Dark/Light Mode

Menjaga Kualitas Makanan dari Dapur SPPG untuk Kelancaran Program MBG

Rabu, 12 November 2025 22:58 WIB
Ilustrasi Makan Bergizi Gratis (Gambar dibuat dengan AI, Dok. Pribadi)
Ilustrasi Makan Bergizi Gratis (Gambar dibuat dengan AI, Dok. Pribadi)

Beberapa waktu lalu, di sejumlah daerah, misalnya di Kabupaten Bandung Barat (KBB), dihebohkan dengan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan penyebab bermacam-macam. Akibat keracunan ini, tidak hanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditutup sementara, namun juga sempat menimbukan trauma di kalangan siswa untuk memakan menu MBG. Mengacu pada pribahasa yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia: "Nila setitik merusak susu sebelanga". Satu kesalahan kecil dapat menodai atau merusak seluruh kebaikan atau citra yang sudah ada.

Dari sisi persentase, sebenarnya tidak banyak SPPG yang memiliki masalah dengan keracunan. Namun, jika dikaitkan dengan pribahasa tadi, beberapa kasus keracunan MBG di sejumlah daerah di Indonesia, secara tidak langsung dapat merusak citra MBG secara keseluruhan.

Tujuan MBG ini sangat mulia, karena akan membantu para siswa yang kurang mampu untuk mengkonsumsi makanan bergizi yang selama ini kurang mereka rasakan. Dengan adanya program MBG, pemerintah berharap dapat meningkatkan gizi para siswa mulai dari tingkat SD hingga SMA di seluruh Indonesia. Dengan meningkatnya gizi para siswa, diharapkan dapat menurunkan tingkat stunting dalam masyarakat Indonesia.

Ada beberapa langkah yang perlu dipersiapkan SPPG untuk menghindari keracunan MBG: Pertama, memberikan pelatihan kepada orang-orang yang direkrut untuk bekerja di SPPG. Pelatihan itu bisa saja dilakukan selama 1 minggu atau 2 minggu sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Pelatihan ini dapat berupa pelatihan membersihkan sayur-sayur yang akan disediakan untuk MBG, memasak, memberihkan tempat makanan, hingga sampai proses akhir penyediaan makanan. Jika mereka yang bekerja di SPPG sudah diberi pelatihan dan dalam proses mereka bekerja masih saja ditemukan hal-hal yang tidak dinginkan, maka pelu adanya evaluasi untuk menemukan di mana kesalahan itu terjadi dan mencari Solusi yang tepat untuk mengatasinya.

Baca juga : Mendagri: ASN Tangguh Kunci Ketahanan dan Keberlangsungan Negara

Kedua, setiap pegawai SPPG harus bekerja sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Jadi, jika mereka bekerja tidak sesuai dengan SOP nya, maka harus diberi sanksi. Jika mereka bekerja sesuai dengan SOP nya, maka perlu diberi penghargaan agar mereka motivasi kerja mereka meningkat dan mereka selalu menjaga kualitas pekerjaannya. Sanksi dapat dimulai dari peringatan hingga ke pemutusan hubungan kerja. 

Ketiga, setiap orang yang bekerja di SPPG harus diberi jobdesk-nya yang sudah diatur sebelumya. Tujuannya agar memberikan kemudahan bagi pengawas untuk memantau jika ada ditemukan kesalahan-kesalahan dalam proses bekerja.

Keempat, perlu adanya pengawasan dalam proses pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai SPPG. Pengawasan perlu dilakukan pada proses pembelian, kualitas air yang digunakan, pembersihan makanan sebelum dimasak, pemasakan dan proses penempatan makanan dalam tempat makanan yang disediakan. Tempat makan stainless untuk MBG haruslah dibersihkan dengan sebersih-bersihnya agar makanan yang di tempatkan di dalamnya tidak terkontaminasi dengan kuman-kuman yang dapat menyebabkan makanan yang disediakan tidak layak untuk dimakan oleh para siswa.

MBG adalah program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program unggulan ini tidak ada di era presiden-presiden sebelumnya. Untuk itu, bagi SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia agar dapat bekerja semaksimal mungkin untuk menyediakan makaan terbaik bagi anak-anak bangsa. Jika SPPG dapat menyediakan makanan dengan kualitas tinggi dan dapat terjamin keamanannya ketika dimakan, maka citra pemerintah juga akan semakin bagus di mata masyarakat. Jika sebaliknya, maka citra pemerintah di masyarakat juga akan menjadi menurun.

