Pengamat: Peran Mendagri Krusial Dalam Percepat Pemulihan Bencana Sumatera

RM.id  Rakyat Merdeka - Rangkaian kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke sejumlah wilayah terdampak banjir dan longsor Sumatera dinilai menjadi bagian penting dari upaya percepatan rehabilitasi dan pemulihan pascabencana. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan bencana berjalan terkoordinasi, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Sejumlah langkah penanganan terus dilakukan secara bertahap. Mulai dari pembersihan lumpur, distribusi bantuan logistik, hingga pembangunan hunian sementara dan hunian tetap. Seluruh proses ini dilaksanakan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta dukungan lembaga filantropi dan unsur masyarakat.

Mendagri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, dan Kabupaten Tapanuli Utara. Agenda tersebut kemudian berlanjut ke Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Timur sejak Sabtu (20/12/2025) hingga Senin (22/12/2025). Kunjungan ini difokuskan pada pemetaan persoalan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana.

Sebelumnya, Tito juga meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh sejak 29 November 2025. Antara lain di Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Aceh Tamiang, dan Aceh Utara. Dalam kunjungan tersebut, Mendagri menaruh perhatian pada kerusakan infrastruktur publik, percepatan pemulihan jaringan listrik, serta layanan dasar masyarakat. Pembersihan lumpur pascabanjir turut menjadi fokus guna mempercepat kepulangan warga dari lokasi pengungsian.

Analis politik Universitas Nasional Irfan Fauzi menilai pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, serta penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, mencerminkan adanya kerja nyata pemerintah dalam proses pemulihan pascabencana.

Baca juga : Safari Lintas Iman, Menag Puji Kohesi Sosial Dan Toleransi Beragama Di Manado

Ia menilai Mendagri Tito Karnavian menjalankan peran koordinatif yang signifikan dalam menjembatani pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan bencana di Sumatera. Peran tersebut dinilai efektif dalam mendorong sinkronisasi kebijakan dengan kementerian teknis, termasuk dalam penggalangan dukungan anggaran lintas daerah bagi wilayah terdampak, khususnya di Aceh.

Selain itu, Irfan mengapresiasi pendekatan Mendagri yang mendalami persoalan pemerintah daerah melalui komunikasi dua arah atau belanja masalah. Pendekatan ini dinilai memperkuat koordinasi sekaligus fungsi pembinaan antara pemerintah pusat dan daerah.

Penguatan Sistem dan Komunikasi Kebencanaan

Meski demikian, Irfan mengingatkan agar penanganan bencana tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga diarahkan pada penguatan sistem dan tata kelola kebencanaan yang struktural dan berkelanjutan.

“Secara struktural, peran Menteri Dalam Negeri dalam koordinasi penanganan bencana sejalan dengan kewenangan administratif terhadap pemerintah daerah. Namun, ke depan perlu diperkuat agar kepemimpinan komunikasi kebencanaan tampil sebagai sistem kelembagaan yang solid,” kata saat dihubungi, Kamis (25/12/2025).

Menurutnya, jika pembenahan manajemen penanganan bencana di Sumatera dilakukan secara sistemik, pola komunikasi kebencanaan di tingkat pemerintah pusat juga berpotensi semakin membaik.

Baca juga : Bank Mandiri Berikan Relaksasi Kredit Nasabah Terdampak Bencana Di Sumatera

“Dalam situasi krisis, masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai kepemimpinan, rencana penanganan, serta tahapan pemulihan. Narasi yang terkelola dengan baik akan membantu pemerintah tampil lebih terukur dan sistemik,” katanya.

Irfan juga menilai pendekatan koordinatif pemerintah perlu terus diperluas agar mampu menjangkau kebutuhan masyarakat terdampak secara lebih langsung.

“Korban bencana tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga warga yang kehilangan rumah, mata pencaharian, serta mengalami keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan,” ujarnya.

Selain memperkuat koordinasi pusat–daerah, Mendagri juga mendorong dukungan antarpemerintah daerah yang masih memiliki kapasitas fiskal untuk membantu wilayah terdampak bencana. Menurut Irfan, langkah ini perlu diiringi dengan penguatan sistem pendanaan kebencanaan yang lebih pasti dan berkeadilan agar berkelanjutan.

Seiring dengan membaiknya penanganan banjir bandang dan longsor di Sumatera, Irfan menilai penting bagi pemerintah untuk terus memperbaiki pola komunikasi kebencanaan di tingkat pusat agar respons publik terhadap kebijakan penanganan bencana dapat terkelola dengan baik.

Baca juga : Pemerintah Siapkan BLT Minimal Rp 8 Juta Bagi Korban Bencana Sumatera

“Dalam komunikasi krisis, kritik merupakan bagian dari mekanisme koreksi. Pengelolaan komunikasi yang terbuka dan proporsional akan membantu menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.

Ia berharap percepatan penanganan bencana di Sumatera tidak hanya dilakukan dari sisi teknis, tetapi juga diiringi dengan penguatan komunikasi publik yang mencakup transparansi data, empati dalam penyampaian pesan, keterbukaan terhadap masukan, serta keadilan dalam persepsi publik.

“Penanganan bencana merupakan bagian dari komitmen kemanusiaan negara. Kepemimpinan yang kuat tercermin dari kemampuan mengorkestrasi solidaritas dan menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama,” pungkas Irfan. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.