Survei Indikator: Mayoritas Publik Yakin Prabowo Bisa Sikat Kasus Korupsi Besar

RM.id  Rakyat Merdeka - Mayoritas masyarakat menaruh kepercayaan tinggi terhadap komitmen pemerintah dalam mengusut tuntas sejumlah kasus dugaan korupsi besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, langkah penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang menyita perhatian publik dinilai berada pada jalur yang meyakinkan.

Temuan tersebut terekam dalam survei terbaru Indikator Politik Indonesia bertajuk ”Persepsi Publik terhadap Kinerja Presiden, Kepercayaan terhadap Lembaga Negara, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)”. Survei yang dirilis pada Minggu (8/2/2026) ini memotret optimisme warga di tengah upaya pemerintah membersihkan praktik lancung di berbagai sektor.

Pendiri dan peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan bahwa pihaknya melakukan pendalaman terhadap pemahaman responden mengenai tiga kasus hukum utama. Dua kasus di antaranya ditangani oleh Kejaksaan Agung, sementara satu kasus lainnya berada dalam ranah penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Fokus survei tertuju pada kasus dugaan korupsi pengadaan perangkat Chromebook, tata kelola minyak dan gas yang diduga melibatkan pengusaha Riza Chalid, serta dugaan korupsi pada kuota haji tahun 2024. Ketiga kasus ini menjadi indikator penting dalam mengukur sejauh mana publik memantau kinerja lembaga penegak hukum.

Baca juga : Survei Indikator: Mayoritas Publik Dukung MBG untuk Seluruh Anak Indonesia

Meskipun isu-isu ini kerap menghiasi pemberitaan nasional, tingkat pemahaman atau awareness masyarakat secara umum masih menunjukkan angka yang moderat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga penegak hukum untuk lebih transparan dan komunikatif dalam menyampaikan perkembangan kasus kepada khalayak.

”Secara umum, awareness warga terhadap isu-isu hukum masih di bawah 50 persen dari total responden,” ujar Burhanuddin dalam konferensi pers yang digelar secara daring tersebut.

Pada kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook, survei menemukan bahwa 43,8 persen responden mengikuti perkembangannya. Dari kelompok yang mengetahui kasus ini, mayoritas atau sekitar 67,4 persen menyatakan keyakinannya bahwa Kejaksaan Agung mampu menuntaskan perkara tersebut secara adil dan transparan.

Angka yang hampir serupa ditemukan pada kasus tata kelola migas. Tercatat sebanyak 44,5 persen responden mengetahui isu yang menyeret nama Riza Chalid ini. Tingkat kepercayaan publik agar Kejaksaan Agung mampu menangkap dan menghukum pihak-pihak yang terlibat mencapai 58,3 persen.

Baca juga : Kinerja Pemerintahan Prabowo Glowing: Ekonomi, Politik, dan Keamanan Membaik

Keyakinan publik terhadap keterlibatan figur tertentu dalam kasus migas ini bahkan lebih tinggi dibandingkan tingkat awareness itu sendiri. Banyak responden yang merasa bahwa proses hukum harus menyentuh aktor-aktor intelektual di balik carut-marutnya tata kelola energi nasional.

”Kemudian, kalau ditanya apakah Riza Chalid tersangkut kasus ini atau tidak, itu cukup besar yang percaya. Yakni sebanyak 75,9 persen dari total responden yang mengetahui mengenai kasus ini,” imbuh Burhanuddin.

Sementara itu, pada sektor keagamaan, kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 menjadi isu yang paling banyak diketahui oleh masyarakat dengan persentase mencapai 53,8 persen. Hal ini tidak lepas dari sensitivitas isu haji yang menyangkut kepentingan orang banyak di Indonesia.

Publik secara tegas menilai bahwa terdapat aroma penyimpangan dalam pembagian kuota ibadah tersebut. Temuan Indikator menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat sepakat adanya indikasi pidana dalam tata kelola haji yang tengah dibidik oleh komisi antirasuah.

Baca juga : Survei Indikator: Kinerja Kejagung Dongkrak Kepuasan Publik ke Presiden Prabowo

”Sementara yang mengatakan apakah publik percaya atau tidak percaya ada indikasi kasus korupsi dalam kasus kuota haji, mayoritas percaya, yakni sekitar 82 persen,” pungkas Burhanuddin menutup penjelasannya.

Kepercayaan publik yang besar ini merupakan modal sosial sekaligus beban tanggung jawab bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Konsistensi dalam penegakan hukum tanpa pandang bulu menjadi kunci untuk menjaga agar tingkat kepuasan publik tetap berada pada tren positif hingga masa mendatang.

Secara metodologi, survei ini melibatkan 1.220 responden yang tersebar secara proporsional di seluruh provinsi di Indonesia. Pengambilan data dilakukan pada periode 15–21 Januari 2026 dengan metode wawancara tatap muka, memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, serta toleransi kesalahan (margin of error) sebesar lebih kurang 2,9 persen.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.