Tutup 2025, Lombok Timur Catat PAD Tertinggi dan Serahkan 10.998 SK PPPK

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menutup tahun 2025 dengan sejumlah capaian strategis. Mulai dari penyerahan ribuan Surat Keputusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (SK PPPK), realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang nyaris sempurna, hingga pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi dalam satu dekade terakhir.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik, mengatakan Pemkab Lombok Timur telah menyerahkan SK PPPK kepada 10.998 tenaga non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) yang sebelumnya terdata dalam basis data pemerintah.

“Alhamdulillah, hari ini Pak Bupati bersama Wakil Bupati dan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menyerahkan SK PPPK kepada 10.998 personel yang terbagi dalam tiga klaster, yakni guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya. Ini menjadi penutup tahun yang sangat kami syukuri karena harapan para non-ASN akhirnya terwujud,” ujar Juaini.

Selain penyerahan SK PPPK, pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2025 juga berjalan sesuai harapan pemerintah pusat. Berdasarkan laporan realisasi anggaran per 31 Desember 2025, pendapatan daerah telah mencapai 99 persen, sementara belanja daerah terealisasi 98 persen.

Baca juga : Kasus Suap Proyek RSUD Kolaka Timur, KPK Tetapkan 3 TSK Baru

“Ini menunjukkan arahan Menteri Dalam Negeri untuk menyeimbangkan realisasi pendapatan dan belanja daerah sudah terpenuhi di Lombok Timur. Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) hanya sekitar satu persen,” jelasnya.

Capaian lain yang tak kalah penting adalah realisasi PAD tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Pada 2025, PAD Lombok Timur tercatat mendekati 99 persen dari target yang ditetapkan.

Menurut Juaini, peningkatan PAD tersebut tidak terlepas dari penerapan digitalisasi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Salah satunya melalui kemudahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara daring.

“Wajib pajak yang tinggal di luar daerah seperti Mataram, Bali, bahkan Jakarta tetap bisa membayar PBB secara online, termasuk melalui marketplace seperti Tokopedia. Digitalisasi inilah yang berdampak signifikan terhadap peningkatan PAD,” ungkapnya.

Baca juga : Menuju Pemilu 2029, Demokrat Terus Panaskan Mesin

Atas capaian tersebut, Lombok Timur dianugerahi penghargaan sebagai pelaksana Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) terbaik tingkat nasional tahun 2025 dan menerima penghargaan langsung dari Presiden Republik Indonesia.

Di sektor pemberdayaan ekonomi desa, Juaini menyebut seluruh 254 desa dan kelurahan di Lombok Timur telah membentuk Koperasi Desa Merah Putih, baik dari sisi badan hukum maupun kepengurusan, sejak Agustus 2025.

“Pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih terus berjalan. Sebanyak 52 desa sudah clear and clean lahannya, 92 desa telah memiliki lahan, dan tinggal 26 desa yang belum memiliki lokasi. Kami optimistis percepatan bisa dilakukan pada awal 2026,” katanya.

Pemkab Lombok Timur juga memberi perhatian serius terhadap penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui APBD 2025, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sekitar Rp20 miliar untuk bantuan modal kerja bagi 31 ribu pelaku UMKM.

Baca juga : PLN Indonesia Power Catat Laba Tertinggi Sepanjang Sejarah

“Anggaran tersebut sudah disalurkan ke enam bank penampung dan kami perkirakan paling lambat akhir Januari 2026 sudah 100 persen diterima langsung oleh UMKM melalui rekening masing-masing,” ujarnya.

Juaini menambahkan, pada 2025 salah satu desa nelayan di Lombok Timur, yakni Desa Ekas Buana, telah memperoleh pembangunan Koperasi Nelayan Merah Putih melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kini telah rampung 100 persen. Koperasi tersebut dijadwalkan diresmikan pada Januari 2026.

Menatap 2026, Pemkab Lombok Timur berkomitmen tetap memberikan pelayanan publik optimal di tengah tekanan fiskal dengan mengedepankan inovasi dan pemanfaatan sumber daya manusia.

“Pelayanan publik tidak selalu harus dengan anggaran besar, tetapi dengan cara-cara baru dan inovasi yang berdampak langsung. Kami juga berkomitmen mendukung penuh program prioritas nasional serta meningkatkan kemandirian daerah dengan menaikkan target PAD dari Rp 556 miliar pada 2025 menjadi Rp 580 miliar di 2026,” pungkas Juaini.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.