PKB Kaltim Janjikan APBD 2027 Pro Rakyat

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berkomitmen mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2027, yang pro rakyat. Komitmen itu akan ditunjukan dalam pembahasan dan perumusan APBD tahun 2027 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim.

Ketua DPW PKB Kaltim, Syafruddin menyatakan, pihaknya telah menginstruksikan seluruh anggota DPRD dari Fraksi PKB, untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam pembahasan dan perumusan APBD tahun anggaran 2027. 

Bahkan, kata dia, DPW PKB Kaltim telah memberi perintah tegas kepada seluruh anggota Fraksi PKB, yakni menghentikan pembahasan bila skema atau arah kebijakan dalam APBD tak berpihak kepada rakyat. Utamanya, soal alokasi bantuan keuangan untuk kabupaten dan kota. 

“Arahan dan komimen DPW PKB kepada seluruh anggota fraksi di DPRD sangat tegas dan jelas. APBD Kaltim tahun 2027 harus berorientasi atau berpihak kepada rakyat,” ujar Syafruddin kepada wartawan di Samarinda, Kaltim, Selasa (7/4/2026). 

Baca juga : Prabowo On The Track Dukung Sampai Tujuan

Saat ini, lanjut dia, proses pembahasan APBD Kaltim tahun 2027 berada pada tahap awal, dan belum sepenuhnya rampung. Dia mengakui, pembahasan di tahap awal itu berlangsung penuh dinamika, dan PKB telah memiliki garis komitmen yang tegas, yakni tidak melanjutkan pembahasan jika skema APBD tidak pro rakyat. 

“Sekarang posisinya memang masih deadlock. Sampai hari ini, baru kamus usulan, dan itu pun belum selesai. Masih bisa dilihat sendiri bagaimana prosesnya,” ungkap anggota Komisi XII DPR itu. 

Syafruddin menambahkan, Fraksi PKB tidak akan ikut melanjutkan pembahasan, jika batang tubuh APBD tidak berpihak kepada masyarakat. “Kami bisa melakukan walk out atau langkah lain. Prinsipnya, kami akan melawan kebijakan yang tidak pro rakyat,” tegasnya. 

Dia juga menyinggung adanya kabar tentang rencana penghapusan skema bantuan keuangan, yang selama ini menjadi salah satu instrumen dukungan bagi daerah. Syafruddin berharap, isu tersebut tidak benar dan tidak tercermin dalam pembahasan APBD ke depan. 

Baca juga : Bulog Perkuat Strategi Hadapi Cuaca Ekstrem

“Saya dengar desas-desus, skema bantuan keuangan akan dihapus atau ditiadakan. Ini salah satu kebijakan atau rencana yang menurut kami tidak berpihak kepada masyarakat. Kami berharap, itu tidak benar,” tandasnya . 

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memberi sinyal pengurangan hingga kemungkinan penghentian penyaluran bantuan keuangan (Bankeu) kepada kabupaten dan kota, serta pembiayaan pokok pikiran (pokir) DPRD. Kebijakan tersebur diambil seiring fokus pengamanan anggaran untuk program prioritas Gratispol pada tahun anggaran 2026. 

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Sri Wahyuni mengatakan, Pemerintah harus bersikap tegas dalam menentukan prioritas belanja daerah di tengah keterbatasan fiskal. Menurut dia, penyaluran Bankeu dan pokir, idealnya dilakukan setelah seluruh kewajiban belanja wajib (mandatory spending) Pemprov terpenuhi. 

“Kita harus realistis dengan dana yang kita punya dan apa yang akan kita belanjakan. Idealnya, bantuan keuangan diberikan ketika belanja wajib Pemerintah sudah dilakukan,” ujarnya. 

Baca juga : Kemendag Pangkas Izin Ekspor Dan Kerek Daya Saing

Sri menjelaskan, belanja wajib Pemerintah mencakup empat sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan standar pelayanan minimal (SPM). Menurut dia, prioritas pada sektor-sektor tersebut merupakan dasar untuk menentukan arah kebijakan anggaran daerah. 

Dia menilai, program Gratispol bukan sekadar bantuan sosial, tapi paket kebijakan komprehensif yang membutuhkan anggaran besar. Meski bagian dari program kerja Pemprov, Gratispol mencakup sektor pendidikan, perjalanan religi, seragam gratis, hingga insentif tenaga tertentu. 

“Belum lagi Jospol untuk infrastruktur. Itu semua menjadi prioritas pembangunan daerah saat ini,” cetusnya. [OSP]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.