Nusron Gaspol Digitalisasi BPN, Ogah Dirujak Netizen Karena Pungli Dan Lambat

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa transformasi layanan pertanahan harus dilakukan sejalan dengan perubahan perilaku masyarakat. Transformasi ini dinilai krusial mengingat porsi pelayanan publik mencapai 75 persen hingga 80 persen dari keseluruhan pekerjaan Kementerian ATR/BPN.

Di hadapan jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Bali, Rabu (26/11/2025), Menteri Nusron mengingatkan bahwa ada dua isu utama pelayanan publik yang terus disoroti. Isu tersebut adalah proses yang memakan waktu lama dan praktik pungutan liar atau pungli.

"Ini harus ditangani melalui perubahan mindset sekaligus perbaikan sistem" kata Nusron. "Ekspektasi masyarakat sekarang berbeda. Mereka ingin dilayani cepat dan bersih,” tegasnya.

Baca juga : Revitalisasi Sekolah 2026 Dipermudah Lewat Pengajuan Daring

Menurut Nusron, mayoritas pemohon layanan pertanahan ke depan adalah generasi yang tumbuh dengan budaya digital. Generasi ini sangat kritis terhadap ketentuan maupun pelayanan publik, tidak lagi menoleransi praktik percepatan berbayar, dan mudah menyuarakan keluhan di media sosial. Perubahan perilaku inilah yang wajib direspons melalui transformasi menyeluruh.

Perubahan layanan, lanjut Nusron, harus dimulai dari penataan sistem dan sumber daya manusia (SDM). Pada konteks sistem, ia menekankan penyederhanaan proses bisnis, penguatan akuntabilitas, dan digitalisasi layanan.

"Proses yang ada hari ini tidak salah, tapi untuk kondisi sekarang, sudah tidak relevan," ungkapnya. Ia menyebut digitalisasi sebagai kunci untuk mengurangi potensi pungli dengan meminimalkan tatap muka.

Baca juga : Prabowo Gas Digitalisasi Pendidikan, Target 1 Juta Panel Tahun Depan

Saat ini, layanan Hak Tanggungan (HT) dan Roya telah berjalan secara elektronik. Menteri Nusron menyebut target selanjutnya adalah layanan peralihan hak secara elektronik untuk semakin meningkatkan transparansi dan kecepatan.

Kementerian ATR/BPN mencatat sekitar empat persen dari total tujuh juta berkas layanan per tahun dikeluarkan oleh Provinsi Bali. Oleh sebab itu, fungsi SDM memegang peran krusial. Nusron berpesan agar jajarannya bukan hanya memiliki kapasitas dan kapabilitas, namun juga integritas yang kuat.

Ia meminta seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan, sebab dunia pelayanan bergerak sangat dinamis. “Kalau tidak berubah dan tidak meningkatkan kualitas diri, kita akan digulung oleh zaman,” tegasnya.

Baca juga : Nadiem: Ini Masa Sulit Buat Saya

Dengan penataan sistem dan SDM, ia berharap jajaran Kanwil BPN Provinsi Bali dapat memberikan pelayanan pertanahan yang cepat, bersih, transparan, dan sesuai ekspektasi masyarakat masa kini.

Kegiatan pembinaan ini diawali laporan kinerja dari Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, I Made Daging. Turut hadir menyimak arahan Menteri Nusron, para Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Bali. Menteri Nusron hadir didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.