Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Bencana banjir dan longsor di Sumatera yang terjadi akhir November lalu, meluluhlantakkan banyak perkampungan. Total ada 29 desa dilaporkan hilang.
Data tersebut disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto, dalam Rapat Kerja Komisi V DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Yandri menyebut, sejumlah desa hilang terdampak perubahan alur sungai dan tertimbun material banjir dan longsor. Bahkan, beberapa desa telah berubah menjadi aliran sungai.
"Desa-desanya ada yang menjadi sungai. Jadi, banyak desa yang sebelumnya ada di sempadan sungai, ketika banjir, sungainya pindah ke desa itu. Jadi, desanya benar-benar hilang,” terang Yandri.
Untuk penduduk desa tersebut, Yandri memastikan, masih ada. Saat ini mereka mengungsi di lokasi yang lebih aman.
Berdasarkan data per 12 Januari 2026, 29 desa yang hilang tersebar di enam kabupaten/kota. Rinciannya, 21 desa di Aceh dan 8 desa di Sumatera Utara (Sumut). Sementara, di Sumatera Barat (Sumbar) dipastikan tidak terdapat desa yang dinyatakan hilang.
Baca juga : Polri di Bawah Presiden Tak Bisa Diutak-atik Lagi
“Di Aceh ada 21 desa. Ini benar-benar hilang. Ada yang menjadi sungai, ada yang tertimbun lumpur. Jadi desanya sudah tidak ada, termasuk bangunan dan sarana-prasarananya. Di Sumut ada delapan desa,” ujarnya.
Politisi PAN itu memastikan, Pemerintah telah menyiapkan langkah penanganan desa-desa yang hilang melalui koordinasi lintas Kementerian/Lembaga. Hal ini sesuai Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026, dengan Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Satuan Tugas.
Langkah penanganan meliputi pemetaan dan pemutakhiran data desa terdampak. Termasuk perencanaan relokasi serta penyediaan lahan baru yang aman dan tidak lagi rawan banjir maupun longsor. Pemerintah juga menyiapkan rekonstruksi sarana dan prasarana dasar di lokasi relokasi.
"Pemulihan ekonomi juga menjadi perhatian penting di tingkat desa, melalui pengembangan desa tematik, UMKM, BUMDes, koperasi desa, hingga penyediaan pasar desa,” jelas Yandri.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Tito Karnavian menegaskan, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Kerja kolaboratif lintas sektor menghasilkan kemajuan nyata di daerah terdampak.
Baca juga : Sah Jadi Deputi Gubernur BI, Thomas Komit Jaga Independensi BI
“Banyak kemajuan yang sudah kita capai dalam memulihkan wilayah-wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujar Tito, dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas, di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (26/1/2026).
Di Sumbar, dari 19 kabupaten/kota, sebanyak 16 wilayah sempat terdampak bencana. Saat ini, 5 wilayah telah kembali dalam kondisi normal, yakni Kabupaten Solok Selatan, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Sementara itu, 6 wilayah lainnya telah memasuki fase mendekati normal, yaitu Kota Solok, Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Pasaman Barat.
Sejumlah wilayah lain masih memerlukan perhatian khusus, meski percepatan perbaikan infrastruktur dasar terus dilakukan. Perbaikan jembatan, sekolah, rumah ibadah, pasar, serta fasilitas umum terus dikebut. Di sisi lain, pemulihan layanan dasar seperti listrik, jaringan internet, SPBU, air bersih, serta distribusi gas LPG juga berlangsung secara bertahap. Normalisasi sungai di sejumlah titik turut menjadi bagian penting dari upaya pemulihan.
Di Sumut, progres pemulihan juga menunjukkan percepatan yang signifikan. Dari 18 kabupaten/kota terdampak, 5 wilayah telah dinyatakan normal, yakni Kota Medan, Kabupaten Nias, Kabupaten Langkat, Kabupaten Asahan, dan Kabupaten Batu Bara.
Sebanyak 11 kabupaten lainnya telah berada pada tahap mendekati normal. Meski masih terdapat wilayah yang membutuhkan perhatian khusus, seperti Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara, secara umum aktivitas pemerintahan, layanan kesehatan, pendidikan, serta kegiatan ekonomi masyarakat telah kembali berjalan.
Sedangkan pemulihan di Aceh membutuhkan kerja yang lebih intensif. Dari 18 kabupaten/kota terdampak, 1 wilayah telah pulih sepenuhnya. Sementara, 9 daerah lainnya berada pada fase mendekati normal. Di wilayah dataran tinggi seperti Kabupaten Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tengah, akses jalan yang sempat terputus kini mulai terbuka melalui pembangunan jembatan sementara. Sehingga, distribusi logistik kembali berjalan. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap penguatan stok pangan di wilayah-wilayah tersebut.
“Daerah-daerah ini perlu kita perkuat stok logistik hingga tiga bulan sebagai langkah antisipasi,” terang Tito.
Sementara itu, di wilayah dataran rendah seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, dan Pidie Jaya, upaya pembersihan endapan lumpur terus dilakukan secara masif. Pembersihan melibatkan ribuan personel TNI, Polri, sekolah kedinasan, dan partisipasi masyarakat.
Secara umum, layanan dasar masyarakat di wilayah terdampak bencana terus menunjukkan perbaikan. SPBU di hampir seluruh kabupaten/kota terdampak telah kembali beroperasi, distribusi energi berangsur stabil, layanan air bersih dan gas LPG semakin normal, serta aktivitas pemerintahan daerah kembali berjalan.
Normalisasi sungai juga menjadi fokus utama dalam upaya pemulihan dan mitigasi bencana. Salah satu contohnya dilakukan di Kabupaten Tapanuli Tengah melalui pengerukan sungai dan pembangunan tanggul di kedua sisi aliran sungai. “Contoh penyelesaian persoalan sungai ada di Tapanuli Tengah. Sungai itu dikeruk dan dibuatkan tanggul pada sebelah kanan dan kirinya,” jelas Tito. BYU/UMM
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
