Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Bina Nusantara (Binus), Tia Mariatul Kibtiah menyoroti potensi krisis ekonomi yang dapat muncul akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah (Tengah). Terutama akibat Pembatasan Selat Hormuz, jalur utama distribusi energi dunia.
Kata Tia, sapaan karibnya, cadangan energi nasional relatif terbatas. Kondisi ini membuat Indonesia rentan terkena dampak perang secara tak langsung.
"Kapasitas mitigasi domestik terhadap gangguan pasokan energi masih terbatas, haru ditingkatkan," kata Tia dalam webinar yang diselenggarakan Institute for Strategic Transformation (IFORSTRA), Sabtu (7/3/2026).
Tia menyinggung tantangan diplomasi Indonesia dalam merespons konflik tersebut. Upaya mediasi yang ditawarkan Indonesia, masih dipertimbangkan oleh Iran.
Baca juga : Forwatan Dan Industri Sawit Berbagi Kebahagiaan Ramadan Dengan Anak Yatim
Di dalam negeri, eskalasi konflik Timteng, sebut Tia, turut memicu potensi kerawanan sosial. Apalagi, aparat keamanan telah meningkatkan kewaspadaan mengantisipasi kemungkinan mobilisasi massa terkait dinamika geopolitik tersebut.
Sementara itu, M. Syaroni Rofii menilai, konflik antara Iran dan aliansi Amerika Serikat-Israel bentuk perang asimetris yang mempertemukan kekuatan militer konvensional dengan teknologi tempur non-konvensional.
"Kekuatan militer dan nuklir Amerika Serikat–Israel berhadapan dengan keunggulan teknologi drone Iran. Konflik ini juga ditengarai memiliki tujuan strategis yang lebih luas, termasuk mendorong perubahan rezim," nilai Syaroni.
Senada dengan Tia, ketegangan di kawasan Teluk ini juga berpotensi berdampak langsung terhadap pasokan bahan bakar minyak (BBM) global. Pada akhirnya turut menekan perekonomian domestik Indonesia. Terutama sektor usaha mikro yang sensitif terhadap kenaikan harga energi.
Baca juga : McDonalds Indonesia Rayakan 35 Tahun, dengan Beragam Kegiatan Open House
Syaroni menambahkan, di tengah terbatasnya peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sikap negara besar seperti China dan Rusia yang cenderung memantau dari kejauhan, Indonesia sebenarnya punta peluang memainkan peran diplomatik yang lebih aktif.
"Indonesia dapat mengambil jalur shuttle diplomacy untuk berperan sebagai aktor penengah strategis dalam meredakan ketegangan di tingkat global," ujarnya.
Dari perspektif keamanan domestik, Direktur Institute for Strategic Transformation M. Syauqillah menyoroti potensi pergeseran dampak konflik ke ruang digital yang dapat memicu polarisasi masyarakat.
Ia menilai percakapan publik di media sosial mulai terfragmentasi ke dalam berbagai narasi ideologis. Dari seruan jihad, wacana khilafah, isu eskatologis atau akhir zaman, hingga polarisasi pro dan anti-Syiah.
Baca juga : Bukber APLI Bersama Wikinara Indonesia, Bamsoet Dukung Wikinara Go Public
"Ancaman menjadi semakin nyata apabila kelompok teror mengeksploitasi sentimen tersebut secara massif di ruang digital," kata Syauqillah.
Menurutnya, dinamika ini juga meningkatkan risiko munculnya lone actor atau pelaku teror tunggal yang mengalami radikalisasi secara mandiri melalui propaganda di media sosial.
Karena itu, Syauqillah menekankan pentingnya strategi mitigasi yang komprehensif untuk menghadapi berbagai kemungkinan dampak konflik terhadap situasi domestik Indonesia.
"Strategi mitigasi yang komprehensif harus disiapkan untuk merespons dampak keamanan, politik, ekonomi dan fragmentasi sosial dengan mempertimbangkan level, mulai dari level rendah, moderat, tinggi, hingga ekstrem," pesan Syauqillah.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
