Soal Tes Urine, Pengamat Soroti Pentingnya Riset dan Pembinaan

RM.id  Rakyat Merdeka - Kebijakan tes urine serentak bagi anggota Polri dinilai sebagai langkah awal yang positif. Namun, penguatan riset dan pembinaan sumber daya manusia disebut jauh lebih menentukan dalam jangka panjang.

Pengamat pertahanan sekaligus Dosen Universitas Pertahanan Susaningtyas Kertopati mengatakan, tes urine memang penting untuk memastikan kedisiplinan internal. Meski demikian, pendekatan itu perlu dibarengi kajian mendalam.

“Usulan tes urine tentu saja baik. Tetapi itu saja tidak cukup. Harus ada riset yang objektif terkait fenomena ini,” ujarnya, Sabtu (20/2/2026).

Menurut Susaningtyas, meningkatnya kasus keterlibatan anggota atau perwira dalam perkara narkoba perlu ditelusuri penyebabnya. Faktor pemicu harus diidentifikasi secara terbuka dan ilmiah.

Ia menilai, solusi tak bisa bersifat reaktif. Penanganan mesti menyentuh akar persoalan, termasuk aspek kesejahteraan, tekanan kerja, hingga kultur organisasi.

Baca juga : Maxwell Masih Tajam, Persaingan Top Skor Liga Kian Panas

Selain itu, ia mendorong pelaksanaan tes psikologi secara berkala. Pemeriksaan kondisi mental dianggap penting, karena dinamika kehidupan setiap anggota dapat memengaruhi stabilitas kejiwaan.

“Dalam perjalanan hidupnya, seseorang bisa saja mengalami tekanan yang berdampak pada perilaku. Itu perlu terdeteksi lebih awal,” katanya.

Susaningtyas mencontohkan sejumlah penyimpangan yang kerap beririsan dengan masalah psikologis, seperti penyalahgunaan senjata, narkoba, maupun kewenangan.

Karena itu, pembenahan manajemen sumber daya manusia dinilai mendesak. Evaluasi perlu dilakukan secara sistematis, termasuk pada pola pendidikan dan pembinaan karier.

Ia menyarankan perbaikan sistem pendidikan dari level Tamtama hingga Perwira Tinggi. Dengan demikian, penguatan integritas dapat dibangun sejak awal rekrutmen hingga jenjang kepemimpinan.

Baca juga : Rakernas Perdana APUDSI Dorong Kesejahteraan Petani dan Nelayan

“Sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruh dan tes psikologi berkala. Pembinaan SDM harus diperkuat di semua tingkat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan tes urine serentak untuk seluruh jajaran Polri di Indonesia. Instruksi ini keluar setelah mencuat kasus keterlibatan anggota Polri dalam perkara obat terlarang. Salah satunya eks Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kuncoro. Ia dipecat usai terbukti menerima Rp 2,8 miliar dari bandar obat terlarang dan turut menggunakan barang haram tersebut.

“Berdasarkan perintah Kapolri, Divpropam Polri dan jajaran akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan urine yang akan kami laksanakan di seluruh wilayah atau jajaran Polri secara serentak,” kata Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Jumat (20/2/2026).

Menurut Trunoyudo, langkah ini menunjukkan keseriusan pimpinan Polri dalam memberantas obat terlarang di tubuh internal. Pembersihan dilakukan menyeluruh, tanpa pandang jabatan.

Tes urine akan melibatkan fungsi pengawasan berlapis. Pengawasan dilakukan internal dan eksternal, mulai dari tingkat Mabes Polri hingga polda dan satuan kewilayahan.

Baca juga : KPK Dalami Pengakuan Bupati Buol Terima USD 10 Ribu dan Tiket Blackpink

“Pemeriksaan urine tersebut akan melibatkan fungsi pengawas, baik internal maupun eksternal kepolisian, dari level Mabes Polri sampai polda dan jajaran untuk menjaga integritas,” ujarnya.

Polri, lanjut Trunoyudo, tidak akan berhenti memerangi obat terlarang. Kejahatan ini dinilai sebagai ancaman serius bagi masa depan bangsa.

“Polri tidak akan berhenti memerangi obat terlarang sebagai salah satu kejahatan luar biasa yang dapat merusak masa depan bangsa Indonesia,” tegasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.