Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia (Puspolrindo), Yohanes Oci menilai langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membidani pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP Otsus Papua) sebagai strategi penting untuk mempercepat pembangunan di Tanah Papua.
Menurut Yohanes, lahirnya KEPP Otsus Papua tidak dapat dilepaskan dari pengalaman Tito Karnavian saat menjabat sebagai Kapolda Papua. Ia menilai, tersendatnya pembangunan di Papua selama ini disebabkan oleh ketidaksinkronan antara perencanaan pembangunan pemerintah pusat dengan karakteristik alam serta kebutuhan riil masyarakat Papua.
“KEPP Otsus Papua dirancang untuk menata ulang model pembangunan agar lebih kontekstual dan tepat sasaran. Ini bentuk konkret kehadiran negara untuk memastikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua dijalankan secara efektif,” ujar Yohanes, Rabu (17/12/2025).
Sebagai Mendagri, Tito Karnavian memiliki kewenangan strategis dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Posisi ini dinilai memungkinkan Tito memastikan percepatan pembangunan Papua melalui peran koordinatif KEPP Otsus Papua.
“Komite ini menjadi instrumen untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan daerah Papua yang memiliki kekhususan dari sisi sosial, budaya, geografis, dan demografis,” kata Yohanes.
Baca juga : Haedar Nashir: UMJ Harus Jadi Teladan Peradaban Islam Berkemajuan
Ia juga menyoroti komposisi KEPP Otsus Papua yang mayoritas berasal dari masyarakat asli Papua sebagai bentuk pelaksanaan mandat Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Otsus Papua. Namun, Yohanes mengingatkan percepatan pembangunan tidak akan optimal tanpa peran aktif pemerintah daerah di enam provinsi Papua serta dukungan DPRD setempat.
“Peran pemerintah daerah dan DPRD sangat penting agar kebijakan pembangunan berjalan sesuai prinsip keadilan dan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Papua,” ujarnya.
Yohanes turut menilai positif usulan Mendagri Tito Karnavian terkait pembentukan mekanisme umpan balik dari pemerintah daerah dalam merancang percepatan pembangunan Papua. Usulan tersebut disampaikan Tito dalam pengarahan Presiden RI kepada kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Menurut Yohanes, mekanisme tersebut merupakan langkah antisipatif agar pembangunan tidak bersifat top-down semata, melainkan juga mempertimbangkan perspektif daerah dan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini penting mengingat kondisi geografis Papua yang menantang dan membutuhkan pendekatan pembangunan berbasis bottom-up.
“Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah yang diusung Mendagri merupakan terobosan positif. Ini memastikan kebijakan bersifat top-down sekaligus bottom-up, sehingga otonomi khusus benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat Papua,” tegasnya.
Baca juga : ASDP Kerahkan KMP Jatra I Perkuat Pemulihan Sumatera
Meski demikian, Yohanes menekankan agar percepatan pembangunan tetap memprioritaskan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, sembari memperkuat ekonomi lokal secara bertahap. Ia juga mengingatkan pentingnya mengantisipasi potensi tumpang tindih kewenangan serta resistensi kepercayaan masyarakat.
“KEPP Otsus Papua harus memperkuat koordinasi lintas sektor dan mendorong partisipasi aktif masyarakat agar resistensi dapat diminimalkan,” katanya.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa KEPP Otsus Papua bertugas mengharmonisasi dan menyinkronkan program kementerian dan lembaga agar selaras dengan percepatan pembangunan di Papua. Komite ini juga akan melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala setiap tiga hingga empat bulan.
“Evaluasi dilakukan untuk melihat program mana yang berjalan, mana yang tidak, serta mengidentifikasi kendala di lapangan,” ujar Tito.
Tito menambahkan, KEPP Otsus Papua akan menyusun model pembangunan berbasis masukan pemerintah daerah dan masyarakat lokal guna menghindari kegagalan program akibat ketidaksesuaian dengan karakteristik wilayah Papua. Ia juga meminta dukungan anggaran kepada Presiden Prabowo Subianto agar anggota dan staf komite dapat secara rutin turun langsung ke enam provinsi serta 42 kabupaten/kota di Papua.
Baca juga : BP Taskin Perkuat Sinergi Nasional Untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan
“Medan dan jarak di Papua tidak mudah. Kehadiran langsung di lapangan penting agar setiap program benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Tito.
Sebagai informasi, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 untuk mengharmonisasi program percepatan pembangunan di Papua.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
