Guru Besar UMY: MBG untuk Pastikan Siswa Peroleh Asupan Gizi Memadai

RM.id  Rakyat Merdeka - Guru Besar Bidang Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Imamudin Yuliadi, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak seharusnya dipersepsikan sebagai bagian dari anggaran pendidikan maupun dikaitkan dengan isu kesejahteraan guru.

Menurut Imamudin, MBG merupakan program negara yang memiliki tujuan berbeda dan berdiri di atas mandat konstitusional yang jelas, yakni meningkatkan kualitas fisik generasi muda sekaligus menjalankan kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Program MBG harus dibedakan secara tegas dari anggaran pendidikan dan gaji guru. Peruntukannya berbeda, meskipun dampak akhirnya bisa meningkatkan kualitas pendidikan karena kondisi fisik dan kesehatan siswa menjadi lebih baik,” ujar Imamudin, Rabu (14/1/2026).

Ia menjelaskan, MBG dirancang untuk memastikan peserta didik memperoleh asupan gizi yang memadai agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan kondisi fisik yang sehat, siswa diharapkan mampu menyerap pelajaran dengan lebih baik, meningkatkan konsentrasi, serta menekan risiko stunting dan gangguan kesehatan lainnya.

Namun demikian, lanjut Imamudin, peningkatan kualitas pendidikan melalui MBG bersifat tidak langsung. Karena itu, program tersebut tidak dapat disandingkan dengan anggaran pendidikan formal yang diperuntukkan bagi pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik, maupun pengembangan kurikulum.

Baca juga : BGN Libatkan Guru Dan Mahasiswa Untuk Perkuat Pendidikan Gizi Di Sekolah

Imamudin juga menekankan pentingnya peran masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyiapkan ekosistem pendukung MBG. Keberhasilan program ini, menurutnya, sangat ditentukan oleh kesiapan rantai pasok bahan pangan, mulai dari beras, telur, gula, garam, sayur-mayur, susu, hingga buah-buahan.

“Tugas masyarakat dan pemerintah daerah adalah memastikan ekosistem penyediaan bahan baku ini berjalan dengan baik. Jika seluruh kebutuhan MBG dapat dipenuhi dari produksi lokal, dampaknya terhadap perekonomian daerah akan sangat besar,” jelasnya.

Ia menilai, apabila MBG disiapkan secara matang dengan dukungan ekosistem ekonomi dan sosial yang kuat di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, program ini berpotensi menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan.

Efek tersebut antara lain peningkatan permintaan produk pertanian dan peternakan lokal, terbukanya lapangan kerja baru, penurunan angka pengangguran, hingga percepatan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, MBG juga dinilai mampu mendorong keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Imamudin menyoroti rencana pengoperasian sekitar 35 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada tahun ini sebagai peluang besar bagi ekonomi daerah. Keberadaan puluhan ribu SPPG tersebut dinilai akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama dari masyarakat lokal.

Baca juga : KAI Intensifkan Inspeksi Jalur untuk Pastikan Keandalan Layanan Nataru

“Dengan jumlah SPPG yang sangat besar, potensi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di tingkat lokal sangat signifikan. Ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah jika dikelola dengan benar,” ujarnya.

Ia juga mendorong keterlibatan aktif berbagai komponen masyarakat dalam pelaksanaan MBG. Organisasi kemasyarakatan seperti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Aisyiyah, Muslimat Nahdlatul Ulama, Karang Taruna, Pemuda Muhammadiyah, serta kelompok masyarakat lainnya dinilai perlu dilibatkan secara nyata, mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan makanan, hingga distribusi ke sekolah.

“Keterlibatan masyarakat akan memastikan MBG benar-benar menjadi program rakyat yang merakyat, bukan sekadar proyek birokrasi,” tegas Imamudin.

Di sisi lain, ia mengingatkan besarnya anggaran MBG menuntut sistem manajemen dan tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Tanpa pengelolaan yang baik, program ini berisiko ditunggangi kepentingan politik jangka pendek atau praktik rente.

“Program MBG jangan sampai menjadi ajang rent seeking. Jika itu terjadi, yang dikorbankan adalah rakyat, misalnya melalui kasus keracunan makanan akibat pengelolaan yang asal-asalan,” katanya.

Baca juga : DADA Jajaki Kerja Sama Dengan Investor Untuk Penguatan Bisnis Dan Modal

Imamudin menekankan pentingnya pengawasan keuangan negara yang ketat serta pelibatan masyarakat dalam sistem kontrol sosial untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran.

Ia juga menegaskan bahwa semaksimal mungkin bahan baku MBG harus dipasok dari dalam negeri oleh petani, peternak, dan nelayan lokal. Dengan demikian, MBG tidak hanya meningkatkan gizi peserta didik, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Jika seluruh rantai pasok MBG bertumpu pada produksi dalam negeri, program ini akan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kedaulatan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.