Dark/Light Mode

PT NKRI Yakin Industri Pertahanan Mandiri Perkuat Deterrent Effect Indonesia

Jumat, 23 Januari 2026 09:46 WIB
Ilustrasi berbagai jenis amunisi dan munisi artileri. (Foto : PT Pindad)
Ilustrasi berbagai jenis amunisi dan munisi artileri. (Foto : PT Pindad)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kemandirian industri pertahanan nasional dinilai tidak hanya berkaitan dengan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista), tetapi menjadi fondasi strategis dalam menjaga kedaulatan, keamanan nasional, serta posisi tawar Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.

Pemerintah memegang peran kunci dalam penguatan industri pertahanan nasional. Peran tersebut mencakup fungsi regulator, perencana kebutuhan strategis, pembeli utama, hingga fasilitator ekosistem industri pertahanan.

Tanpa keberpihakan negara, industri pertahanan nasional dinilai sulit berkembang karena ketiadaan kepastian pasar.

Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai pemerintah terus berupaya menyelaraskan kebutuhan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan kemampuan industri dalam negeri melalui kebijakan industri pertahanan serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Baca juga : IKPI Komitmen Jadi Mitra Strategis Pemerintah Perkuat Sistem Perpajakan Nasional

“Pada saat yang sama, pemerintah mendorong agar industri pertahanan, baik BUMN maupun swasta tidak berhenti pada fungsi perakitan. Arah kebijakannya adalah mendorong penguasaan teknologi, peningkatan kualitas SDM dan penguatan rantai pasok dalam negeri secara bertahap dan berkelanjutan,” ujar Khairul Fahmi, Kamis (22/1) malam.

Ia menegaskan, tantangan utama industri pertahanan Indonesia saat ini adalah memastikan kemandirian tidak berhenti pada level perakitan. Undang-Undang Industri Pertahanan secara tegas mengamanatkan penguasaan teknologi, penguatan rantai pasok dalam negeri, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai tujuan jangka panjang.

Karena itu, kebijakan offset dan alih teknologi yang diatur dalam berbagai regulasi turunan harus bersifat substansial. Praktik alih teknologi yang hanya bersifat administratif tanpa transfer pengetahuan dan kemampuan produksi inti dinilai tidak sejalan dengan semangat undang-undang dan minim nilai strategis bagi pertahanan nasional.

Selain aspek kebijakan, Khairul Fahmi menilai dukungan insentif fiskal dan nonfiskal juga krusial, mulai dari kemudahan perizinan, dukungan riset, hingga kebijakan pengembangan SDM. Menurutnya, kebijakan offset dan alih teknologi harus dirancang untuk benar-benar memperkuat kapasitas industri dalam negeri.

Baca juga : Kanada Kucurkan Rp 274,5 Miliar Untuk Peran Perempuan Indonesia

Dari sisi pembiayaan, ia menilai industri pertahanan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada APBN. Anggaran pertahanan juga harus mengakomodasi pemeliharaan alutsista, kesiapan operasional, serta belanja rutin lainnya. Karena itu, pemanfaatan skema pembiayaan alternatif dinilai sebagai langkah rasional dan lazim diterapkan secara internasional.

“Dukungan sektor keuangan terhadap industri pertahanan sudah mulai terlihat, terutama dari perbankan nasional dan bank BUMN. Beberapa skema pembiayaan dan kerja sama sudah dijajaki untuk mendukung industri strategis ini,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Teknik PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (NKRI), Zaenal, menegaskan bahwa pengalaman historis Indonesia menunjukkan tingginya risiko strategis akibat ketergantungan terhadap pemasok alutsista asing, termasuk potensi embargo dan gangguan rantai pasok akibat konflik geopolitik.

“Kemandirian industri pertahanan karenanya menjadi prasyarat sistem pertahanan yang kuat dan maju. Keuntungan lainnya adalah dampak positif bagi perekonomian dan penguasaan teknologi dalam negeri,” tandas Zaenal.

Baca juga : IAPI Gelar Perayaan Natal, Perkuat Kebersamaan & Profesionalisme Akuntan Publik

Ia menambahkan, kemampuan mandiri di sektor pertahanan juga menciptakan deterrent effect atau efek pencegah bagi pihak luar. Negara dengan industri pertahanan yang maju dinilai lebih tangguh karena mampu memenuhi kebutuhan militernya secara mandiri tanpa khawatir aksesnya ditutup oleh negara lain.

“Hal ini meningkatkan posisi tawar Indonesia secara diplomatis. Pemerintah Indonesia telah menempatkan kemandirian pertahanan sebagai visi strategis jangka panjang,” tutup Zaenal.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.