Akademisi Sumsel Kompak Sebut Program Listrik Desa Menteri Bahlil Pro Rakyat

RM.id  Rakyat Merdeka - Akademisi di Sumatera Selatan (Sumsel) kompak menilai kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, terkait listrik desa sebagai langkah yang menekankan energi berkeadilan dan kemandirian, sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Sriwijaya (Unsri), Dr. Andries Lionardo, menyebut program listrik desa sebagai simbol keberpihakan Pemerintah terhadap masyarakat kecil.

“Kebijakan listrik desa ini sangat baik dan sangat pro-desa. Di era teknologi informasi, big data, dan digitalisasi saat ini, tanpa aliran listrik, energi di desa tidak akan berkembang,” ujar Andries dalam diskusi kebijakan energi di Palembang, Selasa (21/10/2025).

Dia menilai, ketersediaan listrik yang merata membuka peluang besar untuk peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan di pedesaan.

Di Sumsel terdapat 11 desa yang menjadi bagian dari total 1.285 lokasi Program Listrik Desa (Lisdes) pada Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2025. Dari 11 desa tersebut, 7 berada di wilayah Musi Banyuasin, yaitu Desa Bandar Jaya, Epil Barat, Kepayang, Mangsang, Muara Merang, Pangkalan Bulian, dan Sako Suban.

Baca juga : Ratusan Suporter Persita Kompak Serukan Damai Dan Doa Bareng

“Tanpa listrik, administrasi desa berbasis teknologi tidak akan berjalan. Infrastruktur desa juga sulit berkembang. Lihat saja jalan desa dan gedung sekolah, semua membutuhkan listrik yang kuat dan pencahayaan yang memadai agar anak-anak bisa belajar dengan baik dan menjaga kesehatan mata,” jelasnya.

Menurut Andries, efek domino dari program listrik desa sudah tampak dari meningkatnya lapangan kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat. Banyak desa kini mulai membentuk koperasi energi dan usaha rumahan berbasis listrik.

“Kebijakan ini bukan hanya proyek infrastruktur, tapi alat pemberdayaan masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Pakar Energi Unsri, M. Taufik Toha, menjelaskan secara teknis capaian elektrifikasi nasional sudah mendekati sempurna. Pemerintah, melalui Kementerian ESDM, didorong untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut.

“Listrik desa kini sudah bagus, dengan capaian 99 persen secara nasional. Rasio rumah tangga yang terlistriki juga mencapai 91 persen,” kata Taufik.

Baca juga : Akademisi Dukung Jasa Raharja Sebagai Penyelenggara Program Asuransi Sosial

Dia mendorong Pemerintah menggunakan energi terbarukan untuk mengaliri listrik di desa dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Energi baru terbarukan dapat disesuaikan dengan karakteristik sumber energi di masing-masing daerah.

“Panel surya lebih memungkinkan digunakan karena Indonesia berada di wilayah tropis, dengan sinar matahari sepanjang tahun. Energi tersebut bisa disimpan di baterai untuk digunakan malam hari. Ini paling efisien untuk desa di hutan atau daerah terpencil,” jelasnya.

Dengan capaian tersebut, kebijakan listrik desa dinilai Taufik berhasil menjadi tonggak menuju swasembada energi nasional. Pemerintah tidak hanya menargetkan pemerataan akses listrik, tetapi juga menciptakan keadilan energi yang dapat menggerakkan ekonomi rakyat dari desa hingga kota.

Sementara itu, Ekonom Unsri, Dr. M. Subardin, menyatakan Pemerintah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan akses energi, yang terbukti mempercepat produktivitas masyarakat desa.

“Dilihat dari elastisitas energi listrik terhadap pertumbuhan ekonomi, angkanya sangat tinggi. Setiap kenaikan konsumsi listrik 1 persen mendorong pertumbuhan PDB per kapita sebesar 1 persen. Karena hampir semua aktivitas masyarakat kini memerlukan listrik, baik industri, rumah tangga, maupun layanan publik,” papar Subardin.

Baca juga : HUT Ke-24, Partai Demokrat Gelar Dialog Rakyat

Sebelumnya, Kementerian ESDM menargetkan pembangunan infrastruktur kelistrikan di 1.285 desa hingga akhir 2025. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah bersama PLN untuk mewujudkan akses listrik merata di seluruh Indonesia pada 2030.

“Target Bapak Presiden Prabowo yang kami terjemahkan dalam kebijakan adalah penyelesaian pemerataan listrik di seluruh Indonesia pada 2029-2030,” kata Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, Jumat, (17/10/2025).

Menurut Menteri Bahlil, sesuai arahan Presiden Prabowo, sebanyak 5.758 desa dan 4.310 dusun ditargetkan segera bebas dari kegelapan. Dia memastikan program ini akan terus dipercepat agar seluruh rakyat dapat menikmati manfaat listrik secara merata untuk meningkatkan kualitas hidup.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.