Geopolitik Memanas, HIPMI Nilai Wajar Penyesuaian Harga BBM Non-Subsidi

RM.id  Rakyat Merdeka - Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira menilai, penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi merupakan langkah yang wajar di tengah tekanan global akibat memanasnya konflik geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah.

Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung pada lonjakan harga minyak mentah dunia yang menjadi acuan utama dalam penentuan harga BBM di dalam negeri.

"Kenaikan harga BBM non-subsidi dalam situasi geopolitik seperti sekarang memang wajar dan sulit dihindari. Harga BBM non-subsidi pada dasarnya mengikuti harga minyak mentah dunia, kurs rupiah, biaya pengapalan, dan premi risiko akibat konflik," ujar Anggawira dalam keterangannya, Selasa (31/3/2026).

Dia menegaskan, Indonesia tidak memiliki kendali penuh atas fluktuasi harga minyak dunia karena dinamika pasar energi global yang saling terhubung. Anggawira menjelaskan, harga minyak jenis Brent saat ini bergerak di kisaran 100 hingga 115 dolar AS per barel, bahkan sempat melonjak lebih tinggi akibat gangguan di Selat Hormuz.

Kondisi tersebut memberikan tekanan besar terhadap harga BBM dalam negeri dan membuka ruang penyesuaian jika tren berlanjut. Saat ini, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax berada di kisaran Rp12.300 per liter, Dexlite Rp14.200 per liter, dan Pertamina Dex Rp14.500 per liter.

Jika harga minyak dunia tidak kunjung turun, penyesuaian harga dinilai menjadi langkah rasional untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi. Dari sisi besaran kenaikan, Anggawira menilai penyesuaian harga BBM non-subsidi yang masih tergolong wajar berada pada kisaran 5 hingga 10 persen.

Baca juga : Ekonom Sebut Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi Masih Wajar

Namun, dia mengingatkan agar Pemerintah melakukannya secara bertahap guna meminimalkan dampak terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.

"Secara realistis, kenaikan yang masih dianggap wajar untuk BBM non-subsidi berada di kisaran 5–10 persen. Artinya, Pertamax yang saat ini sekitar Rp12.300 per liter bisa naik ke kisaran Rp12.900 hingga Rp13.500 per liter," jelasnya.

Dari sisi dunia usaha, lanjutnya, kenaikan harga BBM akan berdampak pada peningkatan biaya operasional, terutama di sektor transportasi dan logistik. Meski begitu, kondisi ini juga mendorong pelaku usaha untuk melakukan efisiensi dan inovasi dalam penggunaan energi.

"Untuk sektor trucking, logistik, pelayaran, bus, travel, hingga distribusi barang, komponen BBM bisa mencapai 30–40 persen dari total biaya operasional," tambahnya.

Sementara itu, pakar kebijakan publik sekaligus dosen FISIP Universitas Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, menilai kenaikan harga BBM non-subsidi merupakan konsekuensi logis dari sistem energi global yang terintegrasi.

"Kenaikan harga BBM non-subsidi di tengah memanasnya geopolitik Timur Tengah merupakan konsekuensi yang sulit dihindari dalam sistem energi global yang saling terhubung," ujarnya.

Baca juga : Komisi XII DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Cadangan BBM

Menurut Kristian, kenaikan tersebut bukan semata-mata keputusan internal Pemerintah, melainkan respons terhadap meningkatnya risiko pasokan dan ketidakpastian global. Karena itu, kebijakan penyesuaian harga perlu dilihat dalam konteks stabilitas energi nasional.

Dia menambahkan, batas kenaikan harga yang masih dapat ditoleransi harus mempertimbangkan daya serap ekonomi masyarakat serta potensi dampaknya terhadap inflasi. Secara empiris, kenaikan dalam kisaran tertentu masih dapat dikelola tanpa menimbulkan gejolak besar.

Di sisi lain, Kristian mengingatkan masyarakat untuk bersikap rasional dengan menghemat konsumsi energi dan menyesuaikan pola pengeluaran rumah tangga.

"Pemerintah juga diharapkan mampu merespons dengan kebijakan yang transparan, bertahap, serta memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan," pungkasnya.

Sementara itu, Pemerintah menyampaikan bahwa belum ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun non subsidi, per 1 April 2026. Hal ini merespons ramainya informasi keliru yang beredar bahwa harga BBM nonsubsidi bakal naik drastis.

Menteri Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi mengatakan keputusan tersebut diambil pemerintah berdasarkan arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengedepankan kepentingan rakyat.

Baca juga : Pertamina Patra Niaga: Pasokan BBM Nasional Aman Selama Ramadan & Idul Fitri

"Setelah kami melakukan koordinasi, dalam hal ini pemerintah bersama dengan Pertamina dan atas petunjuk dari Bapak Presiden untuk selalu mengedepankan kepentingan rakyat, Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi," kata Prasetyo dalam pernyataan resmi, Selasa (31/3/2026).

Prasetyo mengimbau masyarakat tetap tenang. Pemerintah menjamin ketersediaan BBM untuk masyarakat dengan harga terjangkau.

"Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih akurat. Kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kami jamin. Kita jamin dan harga tidak terjadi penyesuaian," tegasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.