Gubernur Banten Ambil Langkah Aktif Dan Solutif

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah mengagendakan pertemuan dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terkait polemik rencana penutupan jalan Serpong-Parung. Pasalnya, rencana penutupan ruas jalan tersebut mendapat banyak penolakan masyarakat.

Gubernur Banten, Andra Soni mengatakan, pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan BRIN, untuk membahas rencana penutupan jalan Serpong-Parung. Menurutnya, Pemprov Banten akan mengundang Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) dan perwakilan masyarakat, dalam pertemuan tersebut. 

“Insya Allah, tanggal 18 November 2025, saya mengundang BRIN, masyarakat, dan Pemkot Tangerang Selatan. Soal lokasi pertemuan, akan kami kabarkan lebih lanjut,” ujar Andra dalam keterangannya, Selasa (11/11/2025). 

Diketahui, rencana penutupan jalan Serpong-Parung secara permanen oleh BRIN, menuai polemik dan penolakan dari warga. Sebab, ruas jalan itu menjadi akses utama masyarakat. 

Baca juga : BTN Pede Dana SAL Terserap 100 Persen

Sementara, Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko menjelaskan, pihaknya akan membangunan laboratorium baru untuk mendukung pengembangan teknologi nuklir pada tahun 2026. Laboratorium yang akan dibangun adalah laboratorium reaktor dan laboratorium siklotron. 

Handoko menyebut pembangunan dua laboratorium itu akan meningkatkan aktivitas dan tingkat risiko di Kawasan BRIN. Sebab itu, penutupan jalan atau pengalihan akses lalu lintas menjadi langkah penting dalam memperkuat keamanan, keselamatan, serta kelancaran operasional fasilitas teknologi dan nuklir. 

“Pengalihan jalan sangat penting untuk memastikan integrasi kawasan dan mencegah risiko akses ilegal yang dapat membahayakan fasilitas vital negara (BRIN). Sosialisasi kepada masyarakat akan dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat kota hingga kelurahan,” ujar Handoko dalam keterangan tertulis, Selasa (14/10/2025). 

Melanjutkan keterangannya, Andra menjelaskan, ruas jalan yang hendak ditutup BRIN, merupakan milik Provinsi Banten. Sebab itu, kewenangan penutupan ruas jalan tersebut ada di Pemprov Banten, bukan di tangan BRIN. 

Baca juga : Bidik Pertumbuhan 6-8 Persen, Pemerintah Matangkan Jurus Sumitronomics

“Karena itu jalan provinsi, kewenangannya ada di Pemprov. Jadi, selama gubernur belum (menutup), jalan itu harus dapat digunakan,” tegasnya. 

Terpisah, kuasa hukum warga, Suhendar mengatakan, kehadiran Gubernur Banten dalam polemik penutupan jalan, merupakan momentum untuk menunjukkan keberpihakan Pemerintah kepada masyarakat. Terlebih, berdasarkan aturan yang ada dan berlaku, jalan itu berstatus sebagai aset Pemprov Banten. 

“Sebagai lembaga negara, BRIN tidak boleh bersikap arogan, sewenang-wenang terhadap aset milik Pemprov Banten. Lembaga negara tidak boleh merampas hak ruang hidup masyarakat,” tegasnya. 

Menurut dia, jika jalan itu benar-benar ditutup dan dialihkan, ratusan Usaha Mikro Kecil, dan Menegah (UMKM) yang ada di sepanjang jalan itu terancam gulung tikar. “Ini yang dinilai warga sebagai bentuk arogansi. Ada sekitar 150 gerai UMKM, yang kalau jalannya ditutup permanen, pasti warungnya bakal tutup juga,” tandasnya. 

Baca juga : Jangan Sampai Jakarta Darurat Senpi Rakitan

Sebelumnya, puluhan orang dari paguyuban warga Setu Muncul menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangsel, Banten, Kamis (6/11/2025). Aksi tersebut dipicu oleh kekecewaan warga terhadap polemik penutupan jalan Serpong-Parung yang tak kunjung usai. 

Padahal, DPRD Tangsel telah berjanji pada 13 Oktober 2025, untuk mengembalikan fungsi jalan tersebut menjadi jalan provinsi. Namun, DPRD Tangsel tidak memberikan kejelasan terkait tindak lanjut, seperti yang telah dijanjikan. [OSP]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.