Baca juga : Kapolri Dan Mbak Titiek Tinjau SPPG Polri Dukung Program MBG

Dalam satu sekolah, tidak semua siswa berasal dari keluarga yang kurang mampu dari segi ekonomi, dan yang menjadi sasaran utama program MBG, tapi ada juga sebagian para siswa beberapa sekolah yang datang dari kalangan keluarga yang mampu secara ekonomi. Bagi siswa-siswa yang mampu secara ekonomi, makanan yang disediakan oleh SPPG sudah tidak asing lagi bagi mereka, karena makanan serupa dapat mereka jumpai di rumah mereka masing-masing. Meskipun demikian, suasana makan bersama dalam satu kelas dan satu sekolah adalah merupakan hari yang membahagiakan bagi mereka. Bukan karena makanan yang disediakan oleh SPPG sudah familiar bagi mereka, tapi semangat makan bersama akan meningkatkan nilai persaudaraan di antara mereka.

Bagi siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, makanan yang disediakan oleh dapur SPPG merupan makanan menarik bagi mereka dan bahkan sangat mereka tunggu-tunggu kehadirannya. Tidak hanya itu, semangat mereka untuk masuk sekolah dan belajar dengan baik juga semakin tinggi, karena didorong oleh kehadiran MBG pada saat jam makan siang dan makan secara bersama dapat menambah keakraban di antara mereka. Oleh karena itu dapat kita katakan bahwa MBG tidak hanya sekedar memberi makan bergizi gratis, tapi juga mendorong semangat belajar bagi para siswa. Oleh karena itu, dapur SPPG perlu menyediakan makanan terbaik bagi para siswa, agara tujuan akhir yang ingin dicapai pemerintah terhadap pelaksanaan MBG ini dapat terwujud dengan baik.

Sudah tidak bisa dipungkiri lagi, program MBG bukan saja dapat meningkatkan gizi para siswa di seluruh Indonesia, tapi juga akan meningkatkan serapan tenaga kerja yang begitu besar di SPPG. Program MBG memberikan peluang bagi masyarakat sekitar SPPG untuk bekerja di SPPG. Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan jumlah SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia  berjumalah 7.477 unit. Jumlah ini menyebar ke 38 provinsi, 509 kabupaten dan 7.022 kecamatan (dikutip dari laman bgn.go.id., 8 September 2025). Jika dalam satu SPPG saja memperkerjakan 50 orang, maka akan menyerap tenaga kerja sebanyak 373.850 orang.

Perlu juga diingat bahwa tidak semua orang yang bekerja di SPPG itu dulunya mereka pengangguran, tapi ada kemungkinan juga mereka bekerja di sektor-sektor lain misalnya pertanian, perikanan, jasa dan lain-lain. Jika dulunya mereka bekerja di sektor-sektor lain itu diyakini tidak mendapatkan penghasilan yang layak, bisa saja mereka merubah profesinya sebagai pekerja di SPPG. Jika hal itu terjadi, maka perlu juga diwaspadai bahwa adanya SPPG di satu sisi dapat mengurangi pengangguran, namun di sisi lain dapat juga pengurangan tenaga kerja di sektor-sektor lain yang mereka tinggalkan. Padahal sektor lain seperti pertanian, perikanan, dan lain-lain juga secara lansung mendukung suksesnya MBG.

Baca juga : PGN Perluas Pemanfaatan CNG Untuk Ketahanan Energi Nasional

Dalam merekrut tenaga kerja untuk SPPG haruslah berpegang pada prinsip pemeretaan. Jika dalam SPPG itu menaungi 5 kelurahan atau desa, maka perekrutan pekerja di SPPG itu haruslah memperhatikan keterwakilan dari setiap kelurahan atau desa itu sendiri, agar prinsip pemerataan dan keadilan juga terpenuhi dalam satuan unit SPPG dan tidak menimbulkan kecemburuan dalam masyarakat. Tidak hanya itu, dampak limbah SPPG juga perlu diperhatikan, jangan sampai limbah dari SPPG dapat merusak lingkungan sekitarnya.

M. Ikhsan Tanggok
M. Ikhsan Tanggok
Guru Besar Antropologi Agama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.