Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan menilai langkah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang turun langsung untuk mendata kerusakan akibat bencana banjir dan longsor di tiga provinsi daerah Sumatera merupakan bagian penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial di wilayah terdampak.
Menurut Iwan, kolaborasi erat antara Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah (Pemda) menjadi faktor penentu keberhasilan penanganan bencana. Terutama pada fase pemulihan jangka menengah dan panjang.
“Menurut saya, kolaborasi Kemendagri dengan pemerintah daerah sangat krusial dan menentukan dalam menangani bencana, terutama recovery pascabencana,” kata Iwan, dalam keterangannya, Rabu (3/12/2025).
Baca juga : Misbakhun Dorong Percepatan Pemulihan Ekonomi Sumatera Pasca-Bencana
Iwan menambahkan, Mendagri memiliki peran strategis sebagai pembina pemerintah daerah. Termasuk memastikan langkah-langkah darurat berjalan sesuai aturan, menyalurkan instruksi, serta mengawal pemulihan pascabencana di bidang sosial-ekonomi, infrastruktur, dan logistik.
"Dalam konteks bencana, Mendagri memastikan kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota) menjalankan langkah-langkah darurat sesuai aturan, serta menyalurkan instruksi kepada pemda mengenai evakuasi dan logistik," ujarnya.
Ia juga menilai Mendagri perlu menetapkan skala prioritas pemulihan berdasarkan kemampuan fiskal daerah. Daerah dengan kapasitas fiskal rendah dan tingkat kerusakan paling parah harus menjadi prioritas intervensi pemerintah pusat.
Baca juga : Jaga Kesehatan Pengungsi Bencana Sumatera
"Mendagri bisa menerbitkan Instruksi Mendagri untuk penanganan bencana tertentu, misalnya bencana besar atau bencana lintas daerah. Selain itu, memastikan pemda memasukkan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD melalui dana BTT (Belanja Tidak Terduga)," kata Iwan.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) sebagai kunci percepatan pemulihan pasca-bencana banjir bandang dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera. Tito menyebut saat ini Kemendagri tengah melakukan pendataan detail kerusakan infrastruktur melalui para kepala daerah untuk memastikan penanganan yang tepat dan terukur.
Ia menekankan pemerintah pusat akan turun tangan apabila pemerintah daerah mengalami keterbatasan anggaran atau tidak mampu menangani kerusakan berskala besar secara mandiri.
Baca juga : Puskepi Apresiasi Respons Cepat Pertamina dan PLN Pulihkan Energi di Sumatera
“Kalau yang seperti bencana Sumatera ini kita serahkan kepada kepala daerah saja, wah mereka setengah mati. Kasihan rakyatnya, kasihan juga kepala daerahnya. Dia pun mungkin terdampak juga keluarganya,” ujar Tito di Kantor Kemendagri, Selasa (2/12/2025).
Tito sebelumnya juga menyampaikan bahwa para kepala daerah tidak akan dibiarkan menanggung sendiri beban bencana besar tersebut. Beberapa bupati telah mengakui bahwa penanganan kerusakan secara mandiri hampir mustahil dilakukan, seperti Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, dan Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
