinan Polri maupun reposisi kelembagaan jangan sampai lahir dari euforia politik pasca-kerusuhan. Menurutnya, yang lebih penting saat ini adalah bagaimana memperkuat sistem pengendalian aksi massa agar kejadian serupa tidak terulang.

Dia menegaskan, kalau setiap kerusuhan langsung dikaitkan dengan pergantian Kapolri, itu tidak adil. “Yang dibutuhkan sekarang adalah introspeksi bersama, memperbaiki sistem, dan memastikan Polri tetap kuat serta independen dalam menjalankan tugasnya," ujarnya.

Karman menekankan, kerusuhan yang pecah saat demonstrasi akhir Agustus lalu tidak berlangsung lama, meski sempat menimbulkan kerusakan fasilitas publik. Menurutnya, situasi di Indonesia masih jauh lebih terkendali jika dibandingkan dengan kasus di Nepal beberapa waktu lalu.

Baca juga : Rumah Susun Jadi Solusi Penuhi Kebutuhan Hunian Layak Di Jakarta

“Kalau kita bandingkan dengan Nepal, kondisinya sangat berbeda. Di sana kerusuhan menjadi brutal, berkepanjangan, bahkan menjatuhkan perdana menteri dan menelan banyak korban jiwa. Indonesia berhasil menghindari skenario terburuk itu,” terangnya.

Soal terbakarnya sejumlah fasilitas umum, Karman menolak anggapan bahwa hal itu terjadi karena pembiaran aparat kepolisian. Ia menilai, langkah aparat lebih sebagai strategi pengendalian di tengah situasi sulit. Justru Polri perlu diapreasi dengan kerja cepatnya mengatasi siatuasi menjadi kondusif kembali.

“Jangan buru-buru menilai itu kelalaian polisi. Dalam kondisi massa yang begitu besar, kadang aparat harus mengambil strategi tertentu agar emosi demonstran tidak semakin tersulut. Itu bagian dari taktik meredam, bukan pembiaran," tandasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.