Dark/Light Mode

BGN Tidak Paksa Sekolah yang Tolak MBG

Minggu, 25 Januari 2026 07:44 WIB
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang (Foto: Dok. BGN)
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang (Foto: Dok. BGN)

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, memastikan bahwa tidak boleh ada pemaksaan bagi sekolah mana pun untuk menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak boleh memaksa sekolah agar para siswanya menjadi penerima manfaat MBG.

“Para Kepala SPPG tidak boleh memaksa. Kalau ada sekolah yang tidak mau menerima MBG, karena misalnya para siswa sekolah itu anak-anak orang yang mampu, ya nggak apa-apa,” kata Nanik, dalam Koordinasi dan Evaluasi bersama Forkompimda, Kasatpel, Yayasan, Mitra, Korwil, dan seluruh Kepala SPPG se-Kabupaten Banyuwangi, di Kota Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (24/1/2026).

Baca juga : Hujan Deras dan Banjir Ancam Jakarta, Pramono Izinkan Sekolah Daring dan WFH

Nanik menjelaskan hal itu saat seorang Kepala SPPG dari salah satu Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi mengeluhkan kesulitannya dalam memperbanyak jumlah penerima manfaat MBG di kecamatannya. Penyebabnya, beberapa sekolah elite dengan jumlah siswa ribuan, menolak menerima MBG.

Prinsipnya, kata Nanik, Pemerintah memang ingin memberikan MBG kepada seluruh anak Indonesia, agar tidak ada seorang pun anak Indonesia yang tidak mendapatkan gizi yang baik. Tapi, penerimaan MBG sifatnya suka rela. Tidak boleh ada pemaksaan apalagi intimidasi dari SPPG atau dari instansi mana pun, bahwa seolah-olah sekolah yang tidak mau menerima MBG berarti tidak menyukseskan program pemerintah. 

Baca juga : Banjir di Jakarta Meluas, Sekolah Terapkan PJJ Hingga 28 Januari 2026

Karena itu, jika sekolah-sekolah elite sudah mampu mencukupi kebutuhan gizi bagi para siswanya, dan kemudian memutuskan untuk tidak menerima MBG, hal itu tidak menjadi masalah. “Pokoknya, dari BGN tidak ada unsur pemaksaan sedikit pun,” kata Ketua Harian Tim Koordinasi Pelaksana Program MBG yang melibatkan 17 Kementerian dan Lembaga itu.

Nanik kemudian menyarankan agar para Kepala SPPG berkeliling di wilayah cakupannya, untuk mencari penerima manfaat lain yang lebih membutuhkan. Misalnya ke pesantren-pesantren kecil, anak-anak putus sekolah, anak-anak jalanan yang masih usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Baca juga : Prabowo Terkesima, Siswa Sekolah Rakyat Juara Olimpiade Matematika

“Masih banyak yang belum menerima MBG, sementara mereka sangat membutuhkan,” kata mantan wartawan senior itu.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.