Gubernur Papua Selatan: PSN Wanam Buka Jalan Kesejahteraan OAP

RM.id  Rakyat Merdeka - Di tengah munculnya berbagai narasi yang menggambarkan Papua semata-mata sebagai wilayah konflik dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), Pemerintah Provinsi Papua Selatan menilai kehadiran berbagai proyek pembangunan di wilayahnya justru menjadi bagian dari upaya menjawab persoalan mendasar yang selama ini dihadapi masyarakat Papua, terutama terkait kesejahteraan dan kesempatan kerja.

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan, kehadiran negara dalam pembangunan Papua diwujudkan melalui berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berfokus pada penguatan ketahanan pangan dan energi nasional.

Program tersebut mencakup pengembangan kawasan persawahan skala besar untuk mendukung produksi beras nasional serta pembangunan perkebunan tebu yang terintegrasi dengan industri bioetanol.

"Tujuan utama pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua negara melakukan pembangunan dengan satu tujuan, yaitu agar rakyatnya hidup lebih sejahtera," kata Apolo, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, pembangunan ekonomi tidak boleh terhenti hanya karena adanya perdebatan politik maupun kampanye penolakan yang berkembang.

Justru, berbagai persoalan sosial yang selama ini menjadi akar ketimpangan di Papua harus dijawab melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga : Momentum Penilaian Dampak Kesehatan MBG

Karena itu, PSN di Papua Selatan dirancang tidak hanya untuk membangun infrastruktur, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat setempat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Pada sektor energi, misalnya, proyek perkebunan tebu terintegrasi bioetanol saat ini telah menyerap sekitar 3.500 tenaga kerja.

Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 15.000 pekerja pada 2027. Pemprov Papua Selatan juga mendorong agar masyarakat lokal menjadi penerima manfaat utama pembangunan.

Pemerintah daerah meminta perusahaan pelaksana proyek memberikan porsi dominan bagi tenaga kerja lokal.

"Kami meminta agar sekitar 80 persen tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua Selatan," tuturnya.

Apolo menilai, keberadaan proyek-proyek tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara yang selama ini kerap menjadi tuntutan berbagai pihak.

Baca juga : Hasnur Group Salurkan 218 Hewan Kurban Ke Delapan Provinsi

Oleh karena itu, pembangunan perlu dilihat secara menyeluruh dan objektif, termasuk dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat di sekitar kawasan proyek.

Pemerintah, lanjutnya, tidak menampik adanya perbedaan pandangan di tengah masyarakat terkait pelaksanaan PSN.

Sebagian kelompok mendukung, sementara sebagian lainnya menyampaikan keberatan. Namun, menurut Apolo, kondisi tersebut merupakan hal yang lazim dalam setiap proses pembangunan.

Yang terpenting, kata dia, masyarakat memperoleh informasi yang lengkap sehingga dapat menilai program pembangunan secara objektif.

"Kalau ada yang menerima atau menolak, itu harus didasari pemahaman. Tugas pemerintah adalah menjelaskan dengan baik agar masyarakat bisa menilai secara objektif," jelasnya.

Apolo juga menegaskan bahwa aspek lingkungan hidup tetap menjadi perhatian dalam setiap tahapan pembangunan.

Baca juga : Dubes Ralf Beste Buka Pameran Kerja Sama 10 Tahun Jerman-ASEAN

Seluruh proyek yang berjalan diwajibkan memenuhi ketentuan analisis dampak lingkungan (Amdal) serta melaksanakan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkelanjutan.

Bagi Pemerintah Provinsi Papua Selatan, pembangunan dan perlindungan hak-hak masyarakat bukanlah dua hal yang saling bertentangan.

Sebaliknya, keduanya harus berjalan beriringan agar masyarakat Papua memperoleh manfaat nyata dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki daerahnya.

Dengan pendekatan tersebut, Pemprov Papua Selatan berharap PSN dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sekaligus menjawab berbagai kritik yang selama ini berkembang terkait kondisi sosial dan ekonomi di Papua.

"Pembangunan harus diukur dari meningkatnya taraf hidup masyarakat. Itu yang menjadi fokus utama kami," pungkas Apolo.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.