Sidang Kabinet, Ara Laporkan Capaian Program Perumahan & Siap Bangun Rumah Hakim

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan perkembangan berbagai program prioritas sektor perumahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026). Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menginstruksikan agar penyediaan rumah bagi hakim, panitera, dan petugas peradilan menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Menindaklanjuti arahan Presiden, Maruarar Sirait atau Ara menyatakan siap menjalankan perintah tersebut dengan memprioritaskan pembangunan hunian bagi aparatur peradilan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkuat integritas penegakan hukum.

"Presiden meyakini hakim yang sejahtera akan semakin teguh menjaga integritas dan keadilan di negeri ini," ujar Ara kepada Rakyat Merdeka, Selasa (21/7/2026).

Baca juga : Perusahaan Pemilik Truk Dituntut Tanggung Jawab

Menurut Ara, hakim memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menegakkan hukum sehingga perlu didukung dengan fasilitas hunian yang layak.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian PKP telah menyiapkan pembangunan rumah susun (rusun) bagi para hakim yang pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain program perumahan bagi hakim, Ara juga melaporkan sejumlah capaian program prioritas pemerintah di sektor perumahan. Salah satunya adalah peningkatan target Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah menjadi 400 ribu unit pada 2026, naik tajam dibanding target 45 ribu unit pada tahun sebelumnya.

Baca juga : Menhut Siapkan Kawasan Preservasi Orangutan 87 Ribu Hektare di Kaltim

Pemerintah juga terus mengintegrasikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan program rumah subsidi, termasuk pembebasan biaya sertifikat tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara menjelaskan, penyaluran KUR Perumahan hingga kini telah mencapai Rp19,2 triliun atau sekitar 54,6 persen dari target awal Rp36 triliun. Atas capaian tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menambah plafon KUR Perumahan menjadi Rp50 triliun.

Di bidang pembiayaan rumah subsidi, hingga 15 Juli 2026 realisasi penyaluran KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai 101.978 unit rumah dengan nilai pembiayaan sebesar Rp12,67 triliun.

Baca juga : Praktik Pemerasan Di Pemkab Sukoharjo Berlangsung Lama

Kementerian PKP juga tengah menyiapkan pembangunan 12 kota satelit baru dengan luas minimal 200 hektare di setiap kawasan. Kota satelit tersebut akan dikembangkan dengan konsep hunian vertikal terpadu untuk membantu mengurangi backlog perumahan di kawasan perkotaan.

Ara menegaskan, keberhasilan Program 3 Juta Rumah membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, ia menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang selama ini mendukung pelaksanaan program tersebut.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Menko Perekonomian, pimpinan DPR, Menteri Keuangan, Menteri ATR/BPN, Menteri Hukum, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, perbankan serta seluruh ekosistem perumahan yang terus mendukung Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo," tutup Ara.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.