Dark/Light Mode

Prediksi Ada Revolusi Besar AI, Jokowi: Kita Harus Siap

Sabtu, 28 Februari 2026 07:50 WIB
Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). (Foto: Putu Wahyu Rama/rm.id)
Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). (Foto: Putu Wahyu Rama/rm.id)

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) memprediksi dalam beberapa tahun ke depan akan terjadi gelombang revolusi besar kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Karena itu, Jokowi meminta Indonesia harus bersiap menghadapi perubahan tersebut agar tidak tertinggal dalam persaingan global. 

Jokowi melanjutkan, dalam 5 hingga 15 tahun mendatang hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak akan lepas dari teknologi berbasis AI. Revolusi ini, kata dia, akan mengubah secara fundamental cara manusia bekerja, belajar, berbisnis, hingga mengelola pemerintahan. 

“Menurut perkiraan saya, 5 sampai 15 tahun yang akan datang akan ada revolusi besar artificial intelligence. Semua aktivitas manusia tidak akan lepas dari yang namanya artificial intelligence. Di mana-mana semuanya AI,” ujar Jokowi kepada wartawan di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Jumat (27/2/2026). 

Mantan Wali Kota Solo itu menilai dampak revolusi AI akan jauh lebih masif dibandingkan revolusi digital sebelumnya. Pergeseran tidak hanya terjadi pada pola komunikasi dan transaksi, tetapi juga pada struktur ekonomi global.

Ia menegaskan, setiap negara harus menyiapkan fondasi yang kuat, mulai dari infrastruktur digital, sumber daya manusia (SDM), hingga regulasi yang adaptif. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi dinilai penting agar selaras dengan kebutuhan industri berbasis teknologi. Selain itu, penguatan riset dan inovasi menjadi krusial agar Indonesia tidak sekadar menjadi pasar produk teknologi global. 

Baca juga : Kementan Pastikan Dampaknya Ke Industri Unggas Relatif Kecil

“Memang harus siap betul karena ini akan ada sebuah pergeseran dari ekonomi normal masuk ke digital economy, dan ini masuk lagi ke ekonomi AI atau intelligent economy,” katanya. 

Soal AI juga sempat disinggung Jokowi saat menghadiri Bloomberg New Economy Forum 2026 di New Delhi, India, Jumat (20/2/2026). Dalam forum itu, isu data sovereignty dan AI sovereignty menjadi pembahasan utama negara-negara peserta. 

“Hampir semua berbicara soal kedaulatan data dan kedaulatan AI. Saya sampaikan di sana bahwa kedaulatan data itu mutlak dan sangat diperlukan bagi semua negara, terutama negara berkembang,” ujarnya. 

Meski demikian, Jokowi menilai kedaulatan AI jauh lebih sulit diwujudkan, bahkan bagi negara besar sekalipun. Ia mencontohkan Amerika Serikat yang masih bergantung pada impor chip semikonduktor serta talenta internasional dari berbagai negara. Karena itu, menurutnya, penguatan kedaulatan data menjadi langkah paling realistis dan mendesak. 

Negara berkembang, lanjutnya, harus fokus membangun fondasi infrastruktur digital yang kokoh, mulai dari satelit, pusat data (data center), jaringan fiber optik, hingga menara BTS sebagai prasyarat memasuki era AI. 

Baca juga : Jelajahi BRP Teresa Magbanua, Kapal Patroli Canggih Filipina

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, Indonesia perlu memiliki semacam “kitab suci” bagi AI. Tanpa pedoman etika dan regulasi yang jelas, ia mengingatkan AI berpotensi menjadi bencana karena saat ini pengembangannya banyak dikuasai segelintir negara dan miliarder global. 

Hal itu disampaikan dalam peluncuran Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional 2025–2045 yang disiarkan melalui kanal YouTube Bappenas, Kamis (26/2/2026). 

Ia menyoroti riset AI masif yang banyak didorong tokoh seperti Jeff Bezos dan Elon Musk. 

“Jadi mereka sebenarnya mengontrol ini,” kata Luhut. 

Menurutnya, negara tidak boleh absen dalam mengatur perkembangan AI. Ia mendorong adanya pedoman dasar dan rule of engagement yang jelas, termasuk mekanisme penghentian otomatis jika AI melanggar aturan. 

Baca juga : Begini Cara Pegawai BC Loloskan Importasi Ilegal

“Manusia punya kitab suci sebagai panduan hidup. AI juga harus punya pedoman,” ujarnya. 

Luhut meminta agar aspek etika dan pengendalian AI dimasukkan secara tegas dalam kebijakan nasional, agar perkembangan teknologi tetap berada dalam kendali dan sejalan dengan kepentingan bangsa. [BYU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.