Dark/Light Mode

Airlangga Rilis 8 Jurus Hadapi Gejolak Global, WFH Hingga Pangkas Anggaran

Selasa, 31 Maret 2026 19:33 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan paparan dalam konferensi pers daring dari Seoul, Korea Selatan, Selasa (31/3/2026). Turut hadir Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.
Dok. BCG/RM.ID
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan paparan dalam konferensi pers daring dari Seoul, Korea Selatan, Selasa (31/3/2026). Turut hadir Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani. Dok. BCG/RM.ID

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah merilis delapan kebijakan untuk meredam dampak gejolak global terhadap ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, langkah itu mencakup penerapan bekerja dari rumah atau WFH bagi ASN hingga efisiensi anggaran.

Hal tersebut disampaikan Airlangga dalam konferensi pers daring dari Seoul, Korea Selatan, Selasa (31/3/2026). Turut hadir Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Airlangga menegaskan, pemerintah bergerak cepat menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan mitigasi dan antisipasi terhadap tekanan global.

“Situasi global ini menjadi momentum untuk mendorong transformasi dan perubahan kebijakan,” ujar Airlangga.

Airlangga memastikan kondisi ekonomi nasional tetap stabil dengan fundamental yang kuat. Stok BBM nasional juga disebut dalam kondisi aman.

“Pemerintah ingin masyarakat tetap tenang dan produktif,” katanya.

Sebagai langkah adaptif, pemerintah menetapkan 8 kebijakan transformasi budaya kerja. Salah satu kebijakan utama adalah penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari dalam seminggu.

Baca juga : BI Antisipasi Gejolak Global, Rupiah Dijaga Stabil Saat Lebaran

WFH ditetapkan setiap Jumat dan akan diatur melalui Surat Edaran Menteri PANRB serta Menteri Dalam Negeri.

Selain itu, pemerintah melakukan efisiensi mobilitas. Penggunaan kendaraan dinas dibatasi hingga 50 persen, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik.

ASN didorong menggunakan transportasi publik. Perjalanan dinas juga dipangkas, masing-masing 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri.

Untuk sektor swasta, penerapan WFH diatur melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan. Kebijakan ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sektor.

Namun, tidak semua sektor menerapkan WFH. Layanan publik dan sektor strategis tetap bekerja normal.

Di antaranya sektor kesehatan, keamanan, kebersihan, energi, air, pangan, transportasi, logistik, perdagangan, dan keuangan.

Di sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung tatap muka lima hari dalam seminggu untuk tingkat dasar hingga menengah.

Baca juga : Komisi XII DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Cadangan BBM

Sementara perguruan tinggi menyesuaikan dengan kebijakan masing-masing. Airlangga juga mengimbau masyarakat menghemat energi dan mengutamakan transportasi publik.

“Kegiatan ekonomi harus tetap berjalan seperti biasa,” ujarnya. Kebijakan ini mulai berlaku 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan.

Dari sisi fiskal, pemerintah memperkirakan penghematan APBN mencapai Rp6,2 triliun dari kebijakan WFH. Sementara penghematan konsumsi BBM masyarakat diperkirakan mencapai Rp59 triliun.

Pemerintah juga melakukan refocusing anggaran kementerian dan lembaga.

Belanja non-prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial dialihkan ke program yang berdampak langsung ke masyarakat.

Nilai optimalisasi anggaran diperkirakan mencapai Rp100,2 triliun hingga Rp130,2 triliun.

Di sektor energi, pemerintah akan menerapkan kebijakan biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026.

Baca juga : Di Hadapan Buruh, Kapolri Serukan Persatuan Hadapi Gejolak Global

Kebijakan ini diperkirakan mampu mengurangi konsumsi BBM fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun. Potensi penghematan subsidi energi mencapai Rp48 triliun.

Distribusi BBM juga akan diatur melalui sistem barcode MyPertamina, dengan batas pembelian 50 liter per kendaraan, kecuali kendaraan umum.

Selain itu, pemerintah mendorong optimalisasi program makan bergizi gratis. Program ini diarahkan menyediakan makanan segar lima hari dalam seminggu, terutama untuk daerah 3T dan wilayah dengan tingkat stunting tinggi. Potensi efisiensi dari program ini diperkirakan mencapai Rp20 triliun.

Airlangga menegaskan, seluruh kebijakan tersebut merupakan bagian dari transformasi menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan tahan terhadap tekanan global.

“Pemerintah mengajak masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif dan mendukung transformasi ini,” katanya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.