Hakordia 2025, KPK Konsolidasikan PAKSI–API Perkuat Gerakan Integritas

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penguatan ekosistem integritas sebagai agenda strategis nasional melalui penyelenggaraan Temu Aksi Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas (TAPAKSIAPI) 2025 di Yogyakarta.

Forum ini menjadi momentum konsolidasi ribuan agen penggerak antikorupsi dari seluruh Indonesia untuk memperluas pendidikan dan pencegahan korupsi hingga ke akar rumput.

Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo, membuka kegiatan tersebut di Gedhong Pracimosono, Kepatihan Yogyakarta, Minggu (7/12/2025).

Ia menjelaskan, TAPAKSIAPI merupakan ruang strategis untuk memperkaya strategi pencegahan korupsi dan menguatkan jejaring penyuluhan.

Di forum inilah berbagai pengalaman, strategi, dan inisiatif pencegahan korupsi diperkaya melalui interaksi langsung, bertukar gagasan, serta merumuskan strategi penyuluhan yang adaptif.

Baca juga : Hakordia 2025: Dunia Usaha DIY Harus Jadi Motor Ekosistem Bisnis Berintegritas

"Dengan begitu, PAKSI–API dapat menanamkan pendidikan dan pencegahan korupsi jangka panjang sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa. Tahun ini menjadi penyelenggaraan kelima, yang menegaskan kuatnya komitmen publik dalam merawat budaya antikorupsi di berbagai daerah,” ungkap Ibnu.

Ia menekankan, pemupukan integritas tidak boleh berhenti pada wacana. Kolaborasi lintas daerah dan profesi disebutnya menjadi kunci mendorong perubahan nyata, sekaligus memperkuat peran PAKSI dan API sebagai perpanjangan tangan KPK dalam membangun budaya antikorupsi di masyarakat.

Sejak pertama digelar pada 2019, TAPAKSIAPI berkembang menjadi ruang berbagi praktik baik yang memperluas jejaring gerakan antikorupsi di tingkat lokal.

Pelaksanaan tahun ini yang bertepatan dengan rangkaian Hakordia 2025 dipandang KPK sebagai bukti komitmen publik yang semakin kuat dalam merawat integritas nasional.

Penguatan kompetensi penyuluh, penyediaan materi edukasi yang lebih lengkap, serta perluasan kerja sama dengan pemerintah daerah dan komunitas menjadi fokus utama untuk memastikan penyuluhan antikorupsi semakin berdampak.

Baca juga : Pramono Tegaskan Komitmen Pemprov DKI Perkuat Ekosistem Olahraga

“Penguatan SDM antikorupsi adalah bagian penting dari strategi nasional pemberantasan korupsi. KPK tidak mungkin berjalan sendiri. PAKSI dan API adalah mitra strategis dalam menanamkan integritas di masyarakat, mulai dari ruang kelas hingga instansi pemerintahan. Upaya memberantas korupsi bukan hanya soal penindakan, tetapi gerakan kolektif yang berangkat dari integritas setiap individu,” jelas Ibnu.

Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menegaskan bahwa 2025 menjadi tonggak penting bagi KPK yang kini ditetapkan sebagai center of excellence pendidikan antikorupsi. Penetapan ini membawa mandat besar untuk meningkatkan kualitas gerakan nasional.

“Setelah serangkaian pertemuan dengan kementerian terkait, mulai dari Kemendikdasmen, Kemendikti, Kemenag hingga Kemendagri, upaya KPK menunjukkan hasil. Mulai 2026, pendidikan antikorupsi diproyeksikan masuk secara resmi ke kurikulum pendidikan dasar dan menengah, sekaligus menjadi bagian Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) di perguruan tinggi negeri maupun swasta,” ungkap Wawan.

Ia menambahkan, kebutuhan tinggi akan edukasi antikorupsi menuntut KPK memperkuat kapasitas PAKSI–API agar lebih merata dan mampu menjadi ujung tombak diseminasi nilai integritas di daerah.

Sebagai bentuk apresiasi, KPK memberikan penghargaan kepada PAKSI dan API yang aktif menggerakkan inisiatif antikorupsi di wilayahnya.

Baca juga : Hari Kesehatan Nasional ke-61, DKI Perkuat Penanganan Stroke Dari Hulu Ke Hilir

Penghargaan ini menjadi simbol penguatan jejaring edukasi sekaligus dorongan profesionalisasi penyuluhan di seluruh Indonesia.

Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, menyebut bahwa penguatan PAKSI–API diarahkan untuk meningkatkan sinergi serta kapasitas penyuluh di tingkat pusat dan daerah.

Hingga Oktober 2025, terdapat 48 forum PAKSI–API yang telah difasilitasi KPK di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, menandai meluasnya jejaring penyuluh sejak program sertifikasi diluncurkan.

Meski berkembang pesat, ia mengakui tantangan masih muncul pada aspek koordinasi lintas wilayah dan penguatan kelembagaan forum di daerah. Karena itu, hasil Forum Sinergi PAKSI–API 2025 akan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah strategis.

Agenda tersebut meliputi penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan PAKSI–API 2026, pembentukan forum daerah yang lebih kuat, kolaborasi program KPK–daerah, monitoring dan evaluasi berkala, serta publikasi hasil forum secara terbuka. Langkah ini diharapkan memastikan keberlanjutan gerakan antikorupsi pada tahun-tahun berikutnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.