Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan dirancang sebagai program bisnis. Program ini lahir dari kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap kondisi masyarakat, khususnya golongan miskin.
Nanik menerangkan, gagasan tersebut berawal dari pengalaman pribadi Prabowo pada 2012, saat melihat langsung kondisi masyarakat di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Saat itu, Prabowo menyaksikan warga yang mengais sisa makanan dari para buruh pabrik untuk dibawa pulang dan dimakan bersama keluarga mereka.
"Pak Prabowo waktu itu sangat marah melihat kondisi tersebut. Dari situlah muncul tekad beliau, jika suatu saat mendapat amanah menjadi Presiden, ingin memastikan masyarakat, terutama anak-anak, mendapatkan makanan yang layak. Jadi Pak Prabowo itu menganggap Program MBG itu bukan orientasi bisnis," ujar Nanik, dalam workshop bertajuk Penguatan Strategi Komunikasi dan Implementasi Kehumasan, di Jakarta, Sabtu (7/3/2026).
Nanik mengungkapkan, Program MBG dirancang sebagai investasi sosial dan kemanusiaan. Pada tahap awal pelaksanaan, Pemerintah membuka peluang kemitraan bagi lembaga yang ingin terlibat dalam penyediaan layanan dapur MBG, dengan prioritas kepada yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan.
Baca juga : Garuda Indonesia Hadirkan Program Mudik Spesial dari Hong Kong
Menurut Nanik, kebijakan tersebut bertujuan agar lembaga-lembaga sosial yang selama ini telah membantu masyarakat juga mendapatkan dukungan untuk memperbaiki fasilitas mereka.
"Di awal, mau tidak mau, mitra itu dalam bentuk CV atau PT. Tetapi, harus dalam bentuk yayasan. Yayasan pun itu ada syaratnya; harus yayasan pendidikan, sosial, keagamaan,” terangnya.
Alasannya, kata Nanik, Presiden Prabowo berpikir bahwa yayasan-yayasan itu sudah kerja membantu negara, tapi nggak punya uang. “Sehingga, diharapkan kalau ada insentif itu bisa digunakan untuk membenahi pondoknya, membenahi sekolahnya, karena makannya kan sudah dapat dari negara," tambahnya.
Namun, dalam perkembangannya, Nanik mengakui muncul sejumlah pihak yang memanfaatkan peluang tersebut dengan mendirikan yayasan semata-mata untuk mengelola dapur MBG. Bahkan, ada pihak yang mengelola banyak dapur sekaligus dengan orientasi bisnis.
Baca juga : Budiman Sudjatmiko: Program MBG Jadi Gerakan Ekonomi Sirkular Rakyat
“Sampai bulan Juni, Juli (2025), itu masih on track. Kebanyakan adalah yayasan-yayasan yang benar-benar pure,” tuturnya.
Namun, seiringin dengan naiknya target penerima MBG, banyak yayasan baru didirikan. “Muncullah ternak-ternak yayasan. Banyak orang memiliki lebih dari satu dapur," ungkapnya.
Dia menilai, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sekaligus menyimpang dari semangat awal program. Dalam beberapa kasus, kata Nanik, pengelolaan dapur lebih berorientasi pada keuntungan sehingga aspek fasilitas dan standar operasional kurang diperhatikan.
"Secara kepemilikan, dapur ini membuat orang iri karena munculnya bukan oleh yayasan sosial, pendidikan, atau keagamaan. Yang muncul adalah pengusaha-pengusaha berkedok yayasan karena orientasinya bisnis. Makanya, kamar pun nggak dipikirin, diminta AC susah, kalau peralatan rusak nggak mau ganti, karena hitung-hitungannya bisnis," lanjut Nanik.
Baca juga : Gubernur Papua Canangkan 6 Program Unggulan di Musrenbang RPJMD 2025-2029
Oleh karena itu, Nanik menegaskan akan terus melakukan evaluasi terhadap seluruh mitra penyelenggara Program MBG. Kontrak kerja sama dengan mitra, pada dasarnya hanya berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.
"Mereka lupa, mereka hanya kontrak satu tahun yang bisa diperpanjang. Artinya, sewaktu-waktu kita bisa sudahi kerja sama dengan mereka,” ucapnya.
Nanik memengaskan, BGN akan meluruskan lagi ke khitah bahwa MBG bukan bisnis. MBG adalah program kemanusiaan, investasi sosial. “Kalau ada yang otaknya cuma mikir duit, nanti kita hapus. Ada saatnya pasti mereka akan habis karena akan kita evaluasi, evaluasi, evaluasi terus," tegasnya.
Nanik juga mengingatkan para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar menjalankan program sesuai pedoman teknis dan standar operasional yang telah ditetapkan. "Kalian sebagai kepala SPPG berjalanlah di koridor yang benar. Jalankan juknis, jalankan SOP," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
