Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Sejumlah pakar kebijakan publik di Kota Bandung, Jawa Barat, mendukung kebijakan pemerintah yang menerapkan work from home (WFH) setiap hari Jumat mulai 1 April 2026. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menekan konsumsi energi di tengah ketidakpastian harga minyak dunia.
Kebijakan tersebut dipandang sebagai upaya realistis pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi tanpa harus menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berisiko memicu inflasi.
Pengamat kebijakan publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Bonti Wiradinata mengatakan, kebijakan ini merupakan bentuk manajemen permintaan energi yang cukup efektif. Pemerintah, kata dia, memilih pendekatan yang lebih aman secara ekonomi dan politik dibandingkan opsi menaikkan harga BBM.
Baca juga : Mujakkir Zuhri Nilai BBM Tak Naik Jaga Konsumsi dan UMKM
“Kebijakan WFH nasional setiap Jumat yang dimulai 1 April 2026 merupakan langkah strategis. Di tengah gejolak harga minyak mentah dunia yang tidak menentu, pemerintah memilih jalur manajemen permintaan dibandingkan menaikkan harga subsidi yang berisiko memicu inflasi dan gejolak politik,” ujar Bonti dalam keterangannya, Kamis (2/4/2026).
Dia memaparkan, penerapan WFH berpotensi menurunkan beban listrik di gedung pemerintahan dan swasta di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan hingga 15–20 persen. Penurunan ini dinilai mampu mengurangi beban puncak listrik nasional.
Selain itu, berdasarkan data historis mobilitas di lima kota besar—Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar—sektor transportasi menyumbang sekitar 46 persen dari total konsumsi energi final. Dengan asumsi 20–30 persen tenaga kerja menjalankan WFH, terdapat potensi penurunan signifikan pada konsumsi listrik perkantoran dan bahan bakar kendaraan.
Baca juga : WFH Berlaku Setiap Jumat, Layanan Publik dan Sektor Vital Tetap Jalan
“Dari sisi kebijakan publik, ini merupakan bentuk konservasi energi sektoral. Penghematan terjadi pada dua titik utama, yakni operasional gedung perkantoran dan konsumsi bahan bakar kendaraan,” jelasnya.
Dari sisi produktivitas, Bonti menilai kebijakan WFH satu hari dalam sepekan tidak akan mengganggu kinerja lembaga maupun perusahaan. Bahkan, dengan dukungan infrastruktur digital yang memadai, pola kerja hybrid justru berpotensi meningkatkan efisiensi.
Menurut dia, kebijakan ini juga memberi manfaat ekonomi langsung bagi pekerja, terutama melalui penghematan biaya transportasi dan kebutuhan harian. Sementara bagi pemerintah, langkah ini menjadi instrumen pengendalian konsumsi energi yang relatif murah, namun berdampak luas.
Baca juga : Pertamina Patra Niaga Jaga Keandalan Energi Lebaran, Konsumsi BBM Pertamax Naik
“Kuncinya bukan pada lokasi kerja, melainkan pada infrastruktur digital sebagai tulang punggung manajemen birokrasi,” tegasnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
