Hadapi Krisis BBM Akibat Perang, Ada Kemungkinan WFH & Pengurangan Hari Kerja

 Sebelumnya 
Di sisi lain, PT Pertamina (Persero) menyatakan akan mengoptimalkan efisiensi operasional di seluruh rantai bisnis sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak dunia yang telah melampaui 100 dolar AS per barel. Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, mengatakan perusahaan terus memantau dinamika harga minyak global. 

“Pertamina berkomitmen menjaga keandalan operasional serta memastikan pasokan energi bagi masyarakat tetap aman,” ujarnya. 

Terpisah, Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga, Hadi Subhan, menegaskan penerapan WFH di sektor swasta harus tetap menjamin hak-hak. Kalau di ASN tentu tidak terkait karena gaji ASN itu sudah final. 

Baca juga : Tambah Kapal Perang-25 Ribu Pasukan, Trump Akan Makin Brutal Serang Iran

“Namun di sektor swasta jangan sampai WFH justru membuat hak-hak mereka dikurangi, bahkan sampai di bawah upah minimum,” ujar Hadi. 

Meski demikian, Hadi menilai WFH memiliki sejumlah manfaat positif bagi lembaga negara maupun perusahaan. Dari sisi negara, kebijakan tersebut dapat membantu menekan konsumsi BBM. Sementara bagi perusahaan, WFH juga dapat memberikan efisiensi operasional. 

“Bisa hemat listrik, AC, dan penerangan,” jelasnya. 

Baca juga : Pejabat Boleh Open House Lebaran, Syaratnya Jangan Bermewah-mewah

Pandangan serupa disampaikan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Jumhur Hidayat. Ia menilai langkah penghematan energi melalui WFH maupun pengurangan aktivitas kerja merupakan kebijakan yang masuk akal di tengah krisis Timur Tengah yang masih memanas. 

“Harus diikuti oleh struktur pemerintahan di bawahnya seperti kementerian, lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota. Bahkan unsur swasta pun bisa dihimbau secara kuat,” ujarnya. 

Menurut Jumhur, jika konflik di Timur Tengah terus berlanjut dan memicu tekanan pada sektor energi global, maka langkah penghematan yang lebih ekstrem bisa saja diperlukan. Ia menekankan kebijakan tersebut harus disertai prinsip berbagi beban antara pemerintah dan masyarakat. 

Baca juga : Aktivis KontraS Disiram Air Keras, Kita Semua Mengutuk Aksi Biadab Ini...

“Intinya berbagi beban antara rakyat dan negara. Misalnya dengan memotong gaji pejabat dan langkah-langkah penghematan lainnya,” pungkasnya. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.