RM.id Rakyat Merdeka - BACenter menggelar forum strategis bertajuk “Mewujudkan Koperasi sebagai Sokoguru yang Sehat, Kuat, Mandiri, dan Terpercaya dalam Perekonomian Nasional”.
Forum ini mempertemukan tokoh koperasi, regulator, dan para pemangku kebijakan untuk membedah masa depan koperasi Indonesia di tengah tekanan regulasi dan ketatnya persaingan ekonomi.
Ketua Forum Koperasi Indonesia, Andi Arslan Djunaidi, membuka diskusi dengan pemaparan kondisi riil koperasi di Tanah Air. Ia menilai keberpihakan negara terhadap koperasi masih lemah.
Baca juga : Strategi Baru Lazada: Brand Jadi Pusat Percepatan Ekonomi Digital
“Dalam 52 tahun saya menjadi anggota koperasi, masalah terbesar bukan soal daya saing, tapi regulasi. Negara tidak hadir di koperasi,” ujarnya, Selasa (2/12/2025).
Andi mencontohkan layanan mobile banking koperasi yang sudah mereka kembangkan mandiri, tetapi justru diminta ditutup bertahap. “Kami merasa negara lebih memihak perbankan daripada koperasi,” tegasnya.
Pendiri BACenter, Burhanudin Abdullah, memperkuat pernyataan tersebut. Ia menyebut ada 17 regulasi yang secara langsung membatasi ruang gerak koperasi.
“Semua aturan yang mengekang ini harus dibongkar kalau kita mau koperasi maju,” katanya.
Baca juga : Mensos: Data, Asrama, dan Cinta Jadi Fondasi Sekolah Rakyat
Di sesi puncak, Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono memaparkan arah kebijakan nasional untuk mengembalikan koperasi sebagai pilar utama ekonomi rakyat. Ia menegaskan bahwa simpan pinjam koperasi adalah mekanisme bertahan masyarakat di tengah derasnya ekonomi pasar bebas.
“Ada pihak-pihak yang tidak ingin koperasi besar. Padahal, Presiden mengamanatkan agar koperasi kembali punya peran besar dalam perekonomian,” ujar Ferry.
Ia menyampaikan visi Presiden untuk mengembalikan desa sebagai pelaku ekonomi. Salah satu langkahnya lewat pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang kini berjumlah 82.000 unit.
Tantangannya, kata Ferry, masih besar: listrik terbatas, akses internet minim, dan problem infrastruktur wilayah pesisir.
Baca juga : Wamenkop: Penguatan SDM Kopdes Merah Putih Jadi Motor Penggerak Ekonomi Lokal
Ke depan, setiap koperasi desa diwajibkan memiliki unit usaha strategis seperti gerai sembako, apotek, pergudangan, simpan pinjam, hingga kendaraan logistik.
“Target Presiden, pada Maret 2026, sebanyak 80.000 bangunan fisik KDKMP harus selesai dan beroperasi. Program ini diharapkan menyerap 2 juta tenaga kerja,” jelas Ferry.
Forum ditutup dengan dialog terbuka. Para pelaku koperasi mengemukakan aspirasi langsung dari lapangan.
BAcenter menegaskan komitmennya untuk terus menjadi ruang konsolidasi gagasan agar koperasi benar-benar kembali menjadi sokoguru perekonomian nasional yang berpihak kepada rakyat.
