Pengamat: Peran Mendagri Kunci Di Tengah Efisiensi Anggaran

RM.id  Rakyat Merdeka - Tahun 2025 menjadi periode krusial bagi Kabinet Merah Putih dalam mengorkestrasi pelaksanaan visi Asta Cita di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang ketat. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1/2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD, pemerintah menerapkan pengetatan fiskal yang menyasar sedikitnya 15 pos belanja utama kementerian dan lembaga.

Mulai dari perjalanan dinas, rapat, hingga belanja penunjang lainnya. Kebijakan ini menuntut perubahan paradigma belanja negara agar tetap fokus pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Peneliti Ahli Utama Kebijakan Iptek dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Hadi Supratikta menilai terdapat empat menteri dan kepala lembaga yang menunjukkan kinerja relatif menonjol di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Keempatnya yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Menurut Hadi, keempat figur tersebut memegang peran strategis dalam menggerakkan visi Asta Cita. Masing-masing di sektor ekonomi, pangan, birokrasi pemerintahan daerah dan penegakan hukum, meski ruang fiskal pemerintah semakin terbatas.

Di sektor keuangan negara, Hadi mencermati adanya perubahan pendekatan kebijakan fiskal sejak Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Jika sebelumnya kebijakan fiskal cenderung berhati-hati, pendekatan Purbaya dinilai lebih agresif dalam mendorong permintaan agregat guna mengejar target pertumbuhan ekonomi di kisaran 6–8 persen.

Langkah paling sentral adalah penyuntikan dana sebesar Rp 200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang kemudian ditambah Rp 75 triliun. Dana tersebut bersumber dari dana pemerintah yang sebelumnya mengendap di Bank Indonesia sebesar Rp 425 triliun. Kebijakan ini bertujuan mengurai kemacetan transmisi kredit dan memperkuat likuiditas perbankan agar mampu menopang sektor produktif dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Baca juga : HUT Ke-7 Teras Talenta, Terus Gaungkan Literasi Anak

Strategi tersebut dinilai berani dalam menggerakkan dua mesin pertumbuhan ekonomi, yakni belanja pemerintah dan kredit swasta. Pasar modal merespons positif kebijakan ini dengan penguatan bertahap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

“Namun, kebijakan ini juga memunculkan sejumlah catatan, terutama terkait relasi Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia serta risiko terhadap stabilitas nilai tukar akibat pendekatan fiskal yang agresif,” ujar Hadi dalam analisisnya, Senin (29/12/2025).

Hadi menambahkan, kinerja penerimaan negara masih menjadi pekerjaan rumah besar. Penurunan realisasi pajak dinilai memperbesar ketergantungan terhadap utang negara. Selain itu, kebijakan fiskal agresif juga berdampak pada nilai tukar rupiah yang tercatat mengalami depresiasi cukup signifikan terhadap euro sebesar 14,42 persen dan dolar Singapura sebesar 8,17 persen sepanjang 2025.

Akselerasi Swasembada Pangan dan Tantangan Komunikasi

Di sektor pangan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dinilai tampil agresif dalam mewujudkan swasembada beras dan jagung. Target swasembada yang semula dirancang dalam empat tahun dipercepat menjadi satu tahun, dengan capaian stok beras nasional stabil di atas 4 juta ton, tertinggi dalam 57 tahun terakhir.

Selain itu, Amran menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram untuk melindungi petani. Ia juga mendorong modernisasi pertanian melalui pembangunan 30 pabrik pakan bagi peternak kecil dengan total anggaran Rp 20 triliun. Namun, kebijakan penyerapan gabah tanpa seleksi mutu yang ketat memunculkan kekhawatiran terkait kualitas stok beras pemerintah.

Dinamika kebijakan tersebut turut diiringi polemik komunikasi publik, yang berujung pada langkah hukum berupa gugatan perdata senilai Rp200 miliar terhadap media Tempo terkait laporan berjudul “Poles-Poles Beras Busuk”.

Baca juga : Pengamat: Peran Mendagri Krusial Dalam Percepat Pemulihan Bencana Sumatera

“Ini menjadi catatan negatif dari sisi komunikasi publik dan kebebasan pers. Sikap yang terkesan anti-kritik berpotensi menjadi preseden buruk bagi iklim demokrasi di Kabinet Merah Putih,” kata Hadi.

Di tengah kebijakan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dinilai memegang peran kunci dalam memastikan kebijakan pengetatan anggaran tidak menghentikan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Selain memastikan keberlangsungan layanan publik, Tito juga bertanggung jawab menjaga stabilitas inflasi daerah yang semakin menantang seiring berkurangnya ruang fiskal pemerintah daerah. Untuk itu, Tito secara rutin memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi guna memantau pergerakan harga dan menjaga daya beli masyarakat.

“Melalui mekanisme tersebut, Mendagri dapat memantau harga komoditas pangan di berbagai daerah sekaligus memberikan evaluasi kepada pemerintah daerah dengan tingkat inflasi di atas rata-rata nasional. Hingga Oktober 2025, inflasi tahunan tercatat sebesar 2,86 persen dan masih berada pada level aman,” jelas Hadi.

Hadi juga menilai Tito mendorong perubahan pola kerja birokrasi daerah dengan mengarahkan pemangkasan belanja perjalanan dinas dan mengalihkannya ke program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi birokrasi tanpa menambah beban masyarakat.

Tantangan lain yang dihadapi Tito adalah memastikan program prioritas Presiden, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program 3 Juta Rumah, tetap berjalan di daerah meski anggaran terbatas. Dalam konteks ini, Mendagri menginstruksikan pemanfaatan aset negara yang tidak terpakai sebagai lahan pembangunan serta penghapusan sejumlah retribusi perizinan, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Baca juga : Pengamat Nilai Kunjungan Mendagri Percepat Penanganan Bencana Sumatera

Meski demikian, Hadi mencatat masih diperlukan penguatan koordinasi dan pendampingan untuk mendorong kemandirian fiskal pemerintah daerah. “Namun, di tengah tekanan transisi kebijakan yang tinggi, kemampuan Mendagri menjaga stabilitas politik, keamanan, dan inflasi tetap menjadi catatan positif,” ujarnya.

Di sektor penegakan hukum, Jaksa Agung ST Burhanuddin dinilai menunjukkan kinerja menonjol melalui pengungkapan sejumlah kasus mega korupsi serta upaya penyelamatan aset negara. Kejaksaan Agung mencatat keberhasilan menangani perkara besar di sektor sumber daya alam dan industri keuangan.

Teranyar, Kejaksaan Agung melaporkan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp 6,6 triliun melalui penertiban kawasan hutan dan penanganan perkara korupsi oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Meski demikian, masih terdapat catatan terkait penuntasan buronan kasus besar dan pentingnya harmonisasi penegakan hukum dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terpisah, dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja sekaligus Ketua Bidang Eksternal Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI) Koordinator Wilayah Sumatera, Yahnu Wiguno Sanyoto, menilai kinerja keempat figur kabinet tersebut layak dicatat di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang ketat.

Menurut Yahnu, efisiensi anggaran merupakan ujian kepemimpinan yang menuntut keberanian mengevaluasi program secara objektif, memangkas kegiatan yang tumpang tindih, serta tetap melindungi program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan komunikasi publik yang terbuka.

“Tahun 2025 menjadi cermin siapa menteri yang mampu beradaptasi dengan tekanan fiskal dan siapa yang masih perlu memperbaiki kinerjanya agar tujuan kesejahteraan benar-benar tercapai,” pungkas Yahnu saat dihubungi, Selasa (30/12/2025). 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.