Garap Rusun Subsidi, Ara Wanti-wanti Jajaran PKP Tak Tarik Pungli & Korupsi

RM.id  Rakyat Merdeka - Di tengah rencana pembangunan rumah susun (rusun) subsidi untuk rakyat, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mewanti-wanti jajarannya untuk tidak melakukan praktik pungli dan korupsi dalam menjalankan tugas.

Warning itu disampaikan Menteri Ara saat land clearing rusun subsidi untuk rakyat di lahan Meikarta seluas 10 hektar milik Lippo Group, Cikarang, Jawa Barat, Kamis (29/1/2026).

"Pegawai PKP harus menjaga integritas. Bekerja yang cepat untuk masyarakat. Kalau ada yang melihat jajarannya melakukan pungli dan korupsi, segera lapor ke saya. Siapa pun dia, sanksi tegas akan diberikan tanpa tebang pilih," tegas Ara.

Baca juga : Terobos Akses Sulit, Dirut PEMA Antar Paket Bantuan Ke Titik-titik Pengusian

Mantan anggota DPR RI empat periode ini juga mengingatkan mitra ekosistem perumahan agar bekerja sesuai aturan dan tulus untuk rakyat. 

"Kalau ada pegawai PKP atau mitra perumahan yang korupsi, laporkan. Langsung kita serahkan ke KPK," ujarnya.

Pelaksanaan land clearing rusun subsidi dihadiri Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Sekda Jabar, Herman Suryatman, Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, jajaran ekosistem perumahan, serta pimpinan redaksi media nasional.

Baca juga : Bupati Sudewo Digoyang, Gerindra Pati Pastikan Tidak Lindungi Koruptor

Dipanggil Presiden

Usai kegiatan, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri PKP ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pertemuan tersebut membahas percepatan penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Di sana, Ara melaporkan ke Presiden perkembangan proyek rumah subsdi, termasuk land clearing lahan 10 hektar di Cikarang dan rencana groundbreaking 141.000 unit rusun subsidi di tiga kawasan Meikarta. Proyek ini diproyeksikan bisa menyerap sekitar 80 ribu tenaga kerja dan percepat perputaran ekonomi. 

Baca juga : Harga Tiket Ragunan Naik Usai Revitalisasi, Warga Jakarta Dapat Tarif Khusus

Prabowo juga menegaskan, komitmen memangkas perizinan serta memperluas akses masyarakat dengan menyediakan rumah layak bersubsidi. 

Diketahui, Lippo Group menyiapkan lahan 10 hektar di lahan Meikarta untuk pembangunan 18 tower rusun subsidi setinggi 31 lantai. Setiap tower direncanakan memiliki sekitar 2.300 unit. Tahap awal akan dibangun sekitar 47.000 unit, dengan target total 141.000 unit hingga 2028.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.