Gubernur Papua Dukung Langkah APHI Bangun Kehutanan Lestari

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi Papua mendukung penyusunan roadmap pembangunan kehutanan sebagai langkah memperkuat pengelolaan hutan berkelanjutan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Roadmap tersebut juga diharapkan menjadi pijakan transformasi pengelolaan hutan melalui pendekatan Multiusaha Kehutanan (MUK).

Dukungan tersebut disampaikan Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri saat menerima kunjungan Dewan Pengurus Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) di Gedung Negara Jayapura, Rabu (24/6/2026).

Mathius mengatakan Pemerintah Provinsi Papua terbuka terhadap berbagai inisiatif yang dapat memperkuat kontribusi sektor kehutanan bagi perekonomian daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat melalui penerapan pengelolaan hutan lestari.

"Kami menyambut baik berbagai program yang dapat meningkatkan kontribusi pelaku usaha terhadap pendapatan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui pengelolaan hutan lestari yang tidak merusak lingkungan. Papua ingin berlari, bukan lagi berjalan, dalam memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki melalui kolaborasi dengan semua pihak dan koordinasi bersama kementerian serta lembaga terkait," ujar Mathius.

Baca juga : Jerman Vs Pantai Gading, Laga Taktis Layak Permainan Catur

Menurutnya, pemerintah daerah juga terus memperkuat infrastruktur pendukung untuk mendorong pengembangan industri kehutanan. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas Pelabuhan Jayapura dan pembangunan pelabuhan di Kabupaten Sarmi guna mendukung distribusi serta ekspor produk hasil hutan dari Papua.

Mathius menambahkan, usulan ekspor langsung kayu gergajian dari Papua maupun perluasan kebijakan penampang kayu olahan perlu didukung kajian ilmiah yang komprehensif. Hasil kajian tersebut akan dituangkan dalam roadmap pembangunan kehutanan Papua sebagai dasar penyusunan kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Sementara itu, Ketua Umum APHI Soewarso mengatakan pihaknya tengah melakukan roadshow ke berbagai daerah untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta para pemangku kepentingan dalam mendorong transformasi sektor kehutanan nasional.

Menurutnya, Papua memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor kehutanan melalui pendekatan Multiusaha Kehutanan yang tidak hanya mengoptimalkan hasil hutan kayu, tetapi juga hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.

Baca juga : Pemerintah Kebut Bangun Rel Kereta 10 Ribu Kilometer

"Papua memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan transformasi bisnis kehutanan melalui pendekatan Multiusaha Kehutanan. Dengan dukungan kebijakan yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah, sektor kehutanan Papua dapat memberikan kontribusi yang jauh lebih besar terhadap penerimaan negara, pendapatan daerah, pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Soewarso.

Ia menjelaskan APHI mendorong penyusunan roadmap pembangunan kehutanan Papua untuk jangka menengah hingga panjang sebagai arah pengembangan sektor kehutanan yang lebih kompetitif, berkelanjutan, dan mampu membangkitkan kembali industri kehutanan dari hulu hingga hilir.

Roadmap tersebut juga diharapkan menjadi dasar pengembangan industri pengolahan hasil hutan yang lebih dekat dengan sumber bahan baku, memperkuat pemanfaatan jasa lingkungan karbon tanpa mengurangi produksi kayu, serta menyempurnakan berbagai kebijakan guna meningkatkan daya saing produk kehutanan Papua.

Dalam pertemuan itu, APHI turut mengusulkan sejumlah kebijakan strategis, antara lain pembukaan akses ekspor langsung kayu gergajian dari Papua, penyempurnaan kebijakan penampang kayu olahan untuk meningkatkan pemanfaatan jenis kayu selain merbau, serta harmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat implementasi Multiusaha Kehutanan.

Baca juga : Pemerintah: Aturan Pajak Baru Lindungi dan Beri Kepastian Insentif UMKM

Selain bertemu Gubernur Papua, Dewan Pengurus APHI juga berdiskusi dengan Fakultas Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan Universitas Ottow Geissler Papua. Kedua pihak sepakat menindaklanjuti kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman yang mencakup pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, kuliah umum, kuliah tamu, hingga program magang mahasiswa kehutanan di perusahaan anggota APHI.

Pertemuan tersebut juga membahas peluang penguatan pembiayaan pendidikan kehutanan melalui optimalisasi pemanfaatan dana kompensasi hak ulayat.

APHI selanjutnya menggelar pembahasan teknis bersama Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua terkait penyusunan roadmap pengelolaan hutan Papua untuk lima hingga sepuluh tahun ke depan. Roadmap tersebut diharapkan mampu memperkuat pengelolaan hutan lestari, meningkatkan produktivitas dan daya saing hasil hutan, mengembangkan industri pengolahan di dalam daerah, memperluas pemanfaatan jasa lingkungan karbon, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi pemerintah, masyarakat adat, dan dunia usaha.

Dalam pembahasan tersebut, kedua pihak juga menyoroti pentingnya penyelesaian konflik sosial dan tenurial secara kolaboratif sebagai prasyarat keberhasilan pembangunan kehutanan berkelanjutan di Papua.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.