IKN Fokus Ke Penguatan Fungsi Kota-Pemerintahan

 Sebelumnya 
Dengan DIPA yang telah diterima dan perangkat pengelola anggaran yang siap bekerja, Otorita IKN kini memasuki fase efektivitas tinggi. 

“Tidak ada lagi hambatan administratif yang berarti untuk memulai kontrak-kontrak baru pada 2026,” tegas Basuki. 

Ia menambahkan, dengan dukungan penuh kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan IKN akan terus berlanjut. 

“Anggaran Rp 6 triliun ini akan dikonversi menjadi kemajuan fisik dan sosial yang merata di jantung Kalimantan,” ucap Basuki. 

Baca juga : Haryono Umar: Jangan Ada Selisih Besar Tak Dijelaskan

Secara umum, Basuki menilai progres pembangunan IKN telah melaju pesat. Konektivitas jalan di lapangan hampir rampung, termasuk penghubung seluruh KIPP Segmen 1A, 1B, dan 1C, serta akses jalan tol utama. 

Akses jalan yang memadai ini mendorong percepatan realisasi investasi swasta. Rumah Sakit Sabdi Waluya hampir selesai, sementara SMA Taruna Nusantara ditargetkan mulai beroperasi secara parsial pada Maret 2026. 

Basuki menegaskan, pembangunan sepanjang 2025 tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi juga menggunakan skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi swasta murni. 

Pemerintah juga menandatangani kontrak baru pembangunan 24 embung tambahan untuk menjaga pasokan air baku dan pengendalian banjir. Adapun pembangunan sektor hunian dijadwalkan mulai berjalan efektif pada 2026. 

Baca juga : Rudianto Lallo: Kalau Dimiskinkan Lebih Menakutkan

Selain itu, Otorita IKN menandai komitmen pembangunan hijau dengan kegiatan penanaman pohon di Ruang Terbuka Hijau Plaza Yudikatif, KIPP IKN, Kamis (1/1/2026). 

Lebih dari 100 pohon dari 13 jenis tanaman buah dan kayu-kayuan ditanam bersama masyarakat dan pengunjung. 

“Kegiatan ini sarat makna, menanam harapan, menumbuhkan kehidupan, dan memperkuat komitmen menjadikan Nusantara sebagai kota hutan,” pungkas Basuki. 

Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka saat menargetkan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif rampung pada akhir 2027. 

Baca juga : Demokrat Pastikan, Hubungan SBY Dan Jokowi Baik-baik Saja

Proyek tersebut bertujuan memastikan fungsi kelembagaan negara berjalan efektif dan mendukung pengambilan keputusan kenegaraan. 

“Pembangunan sudah dimulai awal Desember 2025 dan ditargetkan rampung Desember 2027,” kata Gibran di IKN, Kalimantan Timur, Rabu (31/12/2025). [BYU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.