Kowani Tegaskan Legalitas Dewan Pimpinan, Minta Hentikan Informasi Menyesatkan

RM.id  Rakyat Merdeka - Kongres Wanita Indonesia (Kowani) menegaskan legalitas Dewan Pimpinan yang saat ini berjumlah 19 orang. Penegasan ini disampaikan menyusul beredarnya informasi yang dinilai menyesatkan terkait kepengurusan organisasi tersebut.

Sekjen DPP Kowani 2024–2029 Tantri Kiranadewi menyampaikan, kepengurusan yang ada saat ini sah secara hukum dan masih tercatat resmi di Kementerian Hukum.

Penegasan itu merujuk pada Surat Keterangan Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.HHUM.01.01-87 tanggal 16 April 2026. Selain itu, kepengurusan tersebut juga tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor AHU-0000150.AH.01.08 Tahun 2025 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Kowani.

Baca juga : Tangsel One Dan Helita Diluncurkan, Integrasikan 441 Layanan Publik

“Dengan dasar tersebut, kami adalah pengurus yang sah dan berhak menjalankan tugas serta fungsi organisasi,” ujar Tantri dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), susunan Dewan Pimpinan Kowani berjumlah 27 orang yang dipilih melalui kongres. Jika terdapat perubahan komposisi, maka harus melalui mekanisme kongres atau kongres luar biasa.

Dalam pengambilan keputusan, Tantri memastikan seluruh rapat Dewan Pimpinan telah memenuhi ketentuan quorum, yakni dihadiri minimal 50 persen plus satu anggota atau sekurang-kurangnya 15 orang.

Baca juga : BNI Tegaskan Koperasi Swadharma Bukan Bagian dari Bank

“Seluruh kebijakan dan surat keputusan yang dikeluarkan telah sesuai dengan AD/ART dan melalui mekanisme yang berlaku,” katanya.

Kowani juga menolak berbagai informasi yang menyebut kepengurusan 19 orang tidak sah. Menurut Tantri, informasi tersebut tidak berdasar dan tidak berpedoman pada aturan organisasi.

Ia mengimbau seluruh organisasi anggota untuk tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak valid serta tetap menjaga soliditas.

Baca juga : Danantara Disiapkan Jadi Mesin Investasi Nasional

“Kami mengajak seluruh pihak tetap bersatu untuk menjaga marwah dan martabat Kowani,” ucapnya.

Kowani juga meminta semua pihak menghentikan penyebaran isu yang tidak benar dan mendukung jalannya organisasi sesuai ketentuan.

“Tidak ada alasan untuk meragukan legalitas kami sebagai Dewan Pimpinan Kowani,” tegas Tantri.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.