Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Pendiri Haidar Alwi Care, Haidar Alwi menegaskan, soliditas TNI dan Polri adalah kunci bagi tegaknya supremasi sipil dan kemajuan Indonesia. Ia menilai, keseimbangan kekuasaan hanya akan kokoh bila kedua institusi keamanan itu bekerja dalam satu visi hukum di bawah kendali sipil.
“Supremasi sipil bukan konsep akademik, melainkan sistem moral yang memastikan kekuasaan tidak pernah lebih tinggi dari keadilan,” kata Haidar Alwi, dalam keterangannya, Rabu (8/10/2025).
Haidar menegaskan, hanya ada di negara terbelakang alat keamanannya saling mengukur pengaruh. “Supremasi sipil tegak hanya jika kekuatan keras tunduk pada hukum, dan hukum dijalankan dengan hati nurani. TNI dan Polri adalah dua sayap negara, dan bangsa ini akan terbang tinggi hanya jika keduanya mengepakkan sayap ke arah yang sama,” lanjutnya.
Baca juga : Andy Sommeng: Bioetanol Jadi Jalan Indonesia Wujudkan Kedaulatan Energi
Ia menilai, reformasi keamanan akan kehilangan makna jika TNI dan Polri tidak berjalan dalam satu visi kebangsaan.
“Kolaborasi bukan sekadar koordinasi administratif, tetapi kesepahaman moral tentang peran negara dalam melindungi rakyat,” tegasnya.
Bagi Haidar Alwi, kerja sama ini bukan sekadar dokumen formal, tetapi bukti bahwa paradigma baru telah tumbuh di tubuh aparat, dari rivalitas menuju kemitraan.
Baca juga : Ekosistem Pembelajaran Digital ASN, Kunci Indonesia Maju
“Kolaborasi bukan simbol seremoni, tapi tanda bahwa aparat sudah dewasa dalam demokrasi. Supremasi sipil bukan menurunkan wibawa aparat, tapi mengangkat martabat hukum agar lebih tinggi dari semua pangkat dan jabatan,” ujarnya.
Meski kolaborasi telah tumbuh, Haidar Alwi menilai masih ada sisa budaya lama berupa ego sektoral dan rivalitas lembaga. Ia menilai, rivalitas semacam ini tidak selalu terlihat, tetapi terasa dalam kebijakan, komunikasi, dan perebutan legitimasi di ruang publik.
Menurut pendiri Haidar Alwi Institute itu, hal ini bukan karena kinerja buruk, melainkan kurangnya integrasi kepemimpinan dan komunikasi publik yang terpadu. Ia menekankan perlunya penguatan fungsi Kemenko Polkam sebagai ruang moral negara. Bukan sekadar forum koordinasi, melainkan wadah bagi aparat untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan etika di hadapan hukum.
Baca juga : Haidar Alwi: BUMN Harus Jadi Penopang Kedaulatan Rakyat
“Pengawasan sipil bukan bentuk ketidakpercayaan, tetapi mekanisme agar kekuasaan tidak keluar dari kendali moral dan hukum,” pungkas Haidar.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
